Special Plan: Pakar: Pembangunan transportasi publik tingkatkan ekonomi daerah

Pakar: Pembangunan Transportasi Publik Tingkatkan Ekonomi Daerah

Tangerang, Banten – Jumat

Special Plan – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pakar transportasi Piter Abdullah menyoroti peran infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pengembangan sistem angkutan umum yang efisien dan terstruktur tidak hanya memudahkan akses mobilitas, tetapi juga menciptakan dampak berantai positif yang dapat memperkuat daya beli warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka,” kata Piter dalam keterangan yang diterima di Tangerang, Banten, Jumat.

Menurut Piter, pembangunan sarana angkutan massal yang memadai merupakan langkah strategis bagi pemerintah daerah (pemda) untuk mengurangi beban pengeluaran warganya. Ia menekankan bahwa transportasi publik yang nyaman dan terjangkau bisa menjadi penggerak utama dalam memangkas biaya rutin, termasuk pengeluaran untuk perjalanan. Di Jakarta, misalnya, warga kerap mengalokasikan 25 hingga 30 persen dari pendapatan minimum provinsi sebesar Rp5,7 juta hanya untuk kebutuhan transportasi. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan transportasi yang optimal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas pekerja komuter di kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) menghabiskan biaya perjalanan yang cukup signifikan. Dari laporan tersebut, sekitar 28,6 persen komuter mengeluarkan dana minimal Rp25 ribu per hari atau berkisar Rp750 ribu per bulan. Sementara 14,7 persen menghabiskan Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari, dan hanya 8,2 persen yang biaya perjalanan di bawah Rp5.000 per hari. Angka ini menyoroti beban finansial yang terus mengalir ke transportasi pribadi, sehingga menurunkan kemampuan beli masyarakat secara keseluruhan.

Kehadiran transportasi massal yang terpadu, seperti stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) atau Lintas Raya Terpadu (LRT), tidak hanya memangkas biaya perjalanan tetapi juga mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitarnya. Piter menegaskan bahwa titik-titik perlintasan ini menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal, mendorong pengembangan bisnis kecil yang berada di jalur utama transportasi.

Dalam hal ini, Piter meminta kepala daerah di seluruh Indonesia tidak hanya fokus pada pembangunan di Jakarta, tetapi juga memperluas dampak positif tersebut ke daerah-daerah lain. Ia menilai bahwa komitmen politik yang kuat dari pemimpin daerah adalah kunci untuk menyebarluaskan manfaat infrastruktur transportasi ke berbagai wilayah. “Dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri, tapi dia akan mengubah daerah yang dilewati,” tambahnya.

Pembangunan modal transportasi jangka panjang, meski membutuhkan investasi besar, dinilai tidak merugikan karena menghasilkan pertumbuhan pajak dan geliat ekonomi warga. Piter menjelaskan bahwa infrastruktur ini memiliki potensi untuk membangun ekosistem perekonomian yang lebih sehat, terutama di wilayah dengan akses transportasi yang masih terbatas. Dengan demikian, anggaran daerah dapat dialokasikan secara lebih efektif untuk pengembangan sektor lain.

Untuk mengatasi keterbatasan dana daerah, Piter menyarankan penerapan skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih luas, termasuk penerbitan obligasi daerah. Ia menekankan bahwa skema ini bisa mempercepat proses pembangunan dengan menarik partisipasi sektor swasta. Namun, kepastian hukum tetap menjadi faktor penting guna memastikan minat investor tetap stabil, terutama mengingat risiko perubahan kebijakan saat ada pergantian kepemimpinan.

Piter menyoroti bahwa transportasi publik yang berkualitas akan meningkatkan ketersediaan lahan usaha, khususnya di area strategis seperti stasiun MRT atau LRT. Hal ini bisa menjadi peluang baru bagi pengusaha lokal untuk berkembang, sekaligus menyerap tenaga kerja. Selain itu, akses yang lebih baik ke daerah terpencil diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Kehadiran transportasi umum yang terjangkau juga dianggap sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Dengan biaya perjalanan yang lebih rendah, warga bisa mengalokasikan dana ke kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau pengembangan usaha. Piter menambahkan bahwa sistem ini perlu dirancang secara holistik, melibatkan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kelangsungan berbagai proyek.

Dalam konteks pembangunan nasional, Piter menekankan bahwa transportasi publik tidak hanya menjadi kebutuhan logistik, tetapi juga merupakan investasi yang menghasilkan dampak jangka panjang. Dengan memperkuat jaringan transportasi, kota-kota besar bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sementara daerah penyangga diuntungkan melalui akses yang lebih mudah ke pasar dan sumber daya.

Menurutnya, perlu adanya kesadaran pemerintah bahwa transportasi umum adalah elemen kritis dalam pembangunan daerah. “Melihat dari efek berantainya, saya optimis dampaknya besar sekali,” ujar Piter. Ia berharap para pemimpin daerah mampu menyusun rencana yang konsisten dan mendorong kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut.