Pemimpin BRICS serukan pencabutan sanksi ekonomi dan perdagangan Kuba

BRICS Dorong Pengakhiran Pembatasan terhadap Kuba

Programamal.com – Para pemimpin negara BRICS menyerukan dihentikannya berbagai pembatasan ekonomi, perdagangan, dan keuangan yang masih dikenakan terhadap Kuba. Seruan itu dimuat dalam deklarasi KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India, yang berlangsung pada 12–13 September dan dokumennya dipublikasikan pada Sabtu.

Sikap bersama tersebut menempatkan situasi Kuba dalam pembahasan yang lebih luas mengenai hubungan internasional, perdagangan, keamanan energi, serta dampak kebijakan sepihak terhadap kehidupan masyarakat. Negara-negara anggota juga menegaskan pentingnya menjaga Amerika Latin dan Karibia sebagai kawasan damai.

“Kami menegaskan kembali perlunya mengakhiri langkah-langkah ekonomi, komersial, dan keuangan terhadap Kuba sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/80/4.”

Rujukan kepada resolusi Majelis Umum PBB itu memperlihatkan bahwa isu pembatasan terhadap Kuba tetap menjadi perhatian dalam forum multilateral. Deklarasi BRICS menekankan perlunya penyelesaian persoalan antarnegara melalui prinsip penghormatan bersama, perundingan damai, dan penolakan terhadap intervensi.

Kekhawatiran terhadap dampak ekonomi dan kemanusiaan

Dalam pernyataannya, BRICS menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai situasi yang berkaitan dengan Kuba setelah pengetatan kebijakan blokade sepihak. Para pemimpin kelompok itu menghubungkan persoalan tersebut dengan karakter Amerika Latin dan Karibia sebagai zona perdamaian.

“Dengan menekankan karakter Amerika Latin dan Karibia sebagai zona perdamaian yang dibangun berdasarkan rasa saling menghormati, penyelesaian sengketa secara damai, dan prinsip nonintervensi, kami menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi yang berkaitan dengan Kuba akibat pengetatan langkah-langkah blokade sepihak terhadap negara itu.”

Deklarasi itu juga menyoroti konsekuensi pembatasan terhadap kondisi ekonomi Kuba dan ketersediaan energi. Bagi negara yang menghadapi tekanan pada arus perdagangan serta akses pembiayaan, hambatan semacam itu dapat memengaruhi kemampuan memperoleh barang penting dan menjaga kegiatan ekonomi berjalan.

“Kami juga menyatakan keprihatinan atas dampak buruk blokade tersebut terhadap perekonomian Kuba dan pasokan energi, serta dampak kemanusiaan yang mengkhawatirkan terhadap rakyat Kuba.”

Penekanan pada energi menjadi bagian penting dari pernyataan tersebut. Ketersediaan bahan bakar berpengaruh langsung pada transportasi, distribusi barang, aktivitas industri, dan layanan publik. Karena itu, pembahasan mengenai perdagangan minyak dan pasokan energi memiliki dampak yang jauh melampaui hubungan diplomatik.

Tekanan AS terhadap Kuba

Dalam beberapa waktu terakhir, Amerika Serikat meningkatkan tekanan politik dan ekonomi terhadap Kuba. Pada akhir Januari, AS membuka kemungkinan pengenaan bea masuk atas impor dari negara yang memasok minyak ke Kuba. Pada periode yang sama, AS juga menyatakan keadaan darurat dengan alasan dugaan ancaman Kuba terhadap keamanan nasionalnya.

Langkah tersebut menjadi latar penting bagi munculnya penegasan BRICS di New Delhi. Negara-negara anggota kelompok itu memandang kebijakan ekonomi dan perdagangan tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi sosial yang dialami penduduk Kuba, terutama ketika pembatasan ikut memengaruhi akses energi dan kebutuhan dasar.

Seruan BRICS tidak dengan sendirinya mengubah kebijakan pihak-pihak yang terlibat. Namun, pernyataan kolektif dari forum internasional berfungsi sebagai penegasan posisi politik dan diplomatik. Sikap ini juga memperlihatkan bahwa isu Kuba masih dipandang relevan dalam perdebatan tentang tatanan ekonomi global, penggunaan sanksi, dan ruang gerak negara berkembang.

Peran India dan perkembangan BRICS

India memegang kepemimpinan bergilir BRICS pada tahun ini dan menjadi tuan rumah KTT ke-18 di New Delhi. Pertemuan tersebut mempertemukan negara-negara anggota untuk membahas berbagai isu yang menyangkut kerja sama ekonomi, politik, pembangunan, dan posisi negara-negara berkembang dalam sistem internasional.

BRICS mula-mula dibentuk pada 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan kemudian menjadi anggota pada 2011. Sejak 2024, sejumlah negara lain ikut bergabung, memperluas jangkauan organisasi antarpemerintah tersebut.

Perkembangan keanggotaan ini membuat pernyataan BRICS memiliki bobot lebih luas dalam isu global. Walaupun tiap negara anggota memiliki kepentingan dan kebijakan luar negeri sendiri, deklarasi bersama dapat menunjukkan titik temu dalam persoalan tertentu, termasuk penolakan terhadap pembatasan ekonomi yang dinilai membawa dampak besar bagi masyarakat sipil.

Bagi pembaca, inti dari deklarasi New Delhi adalah adanya dorongan diplomatik untuk mengakhiri pembatasan terhadap Kuba serta perhatian terhadap dampak ekonomi, energi, dan kemanusiaan yang menyertainya. Di tengah meningkatnya ketegangan politik dan perdagangan, BRICS menegaskan kembali prinsip dialog, penyelesaian sengketa secara damai, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.