Meeting Results: Forbes NU 26 gelar Rembug warga NU

FORBES NU 26 Adakan Diskusi Mendasar tentang Tata Kelola PBNU

Meeting Results – Kota Depok, Jawa Barat – Sebuah pertemuan penting yang diberi nama “Rembug Warga NU Serial 1” diadakan oleh Forum Bersama (FORBES) NU 26 di Pondok Pesantren Arrahmaniyyah, Senin lalu. Acara ini bertujuan menggali dinamika dan kebijakan PBNU (Persatuan Berbagai Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama), terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga), serta hubungan antara struktur organisasi pusat dengan cabang di tingkat bawah. Kegiatan ini menjadi ajang diskusi terbuka, di mana warga NU dari berbagai lapisan dikumpulkan untuk mengevaluasi kinerja organisasi yang dianggap masih belum optimal.

Kekurangan dalam Pelayanan Informasi kelembagaan

Kepada

“PBNU sampai sekarang belum memiliki website organisasi yang menyediakan informasi kelembagaan secara memadai,”

menurut KH. Badiul Hadi, Manager Riset dan Data Seknas FITRA, yang hadir sebagai pembicara. Ia menyoroti bahwa meskipun NU Online berfungsi sebagai platform media, akses ke dokumen keuangan dan transparansi organisasi tetap terbatas. Hal ini menjadi tanda bahwa PBNU masih kurang responsif dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh publik. Menurutnya, hal ini mengejutkan mengingat ukuran dan pengaruh NU yang begitu besar.

Menurut Badiul Hadi, terdapat tiga aspek utama yang perlu diperbaiki. Pertama, kepatuhan PBNU terhadap AD/ART, keputusan Muktamar, Konferensi Besar, dan Musyawarah Nasional masih memprihatinkan. “Banyak kebijakan strategis yang telah dianggap sebagai dasar pemikiran, tetapi belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten,” ujarnya. Kedua, mekanisme pengecekan dan pengawasan dalam tubuh organisasi jam’iyah belum terpenuhi. Ia mempertanyakan apakah PBNU benar-benar mewujudkan keadilan bagi struktur bawah, terutama dalam proses pemilihan kepemimpinan. Ketiga, kepastian prosedur kelembagaan dinilai kurang efektif. Contohnya, penerbitan Surat Keputusan (SK) setelah Konfercab di berbagai daerah terkadang terlambat, seperti yang dialami oleh Konfercab Jakarta Timur. “SK-nya sangat lama keluar, padahal prosesnya sudah selesai sesuai mekanisme. Jawaban kiai-kiai sering kali tidak jelas,” tambahnya.

Pergeseran Paradigma PBNU Pasca-Muktamar 34

Di sisi lain, Dr. KH. Muhammad AS Hikam, Mustasyar PBNU, memberikan kritik yang lebih mendalam terkait arah kebijakan organisasi setelah Muktamar ke-34 di Lampung. Menurutnya, meskipun dokumen-dokumen resmi PBNU tersedia lengkap, masalah utama terletak pada penerapannya di lapangan. “Kalau PBNU dikuliti, akan terlihat kaidah yang populer di NU, yaitu wujuduhu kaadamihi. Semua yang tertulis dan diucapkan ada, tetapi ketika dilihat dalam praktek, sering kali tidak berjalan seperti yang diharapkan,” kata Hikam.

Ia menekankan bahwa paradigma PBNU telah berubah dari fokus pada pembebasan umat menjadi lebih bercorak instrumentalisme. “Fondasi pemikiran NU yang dibangun oleh KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Abdul Wahab Chasbullah adalah semangat pembebasan dan pemberdayaan. Namun, saat ini organisasi lebih diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan dan menciptakan hegemoni,” ujarnya. Hikam juga menyebutkan bahwa Gus Dur pernah menegaskan kekagumannya terhadap gagasan tersebut, tetapi kini paradigma organisasi lebih berorientasi pada kekuasaan daripada pada nilai-nilai awal NU.

