Bupati Sumbawa: Penelitian BRIN jadi dasar kebijakan masyarakat adat

Kajian Ilmiah BRIN Didorong Menjadi Acuan Kebijakan Adat di Sumbawa

Programamal.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menempatkan hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai pijakan penting untuk menangani isu pengakuan masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Langkah ini dipandang relevan di tengah perubahan pemanfaatan ruang, kegiatan pertambangan di Blok Elang, serta agenda pembangunan daerah yang terus berjalan.

Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menyampaikan bahwa kebijakan publik terkait adat harus disusun melalui bukti yang dapat diuji, bukan semata-mata berangkat dari narasi, dugaan, maupun cerita turun-temurun. Pesan itu disampaikannya saat membuka diseminasi hasil penelitian mengenai keberadaan masyarakat adat dan/atau masyarakat hukum adat di Auditorium Universitas Samawa (UNSA), Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

“Adat perlu dikaji secara ilmiah, bukan berdasarkan anggapan atau asumsi, atau cerita-cerita dongeng. Agar bisa kita jadikan pijakan untuk membuat kebijakan,” katanya.

Penelitian Menelaah Klaim CBSR

Kajian BRIN menyoroti klaim yang diajukan komunitas Cek Bocek Selesek Reen Suri (CBSR), termasuk identitas adat, sejarah kedatuan Awan Mas Kuning, dan wilayah yang diklaim mencapai sekitar 28.975 hektare. Penelitian juga mencermati tuntutan kompensasi yang nilainya melampaui Rp7 triliun.

Tim peneliti menggunakan pendekatan lintas disiplin. Sejarah, antropologi, arkeologi, linguistik, pemetaan geografis, serta hukum dipakai untuk memeriksa berbagai aspek yang berkaitan dengan keberadaan komunitas tersebut. Pendekatan seperti ini diperlukan karena pengakuan masyarakat hukum adat tidak hanya menyangkut identitas sosial, melainkan juga harus memenuhi unsur yang ditetapkan dalam kerangka hukum.

Dalam ringkasan eksekutif penelitian, BRIN menyimpulkan CBSR belum memenuhi syarat yuridis sebagai masyarakat hukum adat sesuai ketentuan yang digunakan dalam kajian. Bukti yang diperiksa belum dinilai cukup untuk memperlihatkan kesinambungan sejarah serta pemenuhan unsur-unsur hukum yang diperlukan.

Kesimpulan riset tersebut tidak sama dengan putusan hukum formal dari lembaga yang memiliki kewenangan. Namun, pemerintah daerah berharap dokumen ilmiah ini dapat membantu mengurangi perbedaan pandangan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan respons kebijakan yang lebih terukur.

Status Hukum Tidak Menghapus Hak Warga

Penelitian itu juga menegaskan bahwa CBSR merupakan komunitas sosial-politik yang nyata. Tidak terpenuhinya kriteria formal sebagai masyarakat hukum adat dalam kajian tersebut tidak berarti hak dasar para anggotanya sebagai warga negara hilang. Perlindungan hukum tetap melekat pada setiap warga.

Tim BRIN turut mencatat pengalaman marginalisasi, perubahan yang berkaitan dengan industri pertambangan, serta ketimpangan relasi kuasa di tingkat lokal sebagai bagian dari latar sosial persoalan. Karena itu, penanganan isu ini tidak cukup bila hanya berfokus pada pengakuan formal. Kondisi warga, akses terhadap perlindungan, dan dampak pembangunan juga perlu menjadi perhatian.

Kajian tersebut merekomendasikan peninjauan ulang Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020. Regulasi itu dinilai belum dapat dipakai sebagai dasar penetapan wilayah adat karena melampaui ruang kewenangan administratif desa dan belum melalui prosedur verifikasi yang dibutuhkan.

Kelanjutan Proses yang Pernah Dimediasi Komnas HAM

Penelitian BRIN merupakan bagian dari rangkaian upaya penyelesaian persoalan antara komunitas CBSR dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pernah memediasi perkara tersebut pada Juli 2023. Setelah proses itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjuk BRIN untuk menyusun kajian dengan landasan ilmiah dan sudut pandang multidisipliner.

Laporan akhir penelitian kemudian diserahkan pemerintah daerah kepada Komnas HAM di Jakarta dengan pendampingan tim peneliti BRIN. Harapannya, hasil kajian dapat membantu mencegah konflik sosial yang berlarut-larut serta memberi dasar yang lebih jelas bagi penyelesaian perbedaan klaim.

Bagi masyarakat, keberadaan kajian semacam ini penting karena isu adat sering kali berkaitan dengan ruang hidup, akses ekonomi, identitas komunitas, dan arah pembangunan. Kejelasan proses juga diperlukan agar semua pihak memahami perbedaan antara pengakuan sosial, verifikasi administratif, dan penetapan status hukum.

Pembangunan dan Kepentingan Warga Harus Berjalan Bersama

Syarafuddin Jarot mengaitkan pembahasan masyarakat adat dengan percepatan pembangunan di Sumbawa. Daerah ini tengah menyiapkan sejumlah agenda, seperti pengembangan industri peternakan unggas terpadu, produksi garam nasional, kawasan Samota, serta investasi pertambangan berskala besar.

Ia menekankan bahwa pembangunan seharusnya menghadirkan manfaat langsung bagi warga. Pembukaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perluasan peluang ekonomi lokal menjadi bagian yang perlu dijaga dalam setiap investasi.

“Kita tidak perlu mempertentangkan ada lembaga adat, ada hukum adat, kita tidak perlu mempertentangkan masalah masyarakat dengan investasi. Yang kita butuhkan bagaimana kita berkolaborasi, mengawasi, menjaga investasi dan menjaga kepentingan masyarakat umum,” katanya.

Pernyataan itu menegaskan perlunya keseimbangan antara investasi, perlindungan warga, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ruang hidup. Investasi tidak ditempatkan sebagai lawan kepentingan masyarakat, tetapi perlu dikelola melalui pengawasan dan kolaborasi yang memastikan manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Dalam konteks tersebut, ia juga menyinggung program Sumbawa Hijau Lestari. Program ini mencakup penghijauan kawasan kritis, perlindungan hutan, pemulihan daerah yang terancam mengalami kerusakan, serta upaya mengurangi emisi karbon. Arah pembangunan berkelanjutan dinilai perlu berjalan seiring dengan penyusunan kebijakan yang berbasis data.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap hasil penelitian BRIN tidak berhenti sebagai arsip. Kajian itu diharapkan menjadi rujukan praktis untuk kebijakan yang mempertimbangkan fakta ilmiah, perlindungan hak warga, kebutuhan pembangunan daerah, dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.