KPK nilai jalur mandiri PTN paling berisiko terjadi penyimpangan

Jalur Mandiri PTN Dinilai KPK sebagai Titik Rawan Korupsi Penerimaan Mahasiswa

Programamal.com – Di tengah upaya penguatan tata kelola pendidikan tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti celah yang selama ini menjadi sorotan publik: mekanisme penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa dari seluruh skema rekrutmen yang berlaku, jalur mandiri menempati posisi paling rentan terhadap praktik penyimpangan.

“Ada tiga mekanisme penerimaan mahasiswa. Dari tiga mekanisme itu, yang paling memiliki risiko atau potensi terjadinya penyimpangan adalah jalur mandiri.”

Pernyataan tersebut disampaikan Budiyanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa. Ia menekankan bahwa kerentanan ini bukan sekadar teori, melainkan telah terkonfirmasi melalui kasus konkret yang ditangani lembaga antikorupsi tersebut.

Mekanisme Jalur Mandiri dan Mengapa Ia Paling Rentan

Secara umum, penerimaan mahasiswa baru di PTN berjalan melalui beberapa jalur, antara lain seleksi nasional berbasis nilai rapor, ujian tertulis terpusat, dan jalur mandiri yang dikelola langsung oleh masing-masing institusi. Jalur mandiri memberi ruang lebih luas bagi kampus untuk menentukan kriteria tambahan, bobot penilaian, bahkan kuota penerimaan. Fleksibilitas inilah yang, menurut KPK, membuka peluang bagi intervensi pihak-pihak yang ingin memengaruhi hasil seleksi.

Budiyanto menjelaskan bahwa KPK telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh PTN agar tidak menerima bentuk apa pun dari titipan, intervensi, atau praktik lain yang bertentangan dengan ketentuan. Ia mengakui bahwa sebagian rektor dan pihak kampus sudah menjalankan arahan tersebut secara serius.

“Itu sudah banyak dijalankan atau dilakukan oleh rektor maupun pihak kampus.”

Akan tetapi, peringatan tertulis tidak serta-merta menghapus praktik di lapangan. Kasus yang kemudian terungkap menunjukkan bahwa celah tetap dieksploitasi oleh oknum di tingkat pimpinan universitas.

OTT di Universitas Jenderal Soedirman: Bukti Nyata Celah yang Masih Terbuka

Pada 20 Agustus 2026, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. Sehari setelah penangkapan, lembaga antikorupsi itu menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penerimaan mahasiswa baru.

Para tersangka meliputi Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, Mulyono yang merupakan keponakan Sodiq, serta dua perantara bernama Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto.

Budiyanto mengonfirmasi bahwa operasi tersebut membuktikan keterlibatan oknum pimpinan PTN dalam proses seleksi yang tidak sesuai ketentuan.

“Kemarin itulah yang kemudian bisa terbukti bahwa ada salah satu perguruan tinggi negeri, dan kemudian diduga ada oknum rektornya, kemudian wakil rektor, dan lain-lain terlibat dalam proses penerimaan mahasiswa baru dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan.”

Modus Operandi: Pemerasan, Titipan, dan Akses Kelulusan

Penyelidikan KPK mengungkap tiga lapis dugaan korupsi yang saling berkaitan. Pertama, Norman diduga menggunakan jasa Dian dan Adhi untuk memeras orang tua calon mahasiswa baru hingga total Rp650 juta dengan janji memasukkan anak mereka ke Fakultas Kedokteran. Ironisnya, setelah uang diterima, mahasiswa yang bersangkutan tetap tidak diloloskan.

Kedua, Sodiq diduga memerintahkan keponakannya, Mulyono, untuk menerima pemberian dari calon orang tua mahasiswa baru. Selama periode 2025–2026, jumlah yang terkumpul mencapai Rp680 juta. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk pembelian tiga bidang tanah, namun seluruh dokumen kepemilikan atasnamakan Mulyono, bukan Sodiq.

Ketiga, Sodiq diduga memberikan akses persetujuan kelulusan kepada Eko Sumanto setelah Eko menerima Rp1,12 miliar dari para pengepul yang berprofesi sebagai guru, juga dalam rentang waktu 2025–2026. Dengan akses tersebut, Eko dapat menentukan siapa yang lolos tanpa melalui mekanisme seleksi yang transparan.

Implikasi bagi Tata Kelola Pendidikan Tinggi

Kasus Unsoed bukan peristiwa terisolasi. Ia menggarisbawahi bahwa ketika otoritas penerimaan mahasiswa terpusat pada segelintir pejabat di tingkat rektorat, ruang pengawasan menjadi sangat terbatas. Jalur mandiri yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan justru berisiko berubah menjadi instrumen monetisasi kuota.

Penetapan tersangka terhadap seorang rektor beserta wakilnya dan pejabat akademik menandakan bahwa korupsi di sektor pendidikan tinggi tidak lagi terbatas pada pengadaan barang atau jasa, melainkan telah merembes ke inti fungsi universitas: memilih siapa yang berhak menempati bangku kuliah. Bagi ribuan keluarga yang berharap anak mereka diterima di PTN, kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi proses seleksi bukan sekadar jargon birokrasi, melainkan benteng terakhir yang melindungi hak pendidikan dari eksploitasi ekonomi.

KPK menegaskan bahwa surat edaran yang telah diterbitkan akan terus dipantau pelaksanaannya. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa pengawasan eksternal saja tidak cukup tanpa reformasi struktural pada tata kelola jalur mandiri di setiap PTN, termasuk publikasi hasil seleksi secara terbuka, pemisahan fungsi antara pengambil keputusan dan pelaksana teknis, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses langsung oleh calon mahasiswa dan keluarganya.