Key Discussion: China komentari rencana G7 kurangi ketergantungan mineral penting

Komentar China terhadap Rencana G7 Kurangi Ketergantungan pada Mineral Penting

Key Discussion – Beijing menjadi pusat perhatian pada Kamis (18/6) setelah pemerintah Tiongkok memberikan tanggapan terhadap rencana kelompok G7 yang ingin menurunkan ketergantungan terhadap pemasok utama mineral kritis, khususnya Tiongkok. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan bahwa negara ini tetap konsisten dengan pendirian awalnya dalam menjaga keamanan industri dan stabilitas pasokan global. “Kebijakan pengendalian ekspor yang diatur Tiongkok berbasis standar internasional, bertujuan untuk melindungi perdamaian dunia dan stabilitas wilayah,” jelasnya dalam konferensi pers di ibu kota Tiongkok.

Langkah Ambisius G7 untuk Memperkuat Kemandirian

Para pemimpin G7, dalam KTT yang dipimpin Prancis, meluncurkan inisiatif besar untuk mengurangi ketergantungan pada satu pengekspor dominan. Rencana ini berfokus pada mineral penting yang menjadi fondasi sektor digital dan energi terbarukan. Dalam deklarasi bersama yang didukung oleh Australia sebagai mitra, kelompok ini menyatakan kekhawatiran serius terhadap kebijakan non-pasar serta tindakan ekonomi pemaksa yang mungkin mengganggu hubungan perdagangan internasional. Mereka menegaskan bahwa pembatasan ekspor yang tidak proporsional dan tindakan pembalasan telah secara nyata mengurangi keamanan ekonomi global.

“Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memainkan peran konstruktif dalam upaya ini. Kami hanya berusaha memenuhi kewajiban non-proliferasi dan perjanjian internasional lainnya,” ucap Lin Jian.

Menurut Lin Jian, Tiongkok juga menekankan pentingnya prinsip ekonomi pasar dan aturan perdagangan internasional. “Kami mendesak anggota G7 untuk berhenti mengganggu tatanan perdagangan global dengan membuat aturan yang berlaku hanya untuk kelompok kecil,” tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok menilai tindakan G7 berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem perdagangan yang sudah terjalin selama bertahun-tahun.

Kontradiksi dalam Tindakan Jepang

Dalam wawancara khusus, Lin Jian menyoroti sikap Jepang dalam KTT tersebut. “Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengatakan ingin membangun dialog, tetapi secara aktif terlibat dalam konfrontasi. Ini menciptakan kontradiksi yang jelas, dan menunjukkan sikap kemunafikan Jepang terhadap dunia,” tulisnya. Lin Jian menegaskan bahwa Tiongkok telah membatasi ekspor barang dwiguna kepada pihak militer Jepang, sebagai upaya menghambat keinginan negara tersebut untuk melakukan remiliterisasi dan memiliki senjata nuklir.

Langkah ini menegaskan bahwa Tiongkok tetap berkomitmen pada keamanan pasokan mineral kritis. “Posisi Tiongkok dalam menjaga rantai industri dan pasokan global tidak berubah. Kami berharap semua pihak aktif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama,” jelas Lin Jian. Ia menyoroti bahwa G7 harus berkolaborasi dengan semua negara, bukan hanya mengandalkan kebijakan satu pihak.

Aliansi Ketahanan Mineral: Target dan Strategi

Aliansi Ketahanan dan Produksi Mineral Kritis, yang dibentuk G7, memiliki target ambisius. Sebagai langkah awal, mereka ingin menurunkan ketergantungan pada satu pemasok utama di luar blok Tiongkok hingga kurang dari 60 persen pada tahun 2030. Jika target ini tercapai, ambisi akhirnya adalah menurunkan angka tersebut menjadi 50 persen secepat mungkin. Para menteri G7 juga ditugaskan untuk menyusun target pengurangan spesifik untuk mineral penting lainnya sebelum akhir tahun ini.

Strategi ini menandai pergeseran signifikan dalam pendekatan G7 terhadap rantai pasok global. Inisiatif tersebut akan dimulai dengan dua mineral percontohan, yaitu litium dan nikel, sebelum diperluas ke lima mineral baru setiap tahun. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian industri di negara-negara anggota G7, terutama di bidang teknologi dan energi hijau.

Kondisi Pasar Global: Ketergantungan pada Tiongkok

Secara global, pasar mineral kritis saat ini terbagi antara negara-negara penghasil bahan baku dan Tiongkok, yang tetap mendominasi proses pemurnian. Tiongkok menguasai lebih dari 90 persen pemurnian tanah jarang, 80 persen grafit berkualitas untuk baterai, serta sebagian besar proses litium dan kobalt. Meski negara-negara seperti Australia (litium), Chili (tembaga), Indonesia (nikel), dan Kongo (kobalt) menjadi penghasil utama, mereka masih sangat bergantung pada infrastruktur Tiongkok untuk mengubah bahan mentah menjadi komponen yang siap digunakan.

Kondisi ini membuat negara-negara Barat terpaksa mengejar ketertinggalan. Amerika Serikat, misalnya, memiliki potensi pertambangan besar, tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan pemurnian secara domestik. Sementara Uni Eropa menghadapi tantangan besar karena regulasi lingkungan yang ketat dan biaya operasional yang tinggi, sehingga harus mengandalkan impor untuk mendukung sektor energi hijau dan teknologi. Lin Jian menilai bahwa G7 perlu memahami peran penting Tiongkok dalam sistem pasokan global, dan tidak bisa langsung membatasi akses tanpa mempertimbangkan dampaknya.

Kegagalan KTT G7 dalam Merumuskan Komunike Akhir

KTT G7 yang berlangsung pada Rabu (17/6) berakhir tanpa keluarnya komunike final, mengulang kegagalan serupa dari KTT sebelumnya yang dipimpin Kanada. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketegangan dalam mencapai kesepakatan bersama, terutama mengenai peran Tiongkok dalam pasokan mineral kritis. Meski demikian, Tiongkok tetap menekankan bahwa langkah-langkahnya berdasarkan prinsip internasional dan bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi dunia.

Lin Jian menegaskan bahwa Tiongkok bersedia berdiskusi lebih lanjut dengan G7, tetapi menolak tindakan yang dianggap terlalu keras tanpa dasar yang kuat. “Kami berharap semua pihak bersikap konstruktif dan memperkuat kerja sama, bukan memecah belah,” tuturnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Tiongkok ingin menjaga hubungan diplomatik sekaligus memastikan keberlanjutan ekonomi global.

Dengan rencana G7 dan respons Tiongkok, tantangan dalam pasokan mineral kritis semakin terasa. Meskipun ada keinginan untuk mengurangi ketergantungan, perlu keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan stabilitas rantai pasok. Tiongkok, dengan kekuatan produksi dan pemurnian yang dominan, tetap menjadi pilar utama dalam industri global, dan G7 perlu memahami peran penting negara ini sebelum mengambil langkah-langkah serius.