Key Discussion: Imigrasi RI-Australia bahas penguatan keamanan kawasan

Imigrasi RI-Australia Sepakat Penguatan Kerja Sama Kemanan Kawasan

Key Discussion – Siem Reap, Kamboja – Pertemuan antara Direktorat Jenderal Imigrasi (DGIM) Indonesia dan Australia, yang dikenal sebagai The 21st DGICM + Australia Consultation, berlangsung di Siem Reap, Kamboja. Acara ini menjadi ajang diskusi penting untuk memperkuat kerja sama keamanan kawasan. Dalam forum tersebut, kedua negara menyoroti kebutuhan peningkatan stabilitas di wilayah yang semakin rentan terhadap ancaman transnasional. Hendarsam Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, dan Damien Kilner, First Assistant Secretary (Immigration) dari Departemen Dalam Negeri Australia, bersama-sama memimpin acara ini.

Kemitraan ASEAN-Australia dalam Stabilitas Kemanan

Hendarsam menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengarahkan kolaborasi ASEAN-Australia ke fase yang lebih intensif. “Kita perlu membangun sinergi yang lebih kuat antara negara-negara anggota ASEAN dan Australia guna menjaga stabilitas kawasan,” ujarnya dalam wawancara di Jakarta, Jumat lalu. Ia menekankan pentingnya saling percaya serta kebukaan dalam pertukaran informasi sebagai langkah awal untuk merespons dinamika perbatasan yang terus berubah. Tantangan seperti migrasi tidak teratur, perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan penipuan daring menjadi fokus utama diskusi.

“Forum ini diharapkan menjadi arah baru kemitraan ASEAN-Australia yang lebih solid dalam menghadapi perubahan pola migrasi, serta meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan mutual,” tambah Hendarsam.

Selama pertemuan, beberapa negara seperti Kamboja, Laos PDR, dan Filipina menyoroti kenaikan kompleksitas ancaman keamanan. Tantangan ini mencakup pergerakan orang tanpa izin yang meningkat, kejahatan transnasional yang semakin sulit diatasi, serta maraknya skema penipuan daring yang menjangkau berbagai wilayah. Hendarsam menjelaskan bahwa ASEAN dan Australia sedang menyusun standar operasional baru di sektor depan keimigrasian dan perbatasan guna meningkatkan efektivitas tindakan bersama.

Inovasi Teknologi dalam Penanganan Tantangan Digital

Dalam upaya mengatasi isu digital, Singapura dan Australia mengungkapkan inisiatif kerja sama baru berupa penggunaan data dan kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat keamanan kawasan. Teknologi ini diharapkan mempercepat proses layanan keimigrasian serta meningkatkan kapasitas screening di pintu perbatasan. “Kami menargetkan bahwa AI akan memudahkan pengelolaan data, sehingga memperkuat pertukaran informasi antar negara,” jelas Hendarsam. Ia menambahkan, integrasi teknologi ini akan menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem keimigrasian ASEAN-Australia.

Salah satu progres yang dicatatkan dalam pertemuan ini adalah peningkatan fasilitas perbatasan. Saat ini, warga negara Indonesia (WNI) dan warga Brunei Darussalam sudah dapat menggunakan SmartGate di Australia, yang merupakan sistem pemrosesan visa otomatis. Hendarsam berharap adopsi teknologi serupa di kawasan ASEAN akan mempercepat proses administrasi keimigrasian, serta meminimalkan risiko kejahatan yang melibatkan jalur transnasional.

Program Penguatan Kapasitas Regional

Hasil pertemuan tersebut mencakup kesepakatan untuk melanjutkan ASEAN-Australia Programme of Work periode 2026–2027. Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas regional dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, termasuk migrasi tidak teratur, penyelundupan manusia, serta modus kejahatan daring. Hendarsam menyatakan bahwa kerja sama antara kedua belah pihak sangat penting untuk memastikan kawasan tetap stabil, terutama di tengah dinamika perubahan pola mobilitas tenaga kerja dan penggunaan kanal keimigrasian yang semakin luas.

“Kerja sama ASEAN-Australia tidak hanya memperkuat kapasitas keamanan, tetapi juga membantu meningkatkan ketahanan kawasan terhadap ancaman transnasional,” kata Hendarsam.

Dalam rangka mendukung program ini, Indonesia akan menyelenggarakan Cyber Resilience Programme pada Agustus 2026. Program tersebut dirancang dengan pendekatan train-the-trainer, yang akan meningkatkan kesiapan petugas keimigrasian terhadap risiko kejahatan siber. Hendarsam menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan membangun kekuatan pertahanan digital, terutama mengingat keterkaitan antara kejahatan siber dan jaringan transnasional yang semakin kuat.

Program kerja strategis lainnya yang dipertahankan mencakup Border Control Agency Management Programme (BCAMP) di Vietnam, Investigative Interviewing Programme di Filipina, serta Document Examination and Facial Comparison Training di Malaysia. BCAMP, kata Hendarsam, akan membantu memperbaiki manajemen lembaga perbatasan melalui penguatan keterampilan petugas. Sementara itu, Investigative Interviewing Programme bertujuan meningkatkan kemampuan penyelidikan kriminal di lingkungan migrasi. Di Malaysia, pelatihan terkait identifikasi dokumen dan verifikasi wajah diharapkan menjadi fondasi bagi pengawasan lebih ketat di sektor imigrasi.

Persiapan Kesiapan Indonesia sebagai Tuan Rumah Konferensi Selanjutnya

Sebagai langkah strategis ke depan, Indonesia secara resmi mengungkapkan kesiapannya menjadi tuan rumah The 22nd DGICM + Australia Consultation pada tahun 2027 di Bali. “Kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong agenda prioritas kawasan, terutama dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan keamanan digital,” jelas Hendarsam. Ia menyatakan persiapan aspek logistik dan substansi akan dilakukan secara intensif sejak awal guna memastikan pertemuan tersebut berjalan lancar.

“Indonesia siap menjadi tuan rumah The 22nd DGICM + Australia Consultation di Bali pada 2027. Kami berkomitmen untuk menghadirkan semua agenda prioritas, termasuk peningkatan interoperabilitas data, perlindungan pekerja migran, serta koordinasi melawan penipuan daring dan kejahatan transnasional,” tambah Hendarsam.

Forum ini juga menyoroti pentingnya kebijakan kawasan yang terintegrasi. Kesepakatan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan The 29th DGICM yang diadakan di Kamboja pada 22–25 Juni 2026. Dalam rangkaian ini, berbagai inisiatif regional telah dirancang untuk menjawab dinamika keamanan yang terus berkembang. Hendarsam menegaskan bahwa penguatan kerja sama antar negara anggota ASEAN dan Australia akan menjadi fondasi penting dalam menjamin stabilitas wilayah di masa depan.

Indonesia dan Australia sepakat menggali potensi kolaborasi lebih luas dalam bidang teknologi dan keamanan. Dengan pemanfaatan AI serta sistem data yang terintegrasi, diharapkan bisa mengurangi risiko kriminal transnasional yang melibatkan perbatasan. Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam memperkuat sistem keimigrasian, termasuk pengawasan terhadap migran dan pelaku kejahatan di jalur lintas batas.

Dalam akhir pertemuan, Hendarsam mengajak semua delegasi untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan serupa di Bali. Ia menekankan bahwa program kerja ini akan menjadi wadah untuk mengembangkan kemitraan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan The 21st DGICM + Australia Consultation di Siem Reap