Key Strategy: Hasto usulkan Prabowo gunakan geopolitik Soekarno atasi konflik global

Hasto Usulkan Prabowo Gunakan Geopolitik Soekarno Atasi Konflik Global

Kuliah Umum di Universitas Bung Karno Jadi Sarana Diskusi Strategi Diplomasi

Key Strategy – Jakarta, 27 Desember 2023 – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengadopsi pendekatan geopolitik Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dalam menghadapi dinamika ketegangan global. Menurut Hasto, ide-ide geopolitik Soekarno tetap relevan dan bisa menjadi dasar untuk menjadikan Indonesia sebagai peran aktif dalam menciptakan perdamaian.

Kuliah umum yang disampaikan Hasto bertajuk ‘Pemikiran Geopolitik Bung Karno’ di Aula Ir. Soekarno, Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta, pada Kamis lalu, menjadi panggung untuk mengulas konsep strategi luar negeri yang diusung Soekarno. Dalam kesempatan itu, Hasto menekankan bahwa pemikiran geopolitik Bung Karno bukan sekadar teori abstrak, tetapi merupakan alat konkret yang bisa diterapkan dalam konteks modern.

“Jika Presiden Prabowo ingin memposisikan Indonesia sebagai fasilitator perdamaian, siklus geopolitik yang dikembangkan Soekarno bisa menjadi rujukan utama,” ujarnya.

Hasto menjelaskan bahwa siklus geopolitik Soekarno memiliki tiga tahap utama yang bisa menjadi kerangka berpikir untuk diplomasi saat ini. Pertama, menetapkan prioritas kepentingan nasional dengan jelas. Kedua, melibatkan elemen global melalui pendekatan diplomasi yang kolaboratif. Ketiga, memperkuat posisi tersebut dengan strategi pertahanan yang terencana. “Siklus ini terus berputar, dari pembentukan hukum internasional hingga membangun kekuatan penangkal yang efektif,” tambahnya.

Dalam konteks kini, Hasto menilai konsep ini bisa diterapkan untuk meredakan konflik di berbagai wilayah seperti Timur Tengah, Semenanjung Korea, serta ketegangan di Selat Taiwan. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi mediator yang kuat jika mengikuti pendekatan sistematis yang dulu dipakai Soekarno. “Misalnya, dalam isu Semenanjung Korea, kita bisa menggunakan siklus ini untuk menjembatani kepentingan antara Korea Selatan dan Utara,” terangnya.

Hasto juga menyoroti pentingnya kecermatan dalam membangun hubungan internasional. Ia mencontohkan bagaimana konferensi Asia-Afrika 1955 yang dipimpin Soekarno berjalan sukses karena rencana matang dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. “Kemampuan merancang konferensi secara detail adalah bagian dari ‘the art of diplomacy’ yang perlu dipertahankan,” jelasnya. Ia menyarankan Prabowo menggelar konferensi internasional baru, seperti yang disebutnya sebagai ‘KAA Plus’, sebagai langkah strategis untuk memediasi konflik di Timur Tengah.

Pendekatan tersebut, menurut Hasto, tidak hanya bermanfaat untuk menciptakan perdamaian, tetapi juga mendorong kesejahteraan ekonomi Indonesia. Dengan merangkul kepentingan nasional, negara bisa menarik manfaat dari kerja sama dengan negara-negara lain, seperti transfer teknologi dari Korea Selatan atau pembangunan strategi bersama Korea Utara. “Kita perlu menyelaraskan kepentingan ekonomi dan geopolitik, agar diplomasi tidak hanya menjadi alat politik, tetapi juga penggerak progres nasional,” ucapnya.

Lebih lanjut, Hasto menekankan peran perguruan tinggi dalam menghidupkan kembali ide-ide para pendiri bangsa. Ia menilai universitas-universitas seperti UBK wajib menjadi pusat pemikiran yang inovatif, dengan memadukan nilai-nilai sejarah dan strategi modern. “Pemikiran Bung Karno harus terus dijaga, agar generasi muda tidak melupakan akar dari kebijakan luar negeri kita,” imbuhnya. Ia menyayangkan bahwa beberapa dekade terakhir, pendekatan geopolitik Soekarno justru terabaikan dalam kurikulum pendidikan nasional.

Dalam wawancara terpisah, Hasto menambahkan bahwa kepemimpinan Indonesia di masa kini perlu diimbangi dengan kepekaan terhadap perubahan dinamika geopolitik. “Geopolitik Soekarno mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada kepentingan lokal, tetapi juga mengenali bagaimana posisi Indonesia bisa memengaruhi skala global,” katanya. Ia berharap Prabowo bisa mengambil langkah konkret untuk mengadaptasi pola ini, terutama dalam menghadapi isu-isu seperti perang dagang, konflik regional, atau isu lingkungan.

Kuliah umum tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Puti Guntur Soekarno, Romy Soekarno, Once Mekel, dan Sofyan Tan. Selain itu, Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Muhammad Marhaendra Putra serta civitas UBK turut hadir sebagai bagian dari diskusi. Hasto berharap kehadiran mereka bisa menjadi semangat untuk mengembangkan pemikiran geopolitik yang relevan dengan era digital.

Dalam menegaskan pentingnya geopolitik, Hasto menyampaikan bahwa Soekarno dulu membangun konsep yang terukur dan berbasis pada kebutuhan bangsa. “Pemikiran ini tidak pernah stagnan, melainkan berkembang seiring waktu, tetapi intinya tetap: Indonesia harus tetap menjadi kekuatan yang dapat diandalkan di panggung global,” ujarnya.

Hasto juga menyoroti bagaimana pendekatan diplomasi era Soekarno mampu menghadirkan solusi yang holistik. Ia menilai, ketika Prabowo mengambil inisiatif untuk menggelar konferensi internasional, hal itu bisa menjadi pengingat bahwa diplomasi harus didasari oleh kebijakan yang terencana. “Dari pembentukan hukum internasional hingga kekuatan pertahanan, seluruh elemen harus saling mendukung, agar hasilnya diakui secara universal,” pungkasnya.

Kehadiran para tokoh dan akademisi di UBK menunjukkan bahwa konsep geopolitik Bung Karno masih relevan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang peran Indonesia di dunia internasional. Dengan menggali pemikiran para pendiri bangsa, Hasto percaya, Indonesia bisa menciptakan identitas diplomatik yang kuat, tanpa mengabaikan aspirasi generasi muda.

Di sisi lain, Hasto menyebut bahwa keberhasilan strategi diplomasi Soekarno berasal dari rasa hormat terhadap setiap delegasi yang terlibat. “Dalam mengadakan konferensi, kita harus memastikan semua pihak merasa dihormati, agar kesepakatan yang tercapai benar-benar memiliki kredibilitas tinggi,” tegasnya. Hal ini sejalan dengan gagasan ‘KAA Plus’ yang diusulkan sebagai langkah baru untuk meredakan ketegangan Timur Tengah.

Dengan menggabungkan elemen modern seperti teknologi informasi dan kebijakan global, Hasto berharap siklus geopolitik Soekarno bisa diterapkan secara efektif. “Kita harus belajar dari sejarah, tetapi juga membuka ruang untuk inovasi, agar strategi luar negeri Indonesia tetap relevan di tengah persaingan yang semakin ketat,” pungkasnya. Diskusi ini menegaskan bahwa geopolitik bukan hanya tentang perang atau kekuasaan, tetapi juga tentang kesadaran kolektif bangsa dalam menghadapi dunia yang dinamis.