Key Issue: Menbud: Market share film domestik telah mencapai 67 persen

Menbud: Industri Film Lokal Tumbuh Pesat, Market Share Mencapai 67 Persen

Key Issue – Menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon, film-film yang diproduksi oleh generasi muda Indonesia kini menguasai pasar lokal. Data terbaru menunjukkan bahwa pangsa pasar (market share) film nasional telah mencapai 67 persen, sebuah angka yang menunjukkan dominasi kuat film dalam negeri. “Sekarang, masyarakat Indonesia lebih memilih menonton film dari dalam negeri. Pasar bioskop hampir seluruhnya diisi oleh karya lokal,” terang Fadli dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis. Angka ini dianggap sebagai bukti bahwa industri film Indonesia sedang berkembang secara signifikan, baik secara kualitas maupun kuantitas.

“Market share-nya 67 persen. Kurang lebih yang ada di bioskop itu 67 persen,” kata Fadli. Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini tidak hanya terjadi karena kualitas film yang meningkat, tetapi juga karena perubahan preferensi penonton yang lebih mengutamakan konten yang familiar dengan budaya dan nilai lokal.

Meski market share film dalam negeri terus meningkat, Fadli mengakui bahwa distribusi film masih menghadapi tantangan. Ia menjelaskan bahwa beberapa daerah di Indonesia belum memiliki cukup jumlah bioskop untuk memperluas akses penonton. “Bioskop yang belum merata menjadi hambatan utama dalam menjangkau penonton di seluruh wilayah,” ujarnya. Kehadiran bioskop yang tidak merata, menurut Fadli, berkaitan langsung dengan tingkat investasi di sektor perfilman. Oleh karena itu, pihaknya menyerukan dukungan dari sektor swasta untuk meningkatkan infrastruktur bioskop.

Pemerintah, melalui Menbud, juga menekankan pentingnya kerja sama dengan instansi terkait seperti Danantara. Koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat proses distribusi film nasional ke berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang kurang terjangkau. “Kolaborasi dengan lembaga seperti Danantara menjadi kunci untuk mewujudkan kesetaraan akses menonton film di seluruh Indonesia,” tambah Fadli. Ia menekankan bahwa film bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sarana penting dalam memperkuat identitas budaya nasional.

Di sisi lain, Kementerian Kebudayaan bersama Badan Perfilman Indonesia (BPI) tengah menyiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Perfilman. Tujuan revisi ini, kata Fadli, adalah untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta AI. “Perubahan ini juga mencakup penyempurnaan institusi seperti BPI dan LSF, serta meningkatkan fleksibilitas dalam produksi dan distribusi film,” tuturnya. Revisi ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan keberlanjutan industri film di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Kehadiran Bioskop dan Keterlibatan LSF

Menurut data Badan Perfilman Indonesia (BPI), hingga Februari 2024, jumlah bioskop di Indonesia mencapai 517 lokasi dengan total layar sebanyak 2.145 di 115 kabupaten dan kota. Angka ini lebih dari dua kali lipat dari jumlah kabupaten dan kota yang terdaftar secara resmi, yaitu 349 kabupaten dan 91 kota. Namun, Fadli mengakui bahwa pertumbuhan bioskop masih tidak merata, sehingga menyisakan wilayah yang belum memiliki akses optimal terhadap film nasional.

Sebagai lembaga penjamin kualitas, Lembaga Sensor Film (LSF) juga berperan penting dalam menyeimbangkan antara kebebasan ekspresi dan kepentingan masyarakat. Wakil Ketua LSF, Noorca M Massardi, pada 3 Oktober 2024 menyatakan bahwa jumlah bioskop di Indonesia telah mencapai sekitar 800 gedung dengan total layar hampir 3.000. “Kehadiran bioskop yang cukup mengubah dinamika industri perfilman,” katanya. Noorca menambahkan bahwa peningkatan jumlah bioskop ini membuka peluang bagi penayangan film lokal di seluruh pelosok negeri, termasuk daerah-daerah terpencil.

“Sudah ada sekitar 800 gedung bioskop dengan kurang lebih 3.000 layar di wilayah Indonesia,” ujar Noorca M Massardi. Ia menjelaskan bahwa jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang didukung oleh investasi dari sektor swasta dan pemerintah.

Menurut Fadli, pertumbuhan bioskop dan market share film nasional merupakan bentuk respons positif terhadap upaya pemerintah dalam mendorong industri kreatif. Ia menyoroti bahwa peningkatan anggaran, seperti usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3,9 triliun untuk tahun anggaran mendatang, menjadi salah satu langkah strategis. “Peningkatan anggaran ini akan digunakan untuk memperluas produksi film, meningkatkan kualitas, dan memastikan distribusi yang lebih merata,” tambah Fadli.

Menbud juga menyoroti peran BPI dalam menjaga kualitas film nasional. Lembaga ini ditugaskan untuk mengawasi produksi, distribusi, dan penayangan film, serta memastikan bahwa film dalam negeri tetap kompetitif di pasar lokal dan internasional. Selain itu, Fadli menyebut bahwa keberhasilan market share yang mencapai 67 persen harus diiringi pengembangan sumber daya manusia, seperti pelatihan bagi sutradara, penulis naskah, dan kru film. “Penguatan kompetensi manusia adalah bagian penting dari keberhasilan industri perfilman,” ujarnya.

Fadli menambahkan bahwa peluang ini harus dijaga dengan baik, termasuk melalui regulasi yang lebih mendukung. “Kita perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan film lokal, baik dari segi kebijakan maupun pasar,” pungkasnya. Dengan adanya kebijakan yang konsisten dan investasi yang terarah, ia yakin industri film Indonesia akan terus tumbuh, sekaligus menjadi salah satu pilar ekonomi kreatif nasional.

Kebudayaan dan seni memang menjadi investasi jangka panjang, tetapi Fadli meyakinkan bahwa hasilnya akan terasa dalam beberapa tahun ke depan. “Setiap film yang diproduksi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas, terutama jika bisa menjangkau masyarakat luas,” jelasnya. Dengan angka market share yang mencapai 67 persen, ia berharap industri film lokal bisa terus berkembang, sekaligus menjadi wadah ekspresi budaya yang lebih inklusif.

Menurut data BPI, pertumbuhan bioskop terus terjadi, meski penyebarannya belum merata. Fadli menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jumlah bioskop di Indonesia meningkat sekitar 25 persen, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan film. “Dengan kehadiran bioskop di wilayah yang lebih luas, film lokal bisa menjangkau penonton yang lebih beragam, termasuk generasi muda,” tambahnya. Hal ini, menurut Fadli, adalah langkah penting dalam memastikan film nasional tidak hanya berada di kota besar, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan bud