Anggota DPR minta BGN petakan cakupan MBG di wilayah 3T

DPR Dorong Pemetaan Menyeluruh Program MBG di Daerah 3T

Programamal.com – Jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi perhatian Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyiapkan pemetaan yang jelas agar kebutuhan layanan pangan bergizi di daerah-daerah tersebut dapat dihitung dan dipantau secara lebih terukur.

Pemetaan itu dinilai penting karena pelaksanaan program di wilayah 3T menghadapi kondisi yang tidak selalu sama dengan kawasan lain. Perbedaan letak geografis serta akses terhadap layanan menjadi alasan perlunya data yang lebih rinci mengenai penerima manfaat dan kesiapan pelaksanaan program.

Data penerima dan SPPG perlu diperjelas

Irma menekankan perlunya gambaran lengkap mengenai jumlah masyarakat yang telah menerima manfaat MBG di wilayah 3T. Selain itu, Komisi IX juga membutuhkan informasi tentang perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk jumlah unit yang telah memperoleh persetujuan serta yang sudah menjalankan layanan.

“Apakah BGN sudah memetakan jalan? Sudah ada peta jalannya, penerima manfaatnya berapa dan SPPG yang sudah disetujui berapa? Karena ini penting untuk Komisi IX pahami, ketahui, juga biar kita bisa hitung, berapa sih kebutuhan di 3T?”

Keberadaan data tersebut tidak semata-mata dibutuhkan sebagai laporan administratif. Informasi yang tersusun dengan baik dapat membantu melihat apakah program sudah menjangkau kelompok sasaran di wilayah 3T, sekaligus menunjukkan bagian mana yang masih memerlukan perhatian lebih besar.

Dalam pelaksanaannya, data penerima manfaat dan kesiapan SPPG dapat menjadi dasar untuk memantau perkembangan MBG dari waktu ke waktu. Dengan gambaran yang terbuka, kebutuhan di setiap wilayah dapat diidentifikasi secara lebih jelas tanpa menyamakan kondisi daerah yang memiliki tantangan berbeda.

Wilayah 3T membutuhkan perhatian khusus

Daerah 3T memiliki karakteristik yang membuat penyediaan layanan publik perlu direncanakan secara cermat. Karena itu, cakupan MBG di kawasan tersebut perlu dilihat secara khusus, termasuk kesiapan satuan layanan yang mendukung pemenuhan gizi bagi penerima program.

Irma meminta BGN memastikan informasi mengenai pelaksanaan MBG di wilayah 3T tersedia dengan jelas. Transparansi perkembangan program dipandang penting agar Komisi IX DPR RI dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memahami tingkat kebutuhan yang ada di lapangan.

Pemetaan juga dapat memperlihatkan hubungan antara jumlah sasaran dengan kapasitas layanan yang telah tersedia. Jika jumlah penerima manfaat, SPPG yang disetujui, dan SPPG yang telah beroperasi dicatat secara terukur, perkembangan pelaksanaan program di wilayah 3T dapat dipantau dengan lebih mudah.

Penanganan kasus keracunan turut disorot

Selain membahas cakupan MBG di wilayah 3T, Irma menaruh perhatian pada kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Ia meminta BGN membangun kerja sama dengan aparat keamanan dan Kementerian Kesehatan dalam penanganan persoalan tersebut.

Koordinasi lintas lembaga diperlukan agar penanganan setiap kejadian dapat dilakukan secara tepat. Dalam konteks program penyediaan makanan, aspek keamanan pangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Permintaan tersebut menempatkan pelaksanaan MBG bukan hanya pada perluasan jangkauan, tetapi juga pada pengawasan terhadap proses layanan. Ketersediaan makanan bergizi perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap keamanan dalam penyelenggaraannya.

Penyesuaian daftar penerima manfaat

Sebelumnya, BGN telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima Program MBG. Penyaluran program kemudian dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah 3T.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa seluruh satuan pendidikan yang dikeluarkan dari daftar tersebut terdiri atas sekolah internasional dan sekolah swasta kalangan atas. Langkah itu menjadi bagian dari penyesuaian sasaran penerima manfaat program.

Perubahan daftar penerima memperlihatkan pentingnya ketepatan data dalam menentukan prioritas. Bagi wilayah 3T, pemetaan yang diminta Komisi IX diharapkan dapat memberi gambaran lebih utuh mengenai kebutuhan nyata, jumlah penerima yang telah terlayani, serta kapasitas SPPG yang tersedia.

Dengan data yang dapat dipahami secara jelas, pengawasan terhadap MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dapat dilakukan secara lebih terarah. Hal itu juga memungkinkan perkembangan program di kawasan dengan tantangan akses yang berbeda untuk terus diperhatikan.