New Policy: Khofifah minta Kepala BPKP Jatim baru bersinergi kuatkan akuntabilitas

Khofifah Minta Kepala BPKP Jatim Baru Perkuat Sinergi untuk Tingkatkan Akuntabilitas Daerah

New Policy – Surabaya, Senin malam—Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri acara pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, Hasoloan Manalu, di Gedung Negara Grahadi. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengemukakan pentingnya kerja sama yang erat antara BPKP dengan berbagai pihak terkait guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas daerah. Menurutnya, Jawa Timur yang dikenal sebagai Bumi Majapahit memiliki nilai-nilai seperti moderasi, toleransi, dan kerukunan yang dapat menjadi fondasi kolaborasi yang lebih baik dalam upaya membangun tata kelola keuangan dan pembangunan yang optimal.

Kolaborasi sebagai Kunci Penguatan Tata Kelola

Khofifah menekankan bahwa sinergi antara BPKP dan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga swasta, serta masyarakat sangat penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan Jawa Timur. “Kolaborasi ini bisa menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah,” ujarnya. Ia berharap Hasoloan Manalu, yang baru saja dilantik, mampu menjalankan peran pengawas internal dengan efektif dan menjadikan tugas-tugasnya sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Jawa Timur memiliki ciri khas sebagai wilayah yang mendorong kerja sama. Interaksi dan komunikasi antarlembaga diharapkan bisa menjadi faktor penguatan sinergi,” tutur Khofifah.

Dalam pidatonya, Khofifah menyampaikan bahwa tugas BPKP tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga menjadi alat untuk mengevaluasi kebijakan daerah. Ia menilai kebersamaan seluruh pihak adalah kunci untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. “Melalui sinergi yang kuat, BPKP dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi celah-celah kebijakan dan memastikan semua proses sesuai aturan,” tambahnya.

Hasoloan Manalu: Fokus pada Penguatan Peran Pengawas

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Hasoloan Manalu menjelaskan bahwa pengukuhan oleh Khofifah menjadi langkah awal untuk memperkenalkan visi dan strategi kerjanya. “Dengan adanya sinergi yang baik, BPKP bisa memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas daerah,” katanya. Ia menyatakan bahwa peran BPKP sebagai pengawas internal akan dijalankan secara maksimal, khususnya dalam meninjau pengelolaan keuangan dan proyek pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

“Kami siap bermitra dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota, agar bisa memberikan kepastian dalam pengelolaan anggaran,” ujar Hasoloan Manalu.

Hasoloan juga menegaskan bahwa langkah-langkah peningkatan akuntabilitas tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPKP. “Kerja sama dan kolaborasi dengan mitra kerja menjadi faktor utama untuk mencapai hasil yang maksimal,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa BPKP akan fokus pada penguatan tata kelola pembangunan dengan cara memberikan masukan yang relevan, baik dalam mengatasi masalah yang sudah ada maupun mencegah potensi kesalahan di masa depan.

Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah sebagai Prioritas

Dalam menjalankan tugasnya, Hasoloan Manalu menyebut bahwa komunikasi yang terbuka dengan pemerintah daerah menjadi prioritas. “Selain mitra kerja, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga harus menjadi bagian dari kesatuan visi dalam meningkatkan kualitas pemerintahan,” katanya. Ia menjelaskan bahwa melalui kolaborasi yang terstruktur, BPKP dapat menjadi pengawas yang efektif, sekaligus partner yang bisa mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Khofifah pun menyoroti bahwa BPKP selama ini telah berperan sebagai mitra strategis dalam memastikan keuangan dan pembangunan daerah berjalan secara efisien. “BPKP memiliki kemampuan untuk mengevaluasi sistem dan menemukan solusi yang paling tepat,” ujarnya. Ia berharap dengan adanya Kepala BPKP baru, sinergi tersebut bisa ditingkatkan, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul akibat pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang semakin tinggi.

Sekretaris Daerah: BPKP sebagai Pendorong Transparansi

Sekretaris Daerah Jawa Timur, Adhy Karyono, menambahkan bahwa keberadaan BPKP telah memberikan manfaat signifikan bagi tata kelola pemerintahan. “BPKP menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas daerah, terutama dalam mengawasi penggunaan dana dan kebijakan yang diterapkan pemerintah provinsi,” kata Adhy. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sering meminta pendampingan dari BPKP untuk mengidentifikasi kesalahan atau celah dalam kebijakan, baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi muncul.

“Melalui pengawasan yang tepat, BPKP bisa membantu kita menindaklanjuti masalah secara efektif sesuai aturan yang berlaku,” ujar Adhy Karyono.

Adhy juga menegaskan bahwa BPKP menjadi mitra yang andal dalam memastikan pemerintahan Jawa Timur berjalan secara profesional dan berkelanjutan. “Kolaborasi ini tidak hanya membantu menghindari kesalahan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,” imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, ia berharap BPKP terus berperan aktif dalam memberikan saran dan pendampingan, terutama dalam proyek-proyek besar yang memerlukan pengawasan ketat.

Secara keseluruhan, Kepala BPKP Jatim baru menegaskan komitmennya untuk meningkatkan peran pengawas internal. “Kami berharap sinergi yang terjalin bisa menjadi jalan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Hasoloan Manalu. Ia juga menyampaikan bahwa BPKP siap berkontribusi dalam menguatkan tata kelola pembangunan, mengingat Jawa Timur memiliki banyak potensi yang perlu dimaksimalkan. “Dengan kolaborasi yang terpadu, kami yakin semua tujuan akan tercapai,” tegasnya.

Dalam suasana yang penuh harapan, Khofifah menutup pidatonya dengan harapan bahwa sinergi yang ditingkatkan antara BPKP dan pemangku kepentingan akan membawa perubahan yang positif. “Mari kita bersinergi untuk memastikan Jawa Timur menjadi daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” pungkasnya. Adhy Karyono menyetujui harapan tersebut, menegaskan bahwa kerja sama dengan BPKP adalah bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas pemerintahan di Jawa Timur.