Program Terbaru: Wamendagri apresiasi stabilitas pertumbuhan ekonomi di Kepri

Wamendagri Apresiasi Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi di Kepri

Tanjungpinang – Dalam sambutan daringnya dari Jakarta, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan apresiasi terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2025. Data menunjukkan bahwa pada kuartal IV, pertumbuhan mencapai 7,89 persen, menempati peringkat keempat terbaik di Indonesia.

“Capaian ini menunjukkan Kepri menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga angka ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan ke depannya,” kata Bima saat menyampaikan kata sambutan di acara Pembukaan Musrenbang RKPD Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin.

Bima menyoroti bahwa perekonomian Kepri tahun lalu mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yakni 17,36 persen, yang berasal dari Kabupaten Anambas. Meski capaian tersebut menjanjikan, Bima mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kepri belum merata. Contohnya, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga hanya mencatatkan 3,31 persen serta 3,53 persen, masing-masing, dalam 2025.

Di sisi lain, Bima memuji inflasi Kepri 2025 yang terkendali pada 3,54 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi tersebut juga terus menurun sejak 2020. Sementara itu, indeks pembangunan manusia (IPM) Kepri 2025 mencapai 80,53, yang berada di peringkat ketiga terbaik, di bawah Jakarta dan Yogyakarta.

“Gini ratio dan penduduk miskin di Kepri, secara umum angkanya juga cukup baik,” ucapnya.

Bima turut menyinggung Kepri sebagai salah satu provinsi dengan kondisi fiskal kuat, karena pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 54 persen, lebih tinggi dari dana transfer pusat yang 45 persen. Realisasi pendapatan Kepri 2025 berada di peringkat 10 nasional, yakni 16,97 persen. Namun, realisasi belanja daerah masih dianggap rendah.

“Realisasi belanja harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kepri,” ujar Bima.

Dalam konteks tantangan global, Bima menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional dan daerah. Kondisi geopolitik, seperti dampak harga BBM serta bahan pangan, menjadi faktor yang perlu diatasi. Pemerintah pusat, menurut Bima, juga menargetkan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

“Target kita, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7-8 persen hingga 2029,” demikian Wamendagri.