Round up – Reshuffle ke-7 jelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo

Perombakan Ketujuh Kabinet Merah Putih Hadirkan Kapolri dan Sejumlah Menteri Baru

Programamal.com – Menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, susunan Kabinet Merah Putih kembali mengalami perubahan besar. Pada Kamis, 1 Oktober, Presiden melantik serta mengambil sumpah 18 pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, untuk mengisi sejumlah jabatan penting.

Perubahan kali ini menjadi reshuffle ketujuh dalam pemerintahan Prabowo. Sebagian besar pejabat yang dilantik merupakan figur baru di lingkungan kabinet. Namun, ada pula pejabat lama yang mendapat penugasan berbeda, dipindahkan ke posisi lain, dipercaya memimpin lembaga baru, atau mengakhiri masa tugasnya secara hormat.

Suyudi Ario Seto Resmi Menjadi Kapolri

Pelantikan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi perhatian utama dalam perombakan tersebut. Suyudi menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yang telah memimpin Polri sejak era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Dengan masa jabatan sekitar lima tahun delapan bulan, Listyo Sigit tercatat sebagai Kapolri dengan masa tugas terpanjang setelah Reformasi. Dalam rangkaian acara yang sama, Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat juga dilantik sebagai Wakil Kapolri, menggantikan Komjen Pol. Dedi Prasetyo.

Sebelum pelantikan, Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Listyo Sigit. Dedi Prasetyo menerima Bintang Mahaputera Adipradana sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian mereka.

Proses penunjukan Suyudi berlangsung cepat. Pada Selasa, 29 September, ketika masih menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional, ia hadir dalam rapat terbatas di Istana yang dipimpin Presiden Prabowo. Pertemuan itu turut dihadiri pimpinan DPR serta sejumlah pejabat, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Suyudi menyampaikan bahwa saat menghadiri rapat tersebut ia belum mengetahui dirinya akan dicalonkan sebagai Kapolri. Informasi mengenai penunjukan itu baru diterimanya pada Kamis pagi. Setelah itu, ia menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI selama kurang lebih 30 menit.

Dalam forum tersebut, Suyudi mempresentasikan visi, misi, program kerja, serta prioritasnya apabila memimpin Polri. Komisi III DPR RI kemudian menyetujui pencalonannya secara aklamasi. Persetujuan selanjutnya diberikan DPR RI dalam Rapat Paripurna, sebelum Presiden melantiknya beberapa jam kemudian.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Listyo Sigit Prabowo yang telah membimbing dan juga memberikan banyak hal dalam karier kami sehingga kami bisa di titik ini. Tentunya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Suyudi seusai pelantikan di Istana Negara. Ia menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil, peningkatan pelayanan Polri, dan hubungan yang lebih dekat antara kepolisian dengan masyarakat.

Memang sejatinya polisi harus selalu dekat dengan masyarakat, harus berada di tengah-tengah masyarakat, dan juga dapat memberikan jawaban kepada masyarakat secara cepat.

Penekanan pada pelayanan publik menjadi salah satu pesan utama dari pergantian pimpinan Polri. Bagi masyarakat, arah tersebut menempatkan respons cepat, akses pelayanan, serta kehadiran aparat di tengah kehidupan warga sebagai perhatian yang akan diuji dalam pelaksanaan tugas ke depan.

Perubahan Posisi di Lingkaran Kabinet

Selain sektor kepolisian, Presiden Prabowo juga mengatur kembali penempatan pejabat pada jajaran kementerian koordinator dan lembaga strategis. Sugiono dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menggantikan Pratikno.

Sugiono dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Presiden Prabowo. Setelah pelantikan tersebut, ia menyelesaikan tugasnya sebagai menteri luar negeri, jabatan yang diembannya selama hampir dua tahun.

Posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selanjutnya dipercayakan kepada Dudung Abdurachman. Ia menggantikan Djamari Chaniago. Sebelumnya, Dudung menjalankan tugas sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Perpindahan tokoh-tokoh ini memperlihatkan upaya penyegaran pada posisi yang berkaitan langsung dengan koordinasi kebijakan nasional, urusan keamanan, pembangunan manusia, serta dukungan terhadap kerja pemerintahan di tingkat kepresidenan.

Listyo Sigit, setelah menuntaskan tugasnya sebagai Kapolri, juga memperoleh penugasan lanjutan dari Presiden Prabowo untuk memimpin Kantor Staf Presiden. Penempatan itu membuat pengalaman kepemimpinannya di institusi kepolisian tetap digunakan dalam struktur pemerintahan.

Fokus pada Kesinambungan Pemerintahan

Pelantikan 18 pejabat sekaligus menunjukkan bahwa reshuffle bukan hanya pergantian nama pada jabatan tertentu. Perubahan tersebut juga menyangkut penataan ulang peran, kesinambungan kebijakan, serta penyusunan tim pemerintahan menjelang memasuki tahun ketiga masa jabatan Presiden Prabowo.

Bagi publik, perubahan di kementerian koordinator, kepolisian, dan Kantor Staf Presiden akan menjadi perhatian karena lembaga-lembaga tersebut memiliki peran besar dalam koordinasi kebijakan, penegakan hukum, keamanan, serta komunikasi kerja pemerintah.

Dengan masuknya sejumlah figur baru dan penugasan ulang bagi pejabat yang telah berpengalaman, Kabinet Merah Putih memasuki fase berikutnya dengan susunan yang berbeda. Tantangan berikutnya adalah memastikan proses transisi berjalan baik dan setiap pejabat baru segera menerjemahkan mandatnya ke dalam pelayanan serta kerja pemerintahan yang dapat dirasakan masyarakat.