AS berupaya hindari tuduhan kejahatan perang dalam serangan ke Iran
AS berusaha menghindari tuduhan kejahatan perang dalam serangan ke Iran
Moskow – Dua sumber dari Departemen Pertahanan AS menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang berupaya meminimalkan risiko dianggap melakukan kejahatan perang setelah menyerang berbagai fasilitas Iran. Hal ini diungkapkan oleh Politico, yang mengutip pernyataan para pejabat Pentagon tanpa merinci identitas mereka.
Menurut laporan tersebut, Pentagon saat ini sedang mengevaluasi daftar infrastruktur energi Iran. Beberapa dari fasilitas ini juga berperan dalam dukungan logistik militer, selain melayani kebutuhan warga sipil. Terjadi perdebatan sengit di lingkaran kebijakan AS mengenai garis pemisah antara target militer dan sipil.
“Pabrik desalinasi air dapat dianggap sebagai sasaran karena kebutuhan militer akan air minum,” tambah laporan itu, merujuk pada pandangan para pejabat di Washington. Contoh ini menunjukkan upaya AS untuk menyesuaikan alasan serangan dengan kriteria hukum internasional.
Sebelumnya, Juru Bicara PBB Stephanie Dujarric menegaskan bahwa serangan AS terhadap fasilitas sipil di Iran, seperti jembatan dan pembangkit listrik, akan melanggar prinsip hukum internasional. Pernyataan ini terutama mengenai serangan yang dilakukan pada 28 Februari, saat AS dan Israel menyerang sejumlah target di wilayah Iran, termasuk Kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban warga sipil.
Sementara itu, pada 30 Maret, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa AS akan “meledakkan dan melenyapkan sepenuhnya” infrastruktur Iran, termasuk pembangkit listrik, sumur minyak, Pulau Kharg, dan pabrik desalinasi. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai ancaman jika kesepakatan damai tidak tercapai dan Selat Hormuz tetap tertutup.
Di hari Minggu, Trump juga memperingatkan Iran bahwa “Hari Pembangkit Listrik dan Hari Jembatan” akan datang pada 7 April, kecuali jika negara tersebut membuka kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas. Iran membalas serangan AS dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer di wilayah Timur Tengah.