Kritik Terhadap Konsistensi dan Kepemimpinan

Kritik terhadap PBNU tidak hanya seputar transparansi, tetapi juga terkait dengan akuntabilitas kepemimpinan. Badiul Hadi mengingatkan bahwa ada kecenderungan kebijakan menjadi tidak konsisten, meskipun telah dirumuskan oleh para kiai. “Struktur organisasi dan keputusan strategis harus dijalankan secara tegas, tetapi di lapangan seringkali terkesan terbentur oleh dinamika internal,” jelasnya. Ia juga menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, keputusan Muktamar tidak sepenuhnya diimplementasikan secara utuh, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga NU.

Menurut Hikam, paradigma instrumentalisme memicu pergeseran dari semangat pembebasan menjadi seni menjaga kekuasaan. “PBNU kini lebih fokus pada keberlanjutan organisasi dan stabilitas struktur, daripada pada inisiatif dan pengembangan umat,” ujarnya. Hal ini menurutnya berdampak pada citra NU sebagai organisasi yang tidak hanya melahirkan pemikiran, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat dominasi tertentu dalam kehidupan politik dan sosial.

Upaya Memperkuat Tata Kelola dan Mempertahankan Citra NU

FORBES NU 26 menyatakan bahwa Rembug Warga NU Serial 1 bertujuan memperkuat sistem tata kelola organisasi serta menegaskan kembali nilai-nilai NU yang diwariskan para pendirinya. Dalam diskusi ini, peserta diharapkan bisa menjadi wadah partisipasi aktif untuk memastikan PBNU tetap menjadi organisasi yang akuntabel dan transparan. Kritik terhadap kelembagaan juga menjadi kesempatan untuk merevisi mekanisme pengambilan keputusan dan penguatan transparansi keuangan.

Menurut Badiul Hadi, selain transparansi, yang diperlukan adalah kepastian prosedur dalam memilih dan mengelola struktur organisasi. “Kami menginginkan sebuah sistem yang lebih terbuka, sehingga warga NU dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa wujud kelembagaan yang ideal adalah organisasi yang dapat memenuhi harapan anggota dan publik. Hikam menyetujui hal ini, namun menyoroti bahwa pergeseran paradigma memerlukan refleksi mendalam dari seluruh pemangku kepentingan di PBNU.

Langkah Pemulihan dan Perbaikan

Rembug Warga NU Serial 1 diharapkan menjadi awal dari perubahan ke arah yang lebih demokratis. Dengan partisipasi aktif dari warga NU, FORBES NU 26 berharap bisa mendorong PBNU untuk kembali pada prinsip awalnya, yaitu pemberdayaan umat dan pembebasan. “Kita perlu melihat apakah PBNU mampu menjadi tempat bagi aspirasi warga, bukan hanya menjadi mekanisme kontrol internal,” pungkas Hikam. Ia juga menyarankan agar organisasi dapat mengevaluasi diri sendiri secara berkala untuk memastikan tata kelola yang selaras dengan visi pendiri.

Dalam konteks ini, FORBES NU 26 memandang bahwa Rembug Warga NU merupakan bagian dari upaya memperkuat konsensus dan membangun sistem pengambilan keputusan yang lebih adil. “Selama ini, organisasi seringkali dianggap sebagai lembaga yang berjalan sendiri, tanpa keterlibatan aktif anggotanya. Dengan rembug ini, kita bisa mengeksplorasi alternatif dan solusi yang lebih inklusif,” jelas Badiul Hadi. Kritik yang disampaikan di acara ini tidak hanya berupa penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga sekaligus menjadi dasar untuk membangun struktur yang lebih baik.

Para peserta rembug menyatakan bahwa PBNU harus menjadi representasi dari visi dan nilai-nilai yang menjadi dasar kelahirannya. “Muktamar dan Munas adalah ajang keputusan strategis, tetapi kebijakan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kemauan umum,” ujar salah satu peserta. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan dalam mekanisme komunikasi dan partisipasi anggota, agar PBNU bisa tetap relevan dan berkembang sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan berbagai kritik yang disampaikan, FORBES NU 26 menegaskan bahwa tata kel