New Policy: Prasetyo Hadi: Kader Gerindra punya SPPG wajib kelola dapur sesuai SOP

Prasetyo Hadi: Kader Gerindra Wajib Kelola Dapur MBG Sesuai SOP

Peningkatan Kualitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Program Pangan

New Policy – Dalam upaya memastikan efisiensi dan keadilan dalam penyaluran Bantuan Pangan Beras (MBG), Prasetyo Hadi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, menegaskan bahwa kader partai yang memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharuskan mengelola dapur MBG sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta pada hari Kamis, sebagai bagian dari komitmen partai untuk menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. “Hal yang tidak boleh dilakukan adalah melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan, termasuk SOP yang berlaku,” ujarnya. Prasetyo juga mengingatkan bahwa beberapa orang cenderung mengaitkan nama partai dalam konteks yang tidak tepat, terutama ketika mengenai pengelolaan MBG. Menurutnya, dalam kapasitas sebagai kader Partai Gerindra, ia menekankan bahwa tidak ada instruksi resmi dari institusi partai mengenai pembentukan SPPG sebagai wajib.

“Saya bukan berbicara dalam kapasitas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), tetapi sebagai kader Partai Gerindra. Ada beberapa yang mengambil nama partai untuk menutupi ketidaksesuaian dalam proses pengelolaan dapur MBG,” tuturnya.

Prasetyo menyoroti bahwa pemerintah sedang bergerak cepat untuk mempercepat distribusi MBG ke daerah-daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta ke kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Ia menjelaskan bahwa selama dua minggu terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah penerima manfaat program ini, sehingga masyarakat lebih cepat mendapatkan bantuan pangan. “Kita sedang berupaya agar saudara-saudara kita dapat merasakan manfaat dari Program MBG ini,” tambahnya. Ia juga meminta dukungan dan doa dari publik untuk mempercepat proses penataan ulang yang tengah dijalankan oleh tim pemerintah.

Kader Partai Gerindra yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG dianjurkan untuk memastikan bahwa setiap proses distribusi bahan pangan diikuti dengan ketelitian dan kepatuhan terhadap SOP. Prasetyo mengungkapkan bahwa DPP Gerindra sudah berulang kali memberikan penekanan kepada anggota partai agar tetap menjaga kualitas layanan. “Pengelolaan dapur MBG harus menjadi salah satu prioritas, karena itu adalah sarana untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi secara efektif,” katanya. Ia menekankan bahwa SPPG bukan hanya sekadar unit administratif, tetapi juga menjadi wadah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan.

Target Perbaikan dan Evaluasi SPPG

Dalam konteks ini, Prasetyo menyatakan bahwa target perbaikan tata kelola Program MBG akan selesai dalam waktu satu bulan. “Kita menargetkan bahwa dalam satu bulan ini, perbaikan-perbaikan terkait pengelolaan dapur MBG harus tercapai,” ujarnya. Meski demikian, ia mengakui bahwa ada dinamika dalam implementasi program tersebut, sehingga langkah-langkah penyesuaian perlu dilakukan secara bertahap. “Yang terlebih dahulu ditekankan adalah menjaga kelancaran operasional yang sudah berjalan, tidak boleh ada hambatan,” katanya.

“Kita harus memastikan bahwa yang sudah baik tetap terjaga kualitasnya, sementara yang kurang optimal akan diperbaiki. Dalam hal ini, semua kegiatan terkait peningkatan tata kelola akan dievaluasi secara menyeluruh, termasuk aspek teknis, administratif, dan logistik,” tambahnya.

Kader Partai Gerindra yang terlibat dalam pengelolaan SPPG juga diminta untuk tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja unit-unit dapur MBG. Prasetyo menyoroti bahwa salah satu arah perbaikan adalah penutupan SPPG yang tidak memenuhi SOP, baik karena ketidaksesuaian dalam operasional maupun kelebihan jumlah dapur MBG di satu wilayah. “Kita menilai bahwa terdapat beberapa SPPG yang masih memerlukan perbaikan, termasuk yang dianggap memiliki kelebihan dalam pengelolaan,” katanya.

Pernyataan Prasetyo juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif kader dalam memastikan program MBG berjalan optimal. “Dengan SOP yang jelas, kita bisa menghindari penyalahgunaan, seperti pengalihan bantuan ke kelompok yang tidak layak,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa DPP Gerindra terus mengawasi kinerja SPPG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas distribusi bantuan pangan. “Kita ingin menghindari penurunan kualitas layanan, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program ini,” imbuhnya.

Kerja Sama antara Partai dan Pemerintah

Prasetyo menegaskan bahwa Partai Gerindra dan pemerintah memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kualitas MBG. “Meski kita memiliki peran berbeda, kader Gerindra