Special Plan: Tokoh muda NU sebut perjalanan reformasi Polri masih panjang

Tokoh Muda NU: Reformasi Polri Belum Selesai, Tantangan Masih Mengemuka

Special Plan –

Jakarta, Rabu – Ali Ramadhan, seorang tokoh muda dari Nahdlatul Ulama (NU), menyatakan bahwa transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih memerlukan perjalanan panjang. Menurutnya, era reformasi yang sedang berlangsung tidak akan menyebutkan akhir, karena tantangan di masa depan semakin bertambah kompleks. Meski demikian, Ali mengakui bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menanamkan dasar kuat dalam kepemimpinan institusi kepolisian. “Paradigma kepemimpinan yang dianut tidak lagi bergantung pada kekuatan fisik, tetapi pada ketepatan strategi dan visi,” jelas Ali dalam pernyataan yang diterima di Jakarta.

Paradigma Baru dalam Kepemimpinan Polri

Ali menyoroti bahwa Polri kini mulai terbuka terhadap kritik dan menganggap transparansi sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Dengan pendekatan ini, institusi kepolisian diharapkan mampu menghadapi berbagai dinamika yang muncul di tengah masyarakat. Ia menambahkan, visi PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) menjadi salah satu langkah penting dalam menjawab perubahan kebijakan. Namun, visi tersebut masih merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan. “Kepemimpinan di era demokrasi adalah komitmen tanpa batas, karena selalu memerlukan adaptasi dan pengembangan diri,” tegas Ali.

“Sebuah institusi yang mulai membuka diri terhadap kritik dan menjadikan transparansi sebagai kekuatan, bukan kelemahan,”

Dalam buku yang ditulisnya berjudul *Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sang Arsitek Presisi Polri*, Ali menggambarkan perjalanan karier Sigit sebagai hasil dari pengalaman lapangan yang tumbuh bertahun-tahun. Buku ini bukan hanya mengungkap jejak Sigit, tetapi juga memecahkan paradigma baru dalam pelayanan publik. “Kepemimpinan tidak muncul secara instan, terlihat dari rekam jejak seorang pemimpin,” lanjut Ali.

Visi PRESISI dalam Kerangka Disrupsi Demokrasi

Buku yang ditulis Ali tersebut juga menganalisis visi PRESISI sebagai alat untuk menjawab berbagai tantangan institusional. Ia menjelaskan bahwa visi ini dirancang untuk menghadapi fenomena seperti viralitas informasi, post-truth, serta tuntutan proses hukum yang adil di tengah kemajuan teknologi digital. Ali menekankan bahwa PRESISI bukan sekadar konsep, tetapi representasi konkret dari keinginan Polri untuk menjadi lebih responsif dan transparan.

“Visi PRESISI merupakan paradigma kerja Polri untuk merespons berbagai tantangan, seperti viralitas atau fenomena post-truth serta tuntutan due process of law di era digital,”

Dalam membangun visi tersebut, Ali menyebutkan bahwa polri berperan sebagai penyeimbang dalam masyarakat yang terus terpolarisasi. Ia merujuk pada pemikiran Clayton Christensen, Jürgen Habermas, dan Fareed Zakaria untuk menggambarkan fungsi polri sebagai *shock absorber* dalam menghadapi tekanan sosial dan harapan masyarakat. “Polri bukan penanggung tunggal efek dari perubahan demokrasi, tetapi bagian dari sistem yang saling melengkapi,” papar Ali.

Misi dan Strategi Transformasi Polri

Ali juga menyampaikan bahwa buku ini meninjau Strategi Besar Polri 2025–2045, yang merupakan roadmap untuk mengubah institusi menjadi “Institusi yang Unggul”. Terdapat pula pembahasan tentang Polri 4.0, yang dirancang untuk menangani ancaman hybrid di masa depan. Dengan pendekatan ini, Polri diharapkan mampu menjawab berbagai isu yang muncul, seperti perubahan pola kejahatan, peningkatan penggunaan media sosial, dan kebutuhan pelayanan publik yang lebih efektif.

“Pemimpin di era demokrasi adalah komitmen tanpa akhir untuk terus berbenah, belajar, dan melayani,”

Menurut Ali, visi PRESISI tidak hanya menjadi alat dalam penguatan kelembagaan Polri, tetapi juga memperkuat kredibilitas institusi di mata publik. Ia menegaskan bahwa tugas polri bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dalam masyarakat yang dinamis. “Keberhasilan transformasi Polri bergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus berlangsung,” ujarnya.

Menghadapi Tantangan Masa Depan dengan Konsistensi

Ali menyebut bahwa buku ini juga menjelaskan bagaimana Kapolri Sigit menerapkan visi PRESISI dalam konteks tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ia berharap buku tersebut bisa menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami peran polri sebagai mitra dalam menjaga stabilitas demokrasi. “Masyarakat perlu memahami bahwa visi PRESISI adalah upaya untuk menjawab kebutuhan yang selalu berkembang,” tambah Ali.

Dengan tema reformasi, buku ini dirancang untuk menjelaskan perubahan yang terjadi di Polri, termasuk penerapan teknologi, penguatan kapasitas, dan penerapan prinsip keadilan. Ali menekankan bahwa proses ini memerlukan konsistensi dan komitmen jangka panjang. “Tantangan masa depan tidak hanya teknis, tetapi juga politik dan sosial,” jelasnya.

Di sisi lain, Ali menyoroti bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mengevaluasi kinerja Polri. Ia menilai bahwa buku ini bisa memicu refleksi lebih dalam mengenai peran polri dalam era digital. “Penggunaan media sosial dan informasi cepat bisa menjadi alat untuk memperkuat akuntabilitas, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk memperlebar ruang kritik,” ujarnya.

Dengan keberadaan buku ini, Ali berharap masyarakat bisa lebih memahami bahwa reformasi Polri bukanlah proses instan, tetapi perjalanan yang memerlukan perencanaan, implementasi, dan evaluasi berkala. “Semangat PRESISI harus dijaga sebagai kekuatan yang mendorong perbaikan berkelanjutan,” pungkas Ali.

Langkah-Langkah untuk Menghadapi Disrupsi

Buku yang setebal lebih dari 300 halaman ini juga menyajikan analisis mengenai bagaimana Polri dapat menjawab disrupsi demokrasi melalui transformasi struktural. Ali menambahkan bahwa visi ini terbentuk dari pengalaman nyata Sigit, yang terus menyesuaikan strategi berdasarkan kebutuhan masyarakat. “Pengalaman kerja lapangan memberikan fondasi kuat untuk menghadapi perubahan,” katanya.

Menurut Ali, keberhasilan reformasi Polri akan tergantung pada kemampuan untuk menjawab harapan masyarakat secara efektif. Buku ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang baik adalah hasil dari proses yang panjang, bukan sekadar keberhasilan politik semata. “Kapolri harus menjadi contoh yang baik dalam memimpin dengan integritas dan visi jangka panjang,” tutup Ali.