Pembayaran utang Whoosh jadi bagian bahasan Luhut temui pejabat China

Pembahasan Utang Whoosh Masuk Agenda Pertemuan Luhut di China

Programamal.com – Skema penyelesaian kewajiban pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh turut dibicarakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam rangkaian kunjungannya ke China pada 15-18 September 2026. Isu itu disampaikan saat ia bertemu Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China atau NDRC, Zheng Shanjie, di Beijing.

Pertemuan tersebut menjadi salah satu bagian dari agenda Luhut selama berada di China. Selain menghadiri China Economic and Social Forum 2026 di Hangzhou, Zhejiang, ia juga bertemu Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Sekretaris Jenderal Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) Wang Dongfeng, serta memberikan kuliah umum di Universitas Tsinghua.

“Saat bertemu dengan ketua Zheng Shanjie dari NDRC yang adalah teman lama, saya juga singgung mengenai kereta api cepat dan juga mengenai masalah utang Whoosh itu,” kata Luhut di Beijing, Jumat (18/9).

Presiden Telah Memberi Persetujuan

Luhut menyatakan proses penanganan pembayaran utang Whoosh telah mendapat lampu hijau dari Presiden. Fokus berikutnya adalah mengintegrasikan pihak-pihak yang terlibat agar pelaksanaan mekanismenya dapat segera berjalan, termasuk komunikasi yang dibutuhkan dengan mitra di China.

DEN, kata Luhut, akan membantu mempercepat penyampaian dan pelaksanaan langkah tersebut. Ia memandang hubungan yang telah terbangun dengan pejabat terkait di China dapat mendukung kelancaran pembahasan.

“Karena Presiden sudah kasih ‘green light’ tinggal eksekusinya saja, dari Dewan Ekonomi Nasional bantu supaya cepat (disampaikan ke China) karena perkawanan (dengan pejabat China) jadi kelihatannya akan berjalan lancar,” ujar Luhut.

Ia juga menegaskan tidak ada keberatan dari pihak China terhadap mekanisme pembayaran utang yang tengah dipersiapkan. Kepastian proses ini penting karena proyek kereta cepat melibatkan kepemilikan dan pembiayaan yang terkait dengan konsorsium Indonesia maupun China.

Whoosh dan Rencana Kelanjutan Jalur

Dalam pembicaraan dengan Zheng, Luhut turut mengangkat dampak kehadiran Whoosh bagi mobilitas masyarakat. Kereta cepat ini menghubungkan Jakarta dan Bandung, sehingga perjalanan antarkota dapat dilakukan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibanding perjalanan darat biasa.

“Tidak ada masalah, dan kalau kita lihat Whoosh sudah mengubah pola hidup kita karena bisa rumah di Jakarta, makan siang sudah di Bandung, bisa bolak-balik, dan bahkan banyak juga yang sudah minta keberlanjutan Whoosh sampai ke Surabaya, saya singgung juga (dalam pertemuan dengan pejabat China),” papar Luhut.

Permintaan agar layanan kereta cepat diteruskan hingga Surabaya menunjukkan adanya perhatian terhadap kemungkinan pengembangan jaringan di masa depan. Namun, kelanjutan proyek tersebut masih memerlukan pengaturan koordinasi di tingkat pemerintah.

Luhut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo perlu menunjuk menteri koordinator yang akan menjalankan proses keberlanjutan proyek. Ia menyebut nama Agus Harimurti Yudhoyono atau pihak lain yang nantinya ditetapkan untuk mengemban peran tersebut.

“Entah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), atau siapa, nanti akan, melaksanakan, harus keberlanjutan begitu,” katanya.

Pembahasan perluasan jaringan tidak terpisah dari kebutuhan memastikan kondisi finansial dan tata kelola proyek yang sudah berjalan. Karena itu, penyelesaian utang Whoosh menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam komunikasi Indonesia dengan China.

Skema Restrukturisasi dan Pengalihan Saham

Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa restrukturisasi kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan pola angsuran sekitar Rp1 triliun setiap tahun. Jangka waktu pembayaran yang disiapkan dapat mencapai 80 tahun.

Dengan tenor panjang tersebut, beban pembayaran dinilai lebih ringan dibanding perkiraan awal. Skema itu juga dipandang masih berada dalam kapasitas penanganan Kementerian Keuangan, meski proses penyelesaian tetap membutuhkan penelaahan menyeluruh terhadap aspek keuangan dan kepemilikan proyek.

Pemerintah juga menyiapkan pengambilalihan 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Porsi tersebut sebelumnya berada pada konsorsium badan usaha milik negara melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI.

Sementara itu, konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd., tetap akan mempertahankan 40 persen kepemilikan saham KCIC. Susunan kepemilikan ini mencerminkan kemitraan Indonesia-China dalam proyek Whoosh, sehingga perubahan pengelolaan memerlukan proses administrasi dan evaluasi nilai yang cermat.

Di Kementerian Keuangan, due diligence dan penilaian atas saham PSBI yang akan dialihkan masih berlangsung. Tahap ini diperlukan untuk menilai kondisi serta nilai saham sebelum proses pengalihan kepemilikan diselesaikan.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani telah memastikan pengambilalihan pengelolaan KCIC oleh Kementerian Keuangan tetap diteruskan. Proses itu tidak berhenti meskipun terjadi pergantian Menteri Keuangan, dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.

Bagi publik, pembahasan ini berkaitan dengan keberlanjutan layanan Whoosh sekaligus arah pengelolaan proyek strategis tersebut. Pemerintah tengah menyiapkan penyelesaian kewajiban pembiayaan, penataan kepemilikan, dan koordinasi untuk kemungkinan pengembangan selanjutnya dalam satu rangkaian kebijakan.