Key Discussion: Indonesia ingin belajar dari China soal pengentasan kemiskinan

Indonesia ingin belajar dari China soal pengentasan kemiskinan

Key Discussion – Di Beijing, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia tertarik menggali pengalaman Tiongkok dalam menangani isu kemiskinan. Menurut Riza, yang menjadi perwakilan Indonesia dalam rapat pertama Komite Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (GPPAD), ada beberapa aspek penting yang bisa dipelajari dari model yang diterapkan Tiongkok. “Yang perlu kita fokuskan bukan hanya pada program-programnya, tapi juga pada prosedur, sistematisasi, teknik penyelesaian masalah, serta kemampuan antisipasi dan manajemen secara keseluruhan,” jelas Riza dalam wawancara dengan ANTARA. Ia menambahkan bahwa Tiongkok telah memberikan kontribusi signifikan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia jadi anggota aktif dalam forum GPPAD

Rapat pertama GPPAD tersebut digagas oleh pemerintah Tiongkok dan dihadiri oleh sejumlah negara serta organisasi internasional. Dalam forum tersebut, Indonesia diberikan peran sebagai wakil ketua bersama dengan negara-negara seperti Kongo, Brasil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan. Sementara itu, Tiongkok menunjuk Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Zhang Lu sebagai ketua. Riza menyoroti bahwa Indonesia, meskipun sudah menunjukkan penurunan angka kemiskinan, masih memiliki tantangan besar. “Angka kemiskinan kita belum mencapai ambang yang diinginkan, karena masih di atas 10 persen,” ujarnya. Ia menekankan perlunya kecepatan dalam menyelesaikan berbagai isu kemiskinan, terutama mengingat masalah ini sangat kompleks dan memerlukan strategi yang terpadu.

“Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta BUMDes juga menjadi fokus pembangunan yang menjangkau masyarakat pedesaan. Dengan adanya inisiatif-inisiatif ini, ekonomi masyarakat desa bisa lebih bergerak, sehingga produktivitas meningkat dan kesejahteraan menjadi lebih baik,” tambah Riza.

Riza menyebutkan bahwa beberapa program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil. Ia menekankan bahwa kebijakan seperti peningkatan harga gabah dan jagung petani, serta penurunan harga pupuk, memiliki dampak langsung terhadap keluarnya masyarakat dari lingkaran kemiskinan. “Program ini dirancang agar perekonomian pedesaan berjalan lebih dinamis, dan akhirnya mampu meningkatkan taraf kehidupan rakyat,” jelasnya. Selain itu, Riza juga menyebutkan adanya program cek kesehatan gratis yang ditujukan pada keluarga miskin. Menurutnya, program semacam ini bisa menjadi pintu masuk untuk memperkuat struktur sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Pemerintah Indonesia dan Tiongkok telah menjalin kerja sama dalam berbagai inisiatif pembangunan pedesaan. Salah satu bentuk kolaborasi adalah pengiriman kepala desa ke Tiongkok untuk menyerap pengalaman langsung. “Setiap tahun, kami mengirim sejumlah kepala desa ke sana. Tahun lalu sebanyak 25 orang, sedangkan tahun ini mencapai 27 orang, dan jumlahnya akan terus bertambah,” kata Riza. Ia menambahkan bahwa Tiongkok juga aktif melakukan pertukaran pengetahuan dengan Indonesia, melalui diskusi, evaluasi, dan penguatan kerja sama strategis. “Kedua negara saling berbagi pengalaman, dan kami percaya bahwa dengan belajar dari keberhasilan Tiongkok, Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dan berkembang lebih pesat,” tuturnya.

China menjadi contoh sukses pengentasan kemiskinan

Dalam data resmi, Tiongkok berhasil mengentaskan kemiskinan bagi 800 juta penduduk sejak 1970 hingga 2021. Angka ini mencerminkan pencapaian luar biasa, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Selama periode 2013 hingga 2020, sekitar 98,99 juta penduduk pedesaan dinyatakan berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem, dengan rata-rata lebih dari 10 juta orang per tahun. Capaian ini memungkinkan Tiongkok mencapai target pengurangan kemiskinan dalam Agenda 2030 PBB sepuluh tahun lebih cepat dari jadwal yang ditentukan.

Pada Februari 2021, Tiongkok secara resmi menyatakan “kemenangan penuh” dalam perang melawan kemiskinan ekstrem. Dalam penguasaan ini, 832 kabupaten dan sekitar 128.000 desa diklaim telah diangkat dari daftar daerah miskin. Keberhasilan Tiongkok dalam hal ini membuat banyak negara, termasuk Indonesia, ingin mengeksplorasi langkah-langkah yang mereka terapkan. “Pengalaman Tiongkok menjadi referensi penting, terutama dalam mengatasi masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang terpadu,” kata Riza. Ia menegaskan bahwa kerja sama antar-negara dalam aliansi GPPAD bisa memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan secara global.

Forum GPPAD diprakarsai oleh Tiongkok bersama 53 negara lainnya serta sembilan organisasi internasional. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pertukaran pengalaman, termasuk dalam hal pengelolaan dan penyelesaian masalah kemiskinan. “Kemitraan ini membuka peluang bagi semua pihak, seperti pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, akademisi, dan media, untuk bersama-sama membangun lingkungan yang adil dan inklusif dalam perjuangan mengentaskan kemiskinan,” jelas pernyataan resmi yang diungkapkan dalam keterangan pers. Riza menyatakan bahwa Indonesia akan memanfaatkan forum ini sebagai ajang pembelajaran dan pengembangan strategi nasional yang lebih efektif.

Menurut Riza, Tiongkok memberikan contoh bagus dalam merancang program yang bisa diadopsi oleh negara lain. “Model Tiongkok menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan penanganan masalah secara terarah, kemiskinan bisa diminimalkan secara signifikan,” katanya. Ia menambahkan bahwa Tiongkok berkomitmen untuk membangun ekonomi yang inklusif, sehingga hasilnya terlihat dalam penurunan angka kemiskinan yang luar biasa. “Kita bisa belajar dari perjalanan mereka, terutama dalam hal kepemimpinan dan komitmen politik untuk menyelesaikan isu sosial secara bertahap,” pungkas Riza. Dengan adanya GPPAD, diharapkan langkah-langkah serupa bisa diadopsi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam upaya menciptakan perubahan yang lebih cepat dan berkelanjutan.