Special Plan: Filipina salurkan 362 juta peso untuk pemulihan gempa Mindanao

Filipina salurkan 362 juta peso untuk pemulihan gempa Mindanao

Special Plan – Dalam upaya mempercepat proses pemulihan setelah gempa bumi besar yang melanda wilayah Mindanao pada 8 Juni 2026, Pemerintah Filipina telah mencairkan dana awal senilai 362 juta peso (Rp106,52 miliar) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik yang rusak. Dana tersebut diatur oleh Departemen Anggaran dan Manajemen (DBM) dan diharapkan dapat menjangkau masyarakat terdampak secepat mungkin, sesuai arahan Presiden Ferdinand R Marcos Jr. yang menekankan pentingnya respons cepat terhadap bencana alam.

Menurut pernyataan resmi yang diterbitkan Selasa, DBM mengungkapkan bahwa dana dari Dana Dukungan Pemerintah Daerah (LGSF) akan langsung dialokasikan kepada unit pemerintah daerah yang terkena dampak gempa. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan, terutama di wilayah dengan kerusakan terparah, seperti Sarangani, General Santos City, dan Cotabato Selatan. Pembagian dana ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah pusat dalam memberikan bantuan yang lebih luas dan terstruktur.

Dalam beberapa hari setelah bencana, DBM telah menyalurkan dana ke berbagai wilayah. Pada 9 Juni 2026, 100 juta peso (Rp29,42 miliar) diserahkan kepada Pemerintah Kota General Santos untuk perbaikan dan rehabilitasi bangunan serbaguna di Desa Dadiangas Timur. Sementara itu, pada 15 Juni 2026, 140 juta peso (Rp41,19 miliar) dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Sarangani, yang akan digunakan untuk memulihkan infrastruktur seperti jalan daerah dan jembatan. Kota Glan dan Kotamadya Alabel juga mendapatkan dana untuk perbaikan rumah sakit serta fasilitas umum lainnya.

Di sisi lain, 122 juta peso (Rp35,89 miliar) dialokasikan ke Pemerintah Provinsi Cotabato Selatan untuk membiayai proyek betonisasi jalan lokal antara Desa Acmonan dan Kablon di Tupi. Proses pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas warga dan mendukung kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Menurut Menteri Anggaran dan Manajemen Kim Robert de Leon, dana total yang diberikan merupakan bagian dari strategi pembiayaan respons bencana yang lebih besar. Ia menjelaskan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan tidak tertunda.

“Masyarakat tidak seharusnya menunggu saat terjadi bencana. Arahan Presiden Ferdinand R Marcos Jr jelas, yakni bantuan pemerintah harus segera dirasakan oleh masyarakat terdampak,” ujar De Leon dalam pernyataan resmi.

Selain dana LGSF, tambahan sumber daya untuk tanggap darurat tetap tersedia melalui Dana Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional serta Dana Cepat Tanggap (QRF). Menurut De Leon, lembaga penanggulangan bencana pemerintah dapat menggunakan dana QRF kembali setelah penggunaan mencapai 50 persen dari total anggaran yang ditentukan. Hal ini memastikan dukungan terus-menerus bagi upaya pemulihan dan rekonstruksi yang sedang berlangsung.

Gempa bumi berkekuatan magnitude 7,8 yang terjadi pada 8 Juni 2026 menyebabkan kerusakan signifikan di wilayah Mindanao, termasuk kerusakan pada bangunan publik, jalan raya, dan infrastruktur vital. Bencana ini menimpa sejumlah daerah, seperti Sarangani, General Santos City, dan Cotabato Selatan, yang menjadi fokus pembagian dana. Dengan dana yang diberikan, pemerintah daerah diharapkan dapat memulihkan fasilitas umum secara lebih efisien dan melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan.

Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan pasca-bencana. Anggaran yang diberikan tidak hanya menangani kebutuhan sementara, tetapi juga mencakup proyek jangka panjang seperti pengembangan infrastruktur. Proses penyaluran dana ini dianggap penting untuk membangun kembali ekonomi lokal yang terganggu akibat guncangan tektonik tersebut.

Kebijakan pemerintah pusat ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana di Filipina. Dengan membagi dana secara langsung kepada unit daerah, pemerintah berharap bisa mempercepat respons dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada warga yang membutuhkan. De Leon menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya sebagai respons darurat, tetapi juga sebagai investasi untuk mencegah dampak serupa di masa depan.

Selain itu, dana yang disalurkan mencakup kebutuhan bantuan tambahan, seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan darurat, yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup warga terdampak. Kebutuhan ini diprioritaskan sebelum fokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih permanen. De Leon juga menyebutkan bahwa distribusi dana telah dilakukan sesuai dengan aturan anggaran dan akuntansi yang berlaku, sehingga transparansi dan efisiensi menjadi kunci utama dalam penggunaannya.

Gempa bumi pada 8 Juni 2026 mengakibatkan kerusakan luas, termasuk kerusakan pada gedung-gedung sekolah, pusat layanan kesehatan, dan jaringan transportasi. Dengan dana LGSF, pemerintah daerah dapat mengatasi kebutuhan darurat dan memulihkan kehidupan normal. Dukungan pemerintah pusat juga memberikan kepastian bagi masyarakat yang khawatir akan kekurangan sumber daya lokal.

De Leon menambahkan bahwa dana dari QRF dan Dana Penanggulangan Bencana Nasional akan menjadi cadangan jika kebutuhan pemulihan melampaui kapasitas dana LGSF. Ini memastikan bahwa ada mekanisme tanggap darurat yang siap digunakan jika diperlukan. Dengan begitu, pemerintah dapat merespons perubahan situasi secara lebih dinamis.

Distribusi dana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Filipina untuk membangun kembali wilayah Mindanao. Proyek yang sedang dijalankan diharapkan tidak hanya menangani kerusakan fisik, tetapi juga meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan. De Leon menekankan bahwa penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan dan terukur, agar hasil pemulihan dapat dinilai secara objektif.

Langkah-langkah yang diambil oleh DBM menunjukkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan membagi dana secara langsung, pemerintah dapat menyesuaikan kebutuhan setiap wilayah, yang memiliki kondisi dan prioritas pemulihan berbeda. Proses ini juga membantu meminimalkan hambatan administratif dan mempercepat pemberian bantuan.

Di sisi lain, gempa bumi ini memperlihat