SMI salurkan pembiayaan Rp178,02 M buat bangun infrastruktur Maluku

PT SMI Siapkan Pembiayaan Rp178,02 Miliar untuk Infrastruktur Maluku

Programamal.com – PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyediakan pembiayaan daerah hingga Rp178,02 miliar bagi Pemerintah Provinsi Maluku. Dana tersebut ditujukan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang mencakup jalan, jembatan, jaringan irigasi, serta perlindungan pantai di wilayah kepulauan itu.

Kerja sama pembiayaan telah ditandatangani oleh PT SMI dan Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta. Dukungan ini diharapkan membantu pemerintah daerah memperkuat konektivitas antarpulau dan memperluas akses warga menuju kegiatan ekonomi maupun layanan publik penting.

“Pembiayaan ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat ekonomi dan layanan dasar,” kata Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah di Jakarta, Senin.

Fokus pada 17 ruas jalan dan pengamanan pesisir

Melalui fasilitas pembiayaan tersebut, Pemprov Maluku akan mengerjakan 17 ruas jalan, satu jembatan provinsi, rehabilitasi satu jaringan irigasi, dan empat kegiatan pembangunan pengaman pantai. Rangkaian proyek itu masuk dalam agenda penguatan infrastruktur dasar dan keterhubungan wilayah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Maluku 2025–2029.

Di daerah kepulauan, kualitas infrastruktur memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar pembangunan fisik. Jalan dan jembatan membantu pergerakan orang serta barang, sementara irigasi mendukung kebutuhan pengelolaan air. Pengaman pantai juga menjadi bagian dari kebutuhan infrastruktur bagi kawasan pesisir Maluku.

“Pembangunan infrastruktur di Maluku bukan sekadar membangun jalan, jembatan, irigasi, atau pengaman pantai. Yang kita bangun adalah akses yang menghubungkan masyarakat dengan pusat ekonomi, layanan dasar, dan berbagai peluang di daerahnya,” ujar Reynaldi.

PT SMI menyatakan pembiayaan infrastruktur daerah dapat berperan dalam membuka akses sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Kebutuhan tersebut dinilai relevan bagi Maluku, yang memiliki karakter geografis berupa wilayah kepulauan dengan tantangan konektivitas antardaerah.

Kondisi jalan dan arah pembangunan konektivitas

Panjang jalan provinsi di Maluku mencapai sekitar 996,35 kilometer. Hingga Januari 2026, tingkat kelayakan jalan tersebut tercatat 54,79 persen. Program pembangunan jalan dan jembatan diarahkan untuk meningkatkan keterhubungan kawasan, termasuk membuka akses menuju daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Perbaikan konektivitas juga ditujukan untuk menghubungkan berbagai simpul aktivitas daerah. Di antaranya sentra pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pelabuhan, bandara, pusat pemerintahan, dan fasilitas pelayanan dasar. Akses yang lebih baik ke titik-titik tersebut berpotensi mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan antarkawasan.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menilai dukungan pembiayaan ini penting untuk mendorong percepatan proyek infrastruktur di provinsinya. Ia menekankan bahwa kondisi Maluku sebagai wilayah kepulauan membutuhkan sarana yang dapat menjawab kebutuhan keterhubungan antarwilayah.

“Maluku membutuhkan infrastruktur yang dapat menjawab tantangan konektivitas antarwilayah. Karena itu, kerja sama dengan PT SMI ini menjadi langkah penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan pengaman pantai,” jelasnya.

Potensi dampak bagi ekonomi dan lapangan kerja

Kajian atas pembiayaan tersebut memperkirakan setiap tambahan Rp1 untuk infrastruktur berpeluang menghasilkan output sebesar Rp1,73 dalam keseluruhan perekonomian Maluku. Perhitungan ini menggambarkan potensi efek berantai dari belanja infrastruktur terhadap aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan proyek dan konektivitas wilayah.

Dari sisi tenaga kerja, tambahan 100 pekerja dalam tahap pembangunan maupun pengoperasian infrastruktur diproyeksikan dapat mendorong terciptanya 157 tenaga kerja pada total perekonomian. Dampak ekonomi itu dapat menjangkau sejumlah sektor yang memiliki hubungan dengan pembangunan fisik dan peningkatan akses antarwilayah.

Sepuluh sektor yang diperkirakan memperoleh manfaat terbesar meliputi konstruksi, pertanian tanaman pangan, ketenagalistrikan, perikanan, industri makanan dan minuman, serta perdagangan besar dan eceran selain kendaraan bermotor dan sepeda motor. Sektor lain yang turut berpotensi terdorong ialah real estat, jasa pendidikan, pertanian hortikultura semusim, tahunan dan lainnya, serta jasa pertanian dan perburuan.

Alternatif pendanaan di luar APBD

Kerja sama dengan Pemprov Maluku memperkuat peran PT SMI dalam menyediakan pilihan pembiayaan bagi pemerintah daerah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Skema tersebut diharapkan memberi ruang fiskal tambahan agar kebutuhan pendanaan pembangunan dapat dipenuhi tanpa mengurangi kemampuan anggaran daerah dalam menopang layanan publik dan kebutuhan berkelanjutan lainnya.

PT SMI ingin mengambil bagian dalam penyediaan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekaligus menopang dasar pertumbuhan ekonomi Maluku. Hingga Agustus 2026, perusahaan mencatat komitmen pembiayaan daerah senilai Rp37,56 triliun. Adapun outstanding pembiayaan daerah yang telah disalurkan mencapai Rp12,85 triliun.