Special Plan: Survei: Publik optimis dengan agenda pemberantasan korupsi pemerintah

Survei: Publik Optimis dengan Agenda Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Special Plan – Dari Jakarta, survei yang dilakukan oleh Adidaya Institute mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menegakkan tindakan anti-korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 68,8 persen peserta survei menyatakan keyakinan bahwa rezim Prabowo-Gibran mampu memberantas tindakan korupsi secara efektif. Angka tersebut menjadi indikasi kuat bahwa masyarakat mengharapkan perbaikan sistem korupsi selama masa pemerintahan keduanya.

Komitmen Anti-Korupsi dan Respon Publik

Menurut Ahmad Fadhli, Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute, kepercayaan publik terhadap visi pemberantasan korupsi pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap performa pemerintah. Ia menambahkan bahwa sebanyak 62,5 persen responden percaya proses hukum di bawah kepemimpinan Prabowo telah berjalan adil, meski ada kasus-kasus yang menarik perhatian publik.

“Publik sangat percaya pemerintahan Prabowo-Gibran punya komitmen besar dalam pemberantasan korupsi,” kata Fadhli dalam keterangan resmi, Rabu (5/5/2026).

Kasus terbaru yang mencuri perhatian, seperti penangkapan kepala dan dua wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung, dianggap sebagai bukti bahwa Presiden Prabowo tidak memandang bulu dalam menegakkan hukum. Fadhli menekankan bahwa kejadian ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen untuk memerangi korupsi hingga ke tingkat tertinggi. Dengan adanya kasus-kasus seperti ini, ia menyatakan bahwa masyarakat tidak terlalu menuntut reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Survei juga mengungkapkan persentase responden yang menolak atau mendukung tindakan pengocokan kabinet. Hanya 48,1 persen peserta survei setuju reshuffle segera dilakukan, sementara 32,1 persen justru menolak jika tindakan tersebut dilakukan Presiden Prabowo. Menurut Fadhli, angka ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap kompetensi menteri-menteri yang telah diangkat dalam kabinet saat ini.

“Boleh jadi ini sinyal publik agar kabinet justru semakin bekerja optimal. Publik memberi kesempatan kepada menteri-menteri pilihan Presiden untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik,” ujar Fadhli.

Dukungan terhadap Program Unggulan Pemerintahan

Penelitian Adidaya Institute tidak hanya menyoroti pengocokan kabinet, tetapi juga mengevaluasi respons masyarakat terhadap berbagai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Tiga inisiatif yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Cek Kesehatan Gratis (CKG). Dari total responden, lebih dari 70 persen menunjukkan dukungan terhadap ketiga program tersebut.

Dalam program MBG, 71,5 persen peserta survei menyetujui pelaksanaannya. Sementara untuk KDKMP, persentase dukungan mencapai 75,6 persen, dan CKG mendapatkan respons terbaik dengan 93,3 persen responden menyatakan keberatannya. Fadhli menuturkan bahwa keberhasilan program-program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Meski demikian, Fadhli juga menggarisbawahi bahwa masyarakat masih menganggap tata kelola pemerintahan sebagai masalah utama yang perlu diperbaiki. Ia menambahkan bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah program unggulan harus terus ditingkatkan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. “Program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran harus terus berjalan, agar terus menunjukkan pencapaian yang signifikan,” papar Fadhli.

Angka Kepuasan dan Tantangan Global

Survei juga mengungkapkan bahwa mayoritas publik puas dengan kinerja Prabowo dan Gibran. Dari total responden, 68,2 persen menyatakan kepuasan terhadap upaya pemerintahan, sementara 27,1 persen menunjukkan ketidakpuasan. Fadhli menjelaskan bahwa angka kepuasan ini menjadi bukti bahwa masyarakat mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil pemerintah, terutama dalam menghadapi tantangan seperti ancaman perang dan ketidakpastian ekonomi global.

“Di tengah ancaman perang dan situasi ekonomi dunia yang semakin tidak pasti, angka kepuasan tersebut cukup membanggakan. Kita harus jujur,” ucap Fadhli.

Adidaya Institute melakukan survei secara tatap muka pada periode 1-8 Mei 2026, yang melibatkan 1.240 responden. Peserta survei tersebar di seluruh 38 provinsi, dengan durasi wawancara sekitar 15 menit per orang. Metode yang digunakan adalah pengambilan sampel probabilitas, dengan toleransi kesalahan 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metode ini memastikan representativitas sampel sebanding dengan populasi nasional.

Untuk memastikan kualitas data, Adidaya Institute menerapkan pengawasan yang ketat. Hal ini dilakukan dengan mengirimkan foto responden ke penyelenggara survei serta memberikan lokasi perekaman wawancara melalui Google Maps. Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko bias dan meningkatkan keandalan hasil survei. Dengan metode ini, survei dianggap sebagai salah satu alat yang akurat untuk mengukur opini publik terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu, survei ini menjadi wadah untuk menggambarkan perkembangan sikap masyarakat terhadap prioritas pemerintah. Fadhli menyebutkan bahwa keberhasilan dalam menegakkan hukum anti-korupsi dan pengelolaan program pemerintah telah memberikan dampak signifikan terhadap kepercayaan publik. Meski masih ada tantangan, Fadhli optimis bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah akan terus mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Survei ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan di masa depan. Dengan melihat respons masyarakat terhadap berbagai program, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mengambil langkah-langkah lebih spesifik untuk memenuhi harapan publik. Fadhli menegaskan bahwa survei ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya puas dengan hasil saat ini, tetapi juga berharap perbaikan lebih lanjut dari pemerintah.

Penelitian Adidaya Institute menegaskan bahwa keberhasilan anti-korupsi dan program pemerintah tetap menjadi fokus utama. Dengan angka kepercayaan publik yang tinggi, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi dan mengembangkan kebijakan yang lebih baik. Fadhli berharap survei ini menjadi referensi untuk menilai kinerja pemerintahan secara terus-menerus, seiring berjalannya waktu.