Kemenhut tetapkan dua korporasi tersangka karhutla, termasuk satu PMA

Dua Korporasi Ditetapkan sebagai Tersangka Karhutla

Programamal.com – Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menetapkan PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan karhutla yang menggunakan jalur administratif, perdata, serta pidana.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penegakan aturan dilakukan terhadap seluruh pelaku usaha tanpa membedakan asal modalnya. Koordinasi dengan Bareskrim Polri juga terus dijalankan dalam penanganan perkara kebakaran hutan.

“Sejalan dengan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, institusi Ditjen Gakkum Kehutanan terus memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam penanganan perkara kebakaran hutan,” ujar Dwi Januanto Nugroho.

PT GAP terkait kebakaran di Kotawaringin Timur

PT GAP, perusahaan penanaman modal asing asal Singapura, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana kehutanan yang terkait kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit. Lokasi perkara berada di kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Kebakaran yang dikaitkan dengan perkara tersebut terjadi pada 2025 dan 2026. Luas area yang terbakar mencapai 901,4 hektare. Proses penyidikan dimulai melalui surat perintah penyidikan tertanggal 9 September 2026, sedangkan penghitungan kerugian ekologis masih berjalan.

Perkara ini menempatkan kebakaran hutan bukan hanya sebagai persoalan luas lahan yang terdampak, melainkan juga sebagai isu pemulihan ekosistem. Nilai kerugian ekologis menjadi salah satu aspek penting karena kerusakan lingkungan dapat memerlukan penanganan lanjutan di luar proses pidana terhadap korporasi.

“Hukum Indonesia berlaku sama bagi setiap perusahaan yang berusaha di negeri ini, baik yang menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing,” ujar Dwi Januanto Nugroho.

PT MAP disidik atas dugaan pembukaan lahan

Selain PT GAP, PT MAP juga telah berstatus tersangka korporasi. Perkara PT MAP berkaitan dengan dugaan pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran di sekitar area kerjanya di kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kalimantan Barat.

Penyidikan terhadap PT MAP telah dilakukan sejak 20 Mei 2026. Seperti perkara PT GAP, perhitungan nilai kerugian dalam kasus ini belum selesai. Tahap tersebut diperlukan untuk melengkapi penanganan perkara dan menggambarkan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu menyampaikan bahwa status tersangka terhadap dua perusahaan itu tidak ditetapkan secara serta-merta. Penyidik memeriksa aktivitas di lapangan, kewajiban hukum yang harus dipenuhi perusahaan, serta dugaan tindakan maupun kelalaian yang memiliki kaitan dengan terjadinya kebakaran.

“Penetapan dua tersangka korporasi merupakan hasil proses penyidikan yang telah dilakukan. Terhadap sebelas korporasi lainnya, penyidik terus mendalami fakta dan alat bukti untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing,” demikian Rudianto.

Penanganan Masih Berlanjut pada Sejumlah Perusahaan

Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Gakkum Kehutanan telah menangani 120 perkara kebakaran hutan. Dalam penegakan hukum pidana yang menyasar korporasi, terdapat 15 subjek hukum yang ditangani. Sebanyak 11 korporasi masih berada dalam penyidikan umum, dua perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka, dan dua korporasi lain telah mencapai tahap berkas lengkap.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa proses hukum dapat berjalan dalam tahapan yang berbeda untuk setiap perusahaan. Status suatu perkara ditentukan oleh pendalaman fakta, kecukupan alat bukti, serta pemeriksaan atas kewajiban yang melekat pada korporasi di area usahanya.

Di luar penyidikan yang dilakukan Gakkum Kehutanan, empat perusahaan yang sebelumnya menerima sanksi pembekuan dari Kementerian Kehutanan juga diproses dengan pendekatan multi-instrumen. Penanganan pidana terhadap empat perusahaan itu dilakukan oleh Bareskrim Polri.

Sanksi Administratif dan Kewajiban Pemulihan

Kementerian Kehutanan tidak hanya menggunakan mekanisme pidana dalam menghadapi persoalan karhutla. Sebanyak 32 perusahaan telah dikenai sanksi berupa pencabutan, pembekuan, maupun pemaksaan pemulihan ekosistem hutan. Sejumlah perusahaan lain masih menjalani proses pengenaan sanksi yang terkait hasil pengawasan kehutanan.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan dapat mencakup lebih dari satu jalur. Sanksi administratif berkaitan dengan izin dan kepatuhan usaha, sementara proses pidana menilai dugaan pelanggaran hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di pengadilan. Di sisi lain, pemulihan ekosistem menjadi unsur penting ketika kebakaran menimbulkan dampak terhadap kawasan hutan.

Penetapan PT MAP dan PT GAP sebagai tersangka menambah perkembangan dalam penegakan hukum karhutla pada 2026. Pemeriksaan terhadap korporasi lain tetap berlanjut, sementara penyidik mendalami bukti untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak.