New Policy: Haris Rusly: Gerakan sosial anti-APBN untuk rakyat adalah anomali

Haris Rusly: Gerakan Sosial yang Menolak APBN untuk Rakyat Dianggap Anomali

New Policy – Jakarta, Minggu — Haris Rusly Moti, pelopor komunitas 98 Resolution Network, menyatakan bahwa munculnya gerakan sosial yang menentang alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi rakyat merupakan fenomena yang tidak biasa. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan kelainan dalam tradisi gerakan sosial yang selama ini dianggap sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan pemerintah.

Gerakan Sosial yang Dibangun atas Kebencian

Dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Haris menyatakan, “Gerakan sosial yang menentang alokasi APBN untuk rakyat, seperti yang menolak MBG (Makan Bergizi Gratis), kampung nelayan, Sekolah Rakyat, dan program lainnya, adalah anomali yang paling ekstrem dalam sejarah gerakan sosial. Saya percaya gerakan semacam ini tidak akan pernah meraih dukungan luas dari masyarakat,” ujarnya.

Haris menekankan bahwa jika ada oknum pejabat yang terlibat korupsi, maka upaya pemberantasan korupsi itu sendiri yang seharusnya menjadi fokus. “Justru, beberapa program bantuan sosial yang sudah berjalan lama masih terus dikorupsi. Apalagi MBG, yang merupakan langkah awal pemerintah dalam mengelola bantuan makan bergizi gratis untuk pelajar,” katanya. Ia menyoroti bahwa program-program yang dibuat pemerintah, meski belum sempurna, tetap memiliki nilai penting bagi masyarakat.

Antagonis Terhadap Narasi Kemandirian

Menurut Haris, gerakan sosial saat ini mengandung narasi yang bertentangan dengan prinsip kemandirian Indonesia. “Para pengkritik kebijakan pemerintah lebih memilih menyerang program-program yang dianggap pro-rakyat, sekaligus mengadopsi pandangan neoliberal yang menganggap pengeluaran APBN sebagai pemborosan dan bakar anggaran,” tambahnya.

Haris menunjukkan contoh narasi yang ia anggap tidak biasa, seperti “Indonesia Bangkrut,” “Sale Indonesia,” “Indonesia Gelap,” “Kabur dari Indonesia,” dan “Buang Rupiah.” Ia mengatakan, narasi-narasi tersebut membentuk perlawanan terhadap kemandirian nasional yang sebelumnya menjadi jantung gerakan sosial. “Narasi ini tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial sebelumnya,” ujarnya.

Tradisi Gerakan Sosial dan Narasi Kemerdekaan

Dalam rangka membandingkan dengan masa lalu, Haris mengingatkan narasi “Indonesia Merdeka” yang dibacakan Bung Hatta di tahun 1928 di Den Haag, Belanda, serta “Indonesia Menggugat” yang disampaikan Bung Karno di tahun 1930 di Bandung. Kedua narasi tersebut, menurutnya, membangun perlawanan terhadap kolonialisme dan menjadi simbol perjuangan kemerdekaan.

Haris menyoroti bahwa narasi anti-kemandirian Indonesia yang muncul kini, seperti “Sale Indonesia” dan “Indonesia Bangkrut,” bertolak belakang dengan semangat revolusi. “Kami prihatin karena gerakan sosial saat ini tidak lagi menawarkan solusi, tetapi justru menyerang kebijakan yang berorientasi pada rakyat,” katanya. Ia mengatakan, sejarah gerakan sosial mengajarkan bahwa perlawanan harus bersifat alternatif, bukan sekadar menolak tanpa alasan yang jelas.

Presiden Prabowo: Hidupkan Kembali Semangat Kemerdekaan

Haris menilai Presiden Prabowo Subianto telah membawa kembali narasi kemerdekaan ke dalam kebijakan pemerintah. “Dalam berbagai pidatonya, Presiden Prabowo selalu menegaskan bahwa Indonesia harus mandiri dan berdaulat. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahnya berfokus pada upaya membangun ekonomi nasional yang berdikari, seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa,” ujar Haris.

