Special Plan: Pemkab Bekasi sinergi pentahelix tingkatkan pendapatan

Pemkab Bekasi Bangun Kolaborasi Pentahelix untuk Tingkatkan PAD

Special Plan – Bekasi, Kabupaten – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tengah memperkuat kerja sama lintas sektor melalui model pentahelix. Model ini melibatkan kelima pihak utama, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dicapai oleh satu pihak sendirian. “Kita tidak mencari Superman, tapi ingin menciptakan super team,” katanya saat berbicara di Cikarang, Minggu. Menurutnya, sinergi dari semua elemen pentahelix diharapkan mampu menggerakkan potensi PAD yang tersedia secara lebih maksimal.

Episentrum Industri dan Potensi PAD yang Besar

Pemkab Bekasi dikenal sebagai pusat industri strategis di Asia Tenggara. Wilayah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan banyak perusahaan besar yang beroperasi. Dengan kondisi tersebut, potensi PAD dianggap sangat besar. Namun, Asep menekankan bahwa potensi ini memerlukan pengawasan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar bisa dimanfaatkan secara efektif. “Keterlibatan semua pihak penting untuk mengoptimalkan hasil yang bisa didapat,” ujarnya.

Pemangku Kepentingan Berperan dalam Sinergi

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, menambahkan bahwa pengawasan PAD membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. “Sinergi ini tidak hanya untuk memastikan kepatuhan pajak, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan berkelanjutan,” kata Iwan. Ia menyampaikan bahwa akademisi berperan memberikan analisis dan rekomendasi berbasis data, sementara masyarakat diharapkan menjadi mitra pengawasan sosial. “Selain itu, media dan pelaku usaha juga memiliki peran kritis dalam memperkuat kolaborasi ini,” imbuhnya.

Struktur Tim dan Peran Unsur Pentahelix

Pemkab Bekasi telah mengeluarkan Keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/Kep.381-Bapenda/2026 tentang pembentukan tim pengawasan dan pengendalian pajak serta retribusi daerah. Keputusan ini diterbitkan pada 11 Mei 2026 lalu. Dalam struktur tim tersebut, masing-masing pihak memiliki peran spesifik. Pelaku usaha, misalnya, tidak hanya menjadi wajib pajak tetapi juga mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan kepatuhan perpajakan. “Keterlibatan mereka sangat signifikan, karena mereka adalah penggerak utama dari aktivitas ekonomi,” kata Iwan.

Keterlibatan Akademisi dan Masyarakat

Menurut Iwan, peran akademisi sangat vital dalam menyukseskan sinergi pentahelix. Mereka diberikan wewenang untuk melakukan kajian dan rekomendasi berdasarkan data terkini. Sementara itu, masyarakat diharapkan menjadi pengawas aktif melalui partisipasi dalam pemantauan sosial. “Dengan kolaborasi ini, kita bisa memastikan bahwa setiap potensi PAD tidak hanya teridentifikasi, tetapi juga dikelola secara sistematis,” ujarnya. Media, di sisi lain, bertugas menyebarkan edukasi kepada publik mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.

Pajak Air Tanah dan Sektor Lain yang Dinilai Potensial

Satu dari beberapa potensi yang dinilai sangat menjanjikan adalah pajak air tanah. Asep menyebut bahwa ribuan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi menggunakan sumber daya alam, termasuk air tanah. “Sektor ini memungkinkan penerimaan daerah yang signifikan jika dikawal dengan baik,” jelasnya. Selain itu, PBB dan BPHTB juga diprioritaskan. Kedua sektor ini diharapkan bisa meningkatkan kontribusi PAD secara berkelanjutan. Ia juga menyinggung tentang pajak kendaraan bermotor yang diatur melalui skema bagi hasil atau opsen pajak.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Ini

Berdasarkan pembaruan data realisasi pendapatan sektor pajak hingga Jumat (5/6/2026), PAD Kabupaten Bekasi telah mencapai Rp1,257 triliun dari total target tahun 2026 sebesar Rp3,8 triliun. Sebagai bagian dari data tersebut, BPHTB tetap menjadi kontributor utama dengan realisasi hingga Rp363,18 miliar. Sementara itu, PBB masih memiliki tingkat realisasi yang rendah, hanya Rp242,71 miliar karena masih banyak wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya.

Pajak kendaraan bermotor pun menunjukkan angka yang menggembirakan. Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp156,6 miliar, sementara opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah menorehkan Rp102,63 miliar. Di sektor lain, pajak reklame memberikan kontribusi Rp13,13 miliar, pajak air tanah sebesar Rp6,28 miliar, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sekitar Rp250,72 juta, dan pajak sarang burung walet mencapai Rp1.400.000. Terakhir, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) memberikan kontribusi total Rp372,55 miliar, termasuk dari tenaga listrik yang menyumbang Rp216,15 miliar, serta sektor makanan dan minuman sejauh ini tercatat Rp124,1 miliar.

Mengoptimalkan PAD untuk Kesejahteraan Masyarakat

Asep menegaskan bahwa upaya peningkatan PAD tidak hanya bertujuan mengisi kas daerah, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan. “Tujuan utamanya adalah agar seluruh elemen bisa menyuarakan kepentingan bersama demi kesejahteraan masyarakat,” katanya. Ia menambahkan bahwa hasil optimal dari PAD akan dialokasikan ke berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. “Tanpa dukungan seluruh pihak, upaya ini tidak akan berjalan lancar,” ujarnya.

Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat

Iwan Ridwan menekankan bahwa transparansi dan keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan pengawasan PAD. Ia menjelaskan bahwa sistem yang lebih baik akan tercipta jika semua pihak saling mendukung sesuai tugas dan wewenangnya. “Dengan sinergi ini, kita bisa memastikan bahwa pendapatan daerah tidak hanya naik, tetapi juga dikelola secara adil dan bertanggung jawab,” kata Iwan. Pemkab Bekasi berharap masyarakat lebih paham akan peran kontribusi pajak dalam membangun daerah mereka. “Setiap wajib pajak berkontribusi langsung pada kemakmuran bersama,” ujarnya.

Komitmen untuk Bekasi Bangkit

Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa sinergi pentahelix tidak hanya menjadi strategi jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari visi jangka panjang. “Kita ingin Bekasi tidak hanya berkembang, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan pembangunan berbasis kolaborasi,” katanya. Ia menambahkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak menjadi faktor penentu. “Seluruh pihak harus memiliki komitmen untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Asep. Ia yakin bahwa dengan sinergi yang kuat, Kab