New Policy: BPDLH perkuat perhutanan sosial di Kalsel lewat Program BFM

BPDLH Perkuat Perhutanan Sosial di Kalimantan Selatan Melalui Program BFM

New Policy – Banjarbaru, Kalimantan Selatan — Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kembali mengambil langkah strategis untuk memperkuat perhutanan sosial di provinsi tersebut. Melalui Program Blended Finance Model (BFM) yang dibiayai sebesar Rp14,57 miliar, BPDLH bersama mitra strategis seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Global Green Growth Institute (GGGI), dan Kementerian Kehutanan, berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Program ini dirancang untuk mendukung delapan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang mencakup 163 penerima manfaat, dengan fokus pada pengembangan usaha produktif berbasis hutan.

Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, mengatakan bahwa BFM menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak. “Program ini bertujuan memperkuat kapasitas kelompok usaha agar mampu mengembangkan usaha produktif yang berkelanjutan,” ujarnya, Selasa. Ia menegaskan bahwa pendanaan hibah BFM 2026–2027 akan membantu masyarakat sekitar kawasan hutan mengakses sumber daya keuangan yang lebih luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merugikan lingkungan.

“Program BFM adalah langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelompok usaha perhutanan sosial agar mampu mengembangkan usaha produktif berbasis hutan berkelanjutan,” kata Fathimatuzzahra.

Menurut Fathimatuzzahra, keberhasilan perhutanan sosial tergantung pada sinergi antarpihak. “Kita perlu membangun kerja sama yang kuat antara lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat,” tambahnya. Ia menekankan bahwa BFM tidak hanya memberikan dana, tetapi juga memperluas wawasan kelompok usaha tentang manajemen sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Kelompok Usaha yang Mendapat Manfaat

Delapan KUPS yang menjadi penerima manfaat dari program BFM tersebar di berbagai wilayah perhutanan sosial Kalimantan Selatan. Kelompok usaha tersebut meliputi Dadaringan, Batu Kura, Wisata Gunung Birah, Agroforestry Gunung Birah, Gunung Batuah, Bukit Sapu Angin, Lestari, dan MPG Suka Maju. Setiap kelompok usaha diberikan pendanaan untuk mengembangkan aktivitas ekonomi yang mengintegrasikan kelestarian lingkungan.

Program BFM tidak hanya fokus pada peningkatan produksi komoditas unggulan, tetapi juga mencakup pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta peningkatan jasa lingkungan. Dengan pendekatan ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menghasilkan pendapatan secara bertahap tanpa menggusur fungsi ekosistem hutan. Selain itu, kegiatan rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air, serta penguatan vegetasi pelindung juga menjadi bagian integral dari program.

Manfaat Ekonomi dan Lingkungan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, mengapresiasi upaya BPDLH dan mitra lain dalam mendorong pertumbuhan perhutanan sosial. “Penguatan perhutanan sosial adalah instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa program ini membuka peluang ekonomi baru bagi kelompok usaha di tingkat tapak, yang sebelumnya masih bergantung pada hasil hutan tradisional.

“Penguatan perhutanan sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” kata Ariadi Noor.

Ariadi Noor juga menjelaskan bahwa keberhasilan program BFM akan berdampak luas, terutama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan dan pasar. “Dengan memperkuat kapasitas usaha, masyarakat tidak hanya mendapatkan penghasilan tetap, tetapi juga keterampilan manajemen yang bisa digunakan untuk pengembangan usaha jangka panjang,” tuturnya. Ia berharap program ini menjadi contoh bagus dalam penerapan model ekonomi berkelanjutan di daerah lain.

Upaya Membangun Keberlanjutan Lingkungan

Program BFM di Kalimantan Selatan juga menekankan perlindungan ekosistem hutan. Kegiatan seperti penataan tata air gambut dan rehabilitasi lahan menjadi fokus utama untuk mengurangi risiko bencana alam, seperti banjir dan longsor, yang sering terjadi di daerah rawan perubahan iklim. Dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan, BPDLH berupaya menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan data BPDLH, program BFM ini melibatkan kegiatan pengembangan jasa lingkungan, seperti reboisasi dan pengelolaan air tanah, yang diperlukan untuk menjaga kualitas ekosistem. Selain itu, peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan teknis dan pendampingan teknis diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi serta daya saing produk hasil hutan. “Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pendapatan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Kelompok usaha perhutanan sosial di Kalimantan Selatan juga diharapkan menjadi contoh dalam penerapan model perekonomian berbasis hutan. Program BFM tidak hanya fokus pada pengembangan usaha, tetapi juga mencakup pendekatan ekosistem yang holistik. Dengan menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, BPDLH mencoba menciptakan pola pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. “Ini menjadi pondasi untuk membangun kesejahteraan berkelanjutan masyarakat,” kata Fathimatuzzahra.

Program BFM juga memberikan peluang untuk menarik investasi dari pihak swasta dan lembaga keuangan. BPDLH bekerja sama dengan GGGI Indonesia mengembangkan skema pembiayaan yang lebih inklusif, sehingga masyarakat kecil memiliki akses untuk mengembangkan usaha mereka. “Kita perlu membangun jaringan finansial yang mendukung perhutanan sosial,” jelasnya. Upaya ini juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor-sektor yang lebih rentan terhadap perubahan iklim.

Peran Pemerintah dan Mitra Strategis

Sebagai salah satu dari tujuh provinsi yang menerima pendanaan BFM 2026–2027, Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah yang diberi kesempatan untuk menguji keberlanjutan model ini. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk mendukung program tersebut, dengan mengalokasikan anggaran dan sumber daya manusia. “Kerja sama ini memperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan penghasilan tetap bagi masyarakat,” kata Ariadi Noor.

Kemitraan dengan Global Green Growth Institute (GGGI) memberikan wawasan internasional tentang pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Sementara itu, Kementerian Kehutanan memberikan bimbingan teknis serta standar nasional dalam pengembangan perhutanan sosial. BPDLH, sebagai lembaga pengelola dana lingkungan hidup, berperan penting dalam menyebarkan dana