Menkum minta jajarannya patroli siber jaring aspirasi masyarakat

Kemenkum Perkuat Pemantauan Media Sosial untuk Menangkap Keluhan Publik

Programamal.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta seluruh jajaran Kementerian Hukum memperluas perhatian terhadap percakapan publik di ruang digital. Pemantauan media sosial atau patroli siber itu diarahkan untuk menemukan aspirasi, kritik, serta keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan Kemenkum.

Langkah tersebut dimaksudkan agar respons terhadap persoalan layanan tidak hanya menunggu pengaduan formal. Supratman menyatakan dirinya akan ikut mencermati unggahan masyarakat dan memberikan tanggapan secara langsung apabila diperlukan.

“Menteri saja memberi komentar kepada posting-an yang teman-teman lakukan. Saya komentar,”

Pernyataan itu disampaikan Supratman dalam acara PASTI Ada Solusi di Jakarta, Jumat. Ia menilai keterlibatan masyarakat di media sosial dapat menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.

Pengawasan Publik Melalui Ruang Digital

Supratman mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan kritik ketika ada komitmen maupun pelayanan dari jajaran eselon I Kemenkum yang belum dijalankan sebagaimana mestinya. Kanal media sosial, dalam pandangannya, dapat menjadi sarana agar informasi mengenai kendala layanan lebih cepat diketahui.

Ia menegaskan akan memantau langsung berbagai masukan yang muncul di dunia maya. Keterbukaan terhadap kritik diposisikan sebagai dukungan publik bagi upaya pembenahan institusi, bukan sekadar respons atas persoalan yang telah ramai dibicarakan.

“Itu bagian dari cara saya untuk meminta bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar peduli dan mengontrol Kementerian Hukum,”

Ajakan ini juga menempatkan masyarakat sebagai pihak yang dapat membantu menjaga kualitas layanan. Ketika pengguna layanan menyampaikan pengalaman, hambatan, atau ketidaksesuaian prosedur secara jelas, instansi memiliki kesempatan lebih besar untuk menelusuri masalah dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan.

Bagi masyarakat, penyampaian keluhan akan lebih bermanfaat apabila disertai informasi yang relevan, seperti jenis layanan yang digunakan, waktu kejadian, serta kendala yang dialami. Rincian tersebut dapat membantu petugas memahami persoalan tanpa mengabaikan perlindungan atas data pribadi pihak yang menyampaikan pengaduan.

Kendala SDM dan Anggaran Diminta Segera Dilaporkan

Selain meminta pemantauan aktif terhadap percakapan digital, Supratman menaruh perhatian pada kesiapan internal Kemenkum. Ia meminta jajaran segera menyampaikan laporan apabila pelayanan publik atau kegiatan pemantauan terkendala keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran.

Menurut arahan tersebut, Menteri Hukum bersama Sekretaris Jenderal siap menindaklanjuti hambatan yang muncul. Langkah lanjutan dapat mencakup koordinasi dengan Kementerian Keuangan, terutama jika diperlukan penyesuaian anggaran maupun aturan yang mendukung pelaksanaan tugas.

Pesan itu menunjukkan bahwa peningkatan respons layanan tidak hanya bergantung pada petugas di garis depan. Dukungan sumber daya, mekanisme kerja, dan kebijakan anggaran juga menjadi bagian penting agar keluhan masyarakat dapat ditangani secara konsisten.

Patroli siber dalam konteks ini bukan semata pemantauan percakapan, melainkan upaya membaca kebutuhan masyarakat yang mungkin belum masuk melalui jalur administrasi biasa. Namun, tindak lanjut atas informasi digital tetap memerlukan verifikasi agar persoalan yang diangkat dapat ditangani secara tepat.

Jutaan Permohonan dan Layanan Telah Ditangani

Di tengah dorongan untuk memperkuat pengawasan dan respons, Supratman turut mengapresiasi capaian layanan Kementerian Hukum. Hingga September 2026, unit-unit pelayanan utama telah mencatat jutaan permohonan serta layanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pembinaan hukum nasional.

Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU, jumlah permohonan yang masuk hingga 20 September 2026 mencapai 11,19 juta. Sebanyak 11,07 juta permohonan telah diselesaikan, setara dengan 98,95 persen dari total permohonan yang diterima.

Dari keseluruhan proses tersebut, terdapat 158.429 permohonan yang ditolak setelah menjalani verifikasi. Sementara itu, permohonan yang berhasil diterima berjumlah 10,92 juta. Angka ini menggambarkan besarnya volume pekerjaan administratif yang ditangani layanan AHU, sekaligus pentingnya proses pemeriksaan terhadap setiap permohonan.

Untuk layanan kekayaan intelektual, periode Januari hingga 23 September 2026 mencatat 293.195 permohonan masuk. Dari jumlah itu, 104.136 permohonan telah diberikan atau didaftarkan. Layanan ini mencakup kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh pengakuan administratif atas kekayaan intelektual.

Sementara itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN telah menyediakan 9,87 juta layanan di seluruh Indonesia. Ruang lingkupnya meliputi penyuluhan hukum, literasi hukum, jaringan informasi dan dokumentasi hukum, analisis dan evaluasi hukum, sampai pelayanan pengaduan.

Respons Cepat Menjadi Harapan

Besarnya jumlah layanan yang diproses memperlihatkan luasnya interaksi Kementerian Hukum dengan masyarakat. Karena itu, masukan publik melalui media sosial dapat melengkapi jalur layanan yang sudah ada, terutama untuk menunjukkan titik-titik yang masih memerlukan perhatian.

Komitmen pimpinan untuk ikut merespons unggahan masyarakat memberi penekanan bahwa kritik terhadap pelayanan dapat menjadi bahan evaluasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap temuan di ruang digital diteruskan ke unit yang tepat, diperiksa secara cermat, dan ditangani dengan langkah yang dapat dirasakan pengguna layanan.

Dengan keterlibatan masyarakat dan kesiapan internal untuk mengatasi hambatan sumber daya maupun anggaran, Kementerian Hukum berharap pengawasan terhadap kualitas pelayanan dapat berjalan lebih terbuka. Aspirasi publik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat membantu memperkuat perbaikan layanan hukum di berbagai wilayah Indonesia.