Dalam upayanya memperkuat kemandirian, Presiden Prabowo mengambil langkah-langkah konkrit untuk menangani korupsi. “Sebelumnya, KPK hanya fokus pada korupsi belanja negara yang nilai kecil. Namun, Presiden Prabowo justru melangkah lebih jauh, seperti memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing, dan transfer pricing,” terang Haris.

Kritik yang Tidak Berimbang

Haris juga menyoroti sikap para pengkritik yang melakukan intrik terhadap pribadi Presiden Prabowo. “Mereka berharap hinaan dan kecaman yang mereka lakukan kepada presiden direspons secara represif, sehingga bisa digunakan sebagai alasan untuk menempatkan narasi otoritarian anti-demokrasi,” katanya.

Menurut Haris, kritik yang seharusnya konstruktif justru terkesan serangan pribadi. “Kami melihat bahwa para pengkritik kebijakan tidak hanya menolak program pro-rakyat, tetapi juga menciptakan narasi yang menguntungkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan nasional,” tambahnya. Ia menilai, kebijakan pemerintah, meski tidak sempurna, tetap lebih tepat dibandingkan dengan gerakan yang hanya mengutamakan kebencian.

Dalam konteks ini, Haris menekankan pentingnya kejelasan dalam menyampaikan pandangan. “Para pengkritik seharusnya bisa menyampaikan konstruksi pandangan yang berbeda dari kebijakan Presiden Prabowo, bukan langsung menolak semua program yang dianggap kurang ideal,” ujarnya. Ia berharap gerakan sosial kini bisa kembali pada tujuan awalnya, yaitu memperbaiki situasi, bukan memecah belah.

Keterkaitan dengan Oligarki dan Kebijakan Masa Depan

Haris menambahkan bahwa narasi anti-APBN untuk rakyat justru digunakan oleh oligarki untuk memperkuat dominasi mereka. “Pandangan ini menganggap bahwa alokasi anggaran untuk rakyat adalah pengorbanan, sementara kekayaan dan sumber daya alam yang dikelola oleh kelompok tertentu tetap aman,” katanya.

Menurut Haris, narasi yang menentang kemandirian nasional merupakan bentuk perlawanan yang tidak seimbang. “Gerakan sosial sebelumnya memiliki kekuatan untuk menawarkan solusi, tetapi kini mereka lebih memilih menyerang kebijakan tanpa mempertimbangkan kontribusi program-program yang dijalankan pemerintah,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa APBN adalah alat penting untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial, dan keberhasilannya tidak boleh ditolak hanya karena adanya kesalahan kecil.

Perjuangan Kemerdekaan dan Kemandirian Ekonomi

Haris berharap gerakan sosial bisa berperan sebagai penawar, bukan penghancur. “Seperti era revolusi kemerdekaan, gerakan sosial sekarang seharusnya menawarkan alternatif, bukan hanya menolak,” katanya. Ia mencontohkan bahwa pada masa lalu, gerakan sosial membentuk narasi “Indonesia Bersih” untuk menentang korupsi, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi.

Menurut Haris, Presiden Prabowo adalah sosok yang membawa kembali spirit kemerdekaan ke dalam pemerintahan. “Dengan kebijakan yang menekankan kemandirian ekonomi dan menentang perampokan sumber daya alam oleh oligarki, Presiden Prabowo melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa. Ini menunjukkan bahwa kebijakannya adalah bentuk keberlanjutan dari semangat revolusi,” ujarnya.

Dalam kesimpulan, Haris menegaskan bahwa gerakan sosial yang menentang APBN untuk rakyat adalah bentuk kelainan. “Kami yakin, kebijakan yang pro-rakyat tetap memperoleh dukungan, asalkan gerakan sosial bisa berperan secara konstruktif, bukan hanya melalui penolakan yang serba serakah,” pungkasnya.