Legislator dorong RUU Perampasan Aset atur pemulihan korban investasi

RUU Perampasan Aset Didorong Memastikan Pemulihan Korban Investasi Bodong

Programamal.com – Perampasan aset hasil kejahatan dinilai perlu memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang mengalami kerugian, terutama korban investasi ilegal. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendorong agar Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset memuat ketentuan khusus mengenai pengembalian harta hasil tindak pidana kepada korban investasi bodong.

Pengaturan tersebut dipandang penting agar proses hukum tidak berhenti pada pemidanaan pelaku. Saat aset kejahatan telah ditemukan dan dirampas, korban tetap membutuhkan mekanisme yang pasti untuk memperoleh kembali sebagian atau seluruh haknya sesuai pembuktian yang tersedia.

“Tindak pidana investasi bodong perlu diatur secara tegas dalam RUU Perampasan Aset. Jangan sampai negara berhasil menghukum pelakunya, tetapi pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban justru tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Abdullah di Jakarta, Sabtu.

Aturan Teknis Dibutuhkan Agar Pengembalian Tidak Berlarut

Abdullah, yang membidangi isu penegakan hukum di Komisi III DPR RI, menilai rancangan undang-undang tersebut harus menjelaskan prosedur pemulihan secara rinci. Hal yang perlu diatur mencakup tenggat pelaksanaan, kategori aset yang dapat dirampas, hingga tata cara penyaluran kepada pihak yang dirugikan.

Kepastian prosedur menjadi penting karena penyitaan dan perampasan aset sering kali hanya menjadi salah satu tahap dalam penanganan perkara. Setelah harta hasil kejahatan berada dalam penguasaan negara, proses pengembalian kepada korban masih membutuhkan verifikasi, penetapan hak, serta pelaksanaan distribusi yang tertib.

Dalam perkara investasi bodong, kerugian kerap dialami banyak orang dengan nilai yang berbeda-beda. Karena itu, mekanisme pembagian aset perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar hak setiap korban dapat diperhitungkan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Prioritasnya harus jelas, yaitu memulihkan hak masyarakat yang dirugikan. Jangan sampai aset hasil kejahatan sudah dikuasai negara, tetapi hak korban belum mendapatkan penyelesaian yang layak,” ujarnya.

Penekanan pada hak korban juga berkaitan dengan tujuan pemulihan dalam sistem penegakan hukum. Hukuman bagi pelaku tetap diperlukan, tetapi korban tidak semestinya menghadapi ketidakpastian berkepanjangan ketika barang atau dana yang berkaitan dengan tindak pidana telah berhasil ditelusuri.

Penelusuran Aliran Dana Harus Menjadi Bagian Penanganan

Selain penyusunan aturan pengembalian aset, Abdullah meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan terhadap pelaku investasi ilegal sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia juga menekankan perlunya penelusuran aliran dana untuk menemukan aset yang mungkin disembunyikan, dipindahkan, atau dialihkan kepada pihak lain.

Langkah tersebut relevan karena aset hasil kejahatan tidak selalu masih berbentuk dana tunai. Harta dapat berubah menjadi barang, properti, kendaraan, rekening, atau bentuk kekayaan lain. Penelusuran yang efektif diperlukan agar aset yang berhasil ditemukan dapat menjadi bagian dari upaya pemulihan bagi korban yang sah.

Abdullah mencontohkan perkara investasi melalui aplikasi Binomo yang melibatkan pemengaruh Indra Kenz. Dalam proses banding, Pengadilan Tinggi Banten mengubah status sejumlah barang bukti sehingga aset tersebut dapat dikembalikan kepada 144 korban dan dibagikan secara proporsional.

Namun, pelaksanaan distribusi aset dalam perkara itu kemudian menghadapi persoalan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa putusan pengadilan saja belum selalu cukup untuk menjamin pemulihan berjalan lancar. Dibutuhkan pula prosedur operasional yang transparan, jelas, dan mudah diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

“Jangan sampai putusan pengembalian aset kepada korban sudah ada, tetapi pelaksanaannya masih menyisakan persoalan. Hak korban untuk mendapatkan pemulihan juga harus diperhatikan,” katanya.

Pencegahan Investasi Ilegal Perlu Diperkuat Sejak Awal

Pembahasan pemulihan korban melalui RUU Perampasan Aset tidak terlepas dari pentingnya pencegahan. Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan memperkuat pengawasan atas kegiatan investasi di sektor jasa keuangan dan meningkatkan koordinasi dalam penanganan aktivitas keuangan ilegal.

Pengawasan yang dilakukan sejak dini dapat membantu mendeteksi indikasi penyimpangan sebelum kerugian masyarakat meluas. Penanganan setelah pelanggaran terjadi tetap dibutuhkan, tetapi upaya pencegahan menjadi langkah penting karena dana korban yang telah berpindah atau dialihkan sering kali lebih sulit dipulihkan.

Bagi masyarakat, kehati-hatian sebelum menempatkan dana tetap menjadi bagian penting dari perlindungan diri. Calon investor perlu memahami produk yang ditawarkan, mencermati risiko, serta tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya karena janji keuntungan tinggi atau dorongan untuk segera menyetor dana.

Penguatan pengawasan, penindakan terhadap pelaku, penelusuran aset, dan mekanisme pengembalian yang efektif dapat saling melengkapi. RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya memperkuat kemampuan negara merampas hasil tindak pidana, tetapi juga menyediakan jalur pemulihan yang lebih jelas bagi masyarakat yang telah dirugikan.

“Jangan menunggu masyarakat menjadi korban baru dilakukan tindakan,” ucapnya.