PSDKP Pontianak segel empat tambak udang tanpa izin di Kalbar

PSDKP Pontianak Lakukan Penegakan Hukum dengan Segel Empat Lokasi Budidaya Udang Tanpa Izin

Kalbar Jadi Fokus Pemantauan KKP untuk Pertahankan Kebijakan Lingkungan

PSDKP Pontianak segel empat tambak udang – Pada Senin (15/6), Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak melakukan tindakan pencegahan dengan menyegel empat lokasi budidaya udang vaname yang beroperasi tanpa izin di Kalimantan Barat. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, sekaligus menjaga konsistensi pengelolaan sumber daya perikanan. KKP mengungkapkan bahwa tindakan tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah eksploitasi yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan laut dan darat.

Empat tambak yang disegel terletak di beberapa desa di Kalimantan Barat, dengan luas total sekitar 12 hektar. Penyegelan dilakukan setelah tim inspeksi KKP melakukan pemeriksaan lapangan selama dua minggu. Menurut perwakilan PSDKP, pengusaha yang tidak memiliki izin operasional mengabaikan prosedur administrasi serta kebijakan terkait ketersediaan lahan dan pengelolaan air. “Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor perikanan dan perlindungan ekosistem,” kata Kepala PSDKP Pontianak, Bambang Prasetyo, seperti yang dilaporkan.

“PSDKP Pontianak melakukan penyegelan ini untuk memastikan setiap aktivitas budidaya udang vaname selaras dengan regulasi pemerintah. Tanpa izin, operasi tersebut dapat merusak habitat alami dan menyebabkan pemborosan sumber daya air,” ujar Bambang Prasetyo.

Budidaya udang vaname yang tidak memiliki izin dinilai sebagai ancaman serius terhadap ketersediaan air tawar dan ekosistem perairan. PSDKP menjelaskan bahwa tambak yang beroperasi secara sembarangan sering kali menguras sumber daya air tanpa menghitung penggunaan yang optimal. Hal ini berpotensi menyebabkan kekeringan di daerah sekitar dan mengganggu kehidupan ikan liar yang menjadi bagian dari rantai makanan lokal.

KKP mengingatkan bahwa sektor perikanan budidaya membutuhkan pengawasan ketat untuk memastikan keberlanjutan sumber daya. “Setiap tambak harus memiliki izin yang sesuai agar bisa beroperasi secara berkelanjutan. Tanpa itu, mereka bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan,” tambah Bambang Prasetyo. Dalam beberapa bulan terakhir, KKP Kalimantan Barat telah melakukan 18 inspeksi serupa di daerah pesisir dan dataran rendah.

PSDKP Pontianak menekankan bahwa segel bukanlah tindakan akhir. Setelah penyegelan, petugas akan memberikan waktu selama 7 hari bagi pengusaha untuk memenuhi persyaratan izin. Jika tidak memenuhi, tambak akan ditutup permanen. “Kita berharap tindakan ini menjadi pelajaran bagi para pengusaha yang belum memperhatikan regulasi,” jelas perwakilan KKP.

Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi polusi air akibat pertanian perikanan. Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam sektor ini, tetapi pengelolaan yang tidak terstruktur bisa mengganggu kelestarian sumber daya. PSDKP menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap tambak tanpa izin adalah bentuk peringatan bagi masyarakat agar tetap patuh pada aturan.

Menurut data Dinas Perikanan Kalimantan Barat, terdapat sekitar 250 tambak udang vaname yang aktif di provinsi tersebut. Namun, hanya sekitar 60% di antaranya yang memiliki izin resmi. Kebutuhan izin mencakup analisis dampak lingkungan, pengelolaan air, serta persetujuan dari pemilik lahan. “Izin adalah jaminan bahwa usaha ini tidak merusak lingkungan dan bisa berjalan sehat jangka panjang,” tutur Kepala Dinas Perikanan Kalimantan Barat, Andi Kurniawan.

Pelaku usaha yang terkena penyegelan terutama berasal dari daerah pedesaan. Mereka sering kali mengandalkan izin darurat atau mengabaikan prosedur formal karena birokrasi yang dianggap rumit. PSDKP menegaskan bahwa pemeriksaan akan terus dilakukan untuk menindaklanjuti pelanggaran. “Kita akan terus memantau keberlanjutan operasi tambak, baik yang izin maupun yang tanpa izin,” kata Andi Kurniawan.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan hukum, KKP juga memberikan pelatihan kepada para pengusaha sektor perikanan budidaya. Sejumlah desa di Kalimantan Barat telah menerima bantuan penguasaan izin dan pembuatan sistem pengelolaan air. “Kebijakan ini tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pengusaha yang ingin beroperasi secara legal,” jelas perwakilan KKP.

Segel yang dilakukan PSDKP Pontianak menjadi langkah awal dalam upaya menegakkan hukum. Dalam beberapa kasus, tambak yang disegel akan diambil alih oleh pemerintah dan dijadikan sebagai lahan pengembangan kebijakan perikanan. “Tindakan ini sejalan dengan visi KKP Kalimantan Barat untuk menjadikan sektor perikanan sebagai penopang ekonomi berkelanjutan,” ujar Bambang Prasetyo.

Di sisi lain, pengusaha yang terkena penyegelan menyatakan kekecewaan terhadap kebijakan tersebut. Mereka menilai izin bisa diperoleh lebih cepat jika ada koordinasi yang lebih baik antara KKP dan pemerintah daerah. “Kita sudah berusaha memenuhi syarat, tetapi ada proses yang memakan waktu lama,” kata salah satu pengusaha yang tidak ingin disebutkan namanya.

Dengan tindakan ini, KKP Kalimantan Barat menegaskan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. PSDKP Pontianak berharap langkah mereka dapat memotivasi pengusaha lain untuk memperhatikan aturan sejak awal. “Kita ingin semua pelaku usaha berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan,” pungkas Bambang Prasetyo.

Kebijakan yang dijalankan KKP juga mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Banyak warga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga kualitas air dan keberlanjutan ekosistem. “Ini bagus, karena tanpa izin, tambak bisa mengakibatkan banjir dan kerusakan lingkungan,” kata salah satu warga desa yang terkena dampak.