Key Discussion: Menkes dijadwalkan hadir di Sorong, bahas eliminasi TBC se-Tanah Papua

Menkes Dijadwalkan Hadir di Sorong, Bahas Eliminasi TBC Se-Tanah Papua

Key Discussion – Kota Sorong, yang terletak di Papua Barat Daya, akan menjadi tempat penyelenggaraan acara nasional yang fokus pada pemberantasan tuberkulosis (TBC) di seluruh wilayah Tanah Papua. Kegiatan ini diagendakan berlangsung pada 29 hingga 30 Mei 2026, dengan tujuan menggalang dukungan bersama dari pihak-pihak terkait untuk mengurangi penyebaran penyakit yang masih menjadi tantangan utama di daerah tersebut. Pihak penyelenggara menyatakan, acara ini akan dihadiri oleh 42 kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Papua, serta perwakilan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait.

Seleksi Sorong sebagai Tempat Deklarasi

Kota Sorong dipilih sebagai tempat deklarasi pemberantasan TBC berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, mengungkapkan, pemilihan kota ini berdasarkan tingginya angka kasus TBC di wilayah Papua, yang menuntut komitmen kolektif dari seluruh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut. “Kunjungan Menkes atau Wakil Menkes ke Sorong akan menjadi momen penting dalam menandatangani deklarasi bersama yang bertujuan menghilangkan penyakit TBC yang sering dialami masyarakat di Papua, khususnya di wilayah barat daya,” ujarnya.

“Kehadiran laboratorium kesehatan masyarakat ini akan memudahkan pelayanan di Papua Barat Daya, karena sebelumnya sampel harus dikirim ke Makassar,” tambah Septinus Lobat.

Dalam rangkaian kegiatan, para kepala daerah diharapkan menyetujui langkah-langkah strategis untuk mengendalikan TBC secara lebih efektif. Menurut Septinus, selama acara berlangsung, akan terjadi penandatanganan deklarasi yang menjadi komitmen bersama. “Semua kepala daerah akan meneken kesepakatan untuk memastikan TBC tidak lagi menjadi beban masyarakat di Papua,” terangnya.

Inspeksi Lokasi dan Pembangunan Labkesmas

Sebagai bagian dari acara, rombongan Kemenkes juga akan melakukan inspeksi terhadap beberapa lokasi strategis di Kota Sorong. Salah satu fokusnya adalah eks Rumah Sakit COVID-19 yang direncanakan diubah menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Septinus Lobat menjelaskan, keberadaan lab tersebut sangat krusial untuk mendukung pemeriksaan kualitas air, makanan, dan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri di wilayah Papua Barat Daya.

“Dengan adanya Labkesmas, kita bisa mengurangi ketergantungan pada laboratorium di luar daerah, yang sebelumnya memakan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Kementerian Kesehatan memandang bahwa lab lokal akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan akurasi diagnosis dan pengawasan kesehatan. Menurut Septinus, pemeriksaan sampel sebelumnya membutuhkan proses yang memakan waktu, terutama karena harus dikirim ke Makassar. Dengan adanya Labkesmas di Sorong, masyarakat dapat mendapatkan layanan cepat dan lebih tepat.

Gerakan Nasional Berbasis Komunitas

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, menegaskan bahwa acara ini merupakan bagian dari gerakan nasional pemberantasan TBC yang berbasis komunitas. Ia menjelaskan, deklarasi yang akan ditandatangani selama kegiatan menitikberatkan pada pengawasan sanitasi dan pengendalian kualitas program MBG. “Tujuan utama adalah mengajak kepala daerah untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menekan angka TBC, yang selama ini masih tinggi di Tanah Papua,” kata Jemima.

“Deklarasi ini tidak hanya sekadar komitmen, tapi juga langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan program kesehatan di daerah ini,” tambahnya.

Jemima menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani TBC. Ia menyebut, kehadiran perwakilan dari Kemenkes, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), serta organisasi profesi dan pihak terkait lainnya menunjukkan keterlibatan luas dalam mempercepat penanggulangan penyakit tersebut. “Kita perlu mengintegrasikan upaya sanitasi dan pengawasan kualitas makanan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas TBC,” ujarnya.

Tantangan dan Harapan untuk Penekanan Penyakit

Papua, khususnya Papua Barat Daya, terus menghadapi tantangan dalam pemberantasan TBC. Angka kasus penyakit ini cenderung tinggi karena faktor-faktor seperti keterbatasan akses ke layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Dengan kegiatan nasional ini, pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan koordinasi dan memastikan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Menurut data terkini, TBC masih menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di Tanah Papua. Program MBG, yang bertujuan memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, juga dianggap sebagai langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit. Jemima menekankan, pengawasan terhadap bahan baku MBG harus lebih ketat untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disebarkan. “Kita perlu memastikan bahwa setiap tahap pemeriksaan tidak ada keleluasaan untuk kesalahan,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, selain deklarasi dan penandatanganan kesepakatan, akan dilakukan peluncuran berbagai inisiatif baru. Salah satu program yang akan diperkenalkan adalah penggunaan teknologi digital untuk mempercepat pendaftaran pasien dan pemantauan penyakit. Jemima juga menyebutkan, inisiatif ini dirancang agar memudahkan akses informasi dan meningkatkan transparansi dalam program kesehatan.

Kontribusi Pihak Lain dalam Upaya Eliminasi TBC

Kemendagri dan KLH akan berperan dalam memastikan keberlanjutan program pemberantasan TBC. Dengan adanya pemerintah daerah yang berkomitmen, kebijakan nasional dapat diadaptasi secara lebih efektif ke tingkat lokal. Jemima menyatakan, semua pihak akan terlibat dalam merancang strategi pengendalian TBC. “Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan solusi yang holistik, mencakup pendekatan medis, sosial, dan lingkungan,” ujarnya.

Septinus Lobat menambahkan, kegiatan nasional ini juga memberikan kesempatan bagi daerah-daerah di Papua untuk berbagi pengalaman dan solusi dalam menghadapi TBC. “Pertemuan ini akan menjadi forum diskusi yang memperkuat kerja sama antar daerah,” katanya. Dengan adanya laboratorium lokal dan penandatanganan deklarasi, harapan besar untuk mengurangi angka TBC di Tanah Papua semakin terbuka.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan TBC. Namun, tantangan seperti kurangnya infrastruktur kesehatan dan kebutuhan sumber daya manusia masih menjadi hambatan. Kehadiran Menkes di Sorong diharapkan bisa menjadi semangat baru dalam menggerakkan kebijakan yang lebih komprehensif. “Dengan partisipasi aktif dari semua pihak, kita bisa mengubah skenario TBC di Papua menjadi hal yang bisa dikendalikan,” ujarnya.

Acara ini juga diharapkan menjadi langkah awal dalam menetapkan target eliminasi TBC untuk seluruh Tanah Papua. Septinus menegaskan, kota Sorong akan menjadi contoh sukses dalam penerapan strategi penanggulangan penyakit. “Kami yakin, dengan kerja sama yang solid, TBC bisa diatasi secara lebih cepat,” pungkasnya.