Strategi Penting: Prabowo Siap Bertolak ke Iran Jadi Mediator, JK Wanti-wanti Ini

Prabowo Siap Bertolak ke Iran Jadi Mediator, JK Wanti-wanti Ini

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kemauannya untuk menjadi pihak netral dalam upaya mengurangi ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Penyataan ini muncul setelah serangan militer yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran menimbulkan gelombang kecemasan di kawasan Timur Tengah. Dalam wawancara di Jakarta Selatan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengingatkan bahwa konflik saat ini memiliki dampak yang sangat luas.

“Niat dan rencana itu memang baik. Namun, situasi ini jauh lebih kompleks karena Palestina dan Israel sendiri sulit damaikan. Dunia kini sangat dipengaruhi oleh kebijakan Amerika Serikat,” kata JK.

JK juga menyoroti perjanjian antara pemerintah Indonesia dan AS yang dianggapnya tidak seimbang. Menurut mantan wakil presiden tersebut, Indonesia berada dalam posisi yang tidak setara dengan negara adidaya tersebut. “Sayangnya, kita telah menandatangani kesepakatan yang merugikan. Apakah kita bisa setara dengan Amerika dalam perundingan seperti ini?” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa Prabowo siap memfasilitasi dialog antara AS, Israel, dan Iran. Ia bersedia melakukan kunjungan ke Teheran jika pihak-pihak terkait memberikan izin. “Presiden RI telah menyampaikan kesiapan untuk menciptakan lingkungan keamanan yang stabil, serta siap bertolak ke Teheran jika disetujui kedua belah pihak,” ungkap Kemlu RI.

JK juga mengingatkan potensi kerusakan ekonomi akibat konflik tersebut. Ia menyebut bahwa kenaikan harga minyak menjadi salah satu dampak terbesar. “Logistik antara wilayah Timur Tengah dan Indonesia bisa terganggu. Ekspor kita ke Eropa pun akan mengalami hambatan karena munculnya ketakutan,” jelasnya. Duta Besar Iran menanggapi dengan pujian terhadap keputusan Prabowo menjadi pihak mediator.

Terpisah, Kementerian Luar Negeri juga menyebutkan bahwa pembatasan akses ke Selat Hormuz oleh Iran telah mengganggu distribusi minyak dan gas. Hal ini menegaskan bahwa perang dagang dan politik antar-negara berpotensi menghambat ekonomi global. Pemerintah Indonesia berharap konflik bisa cepat selesai untuk mengurangi risiko yang terjadi.

Halaman 2 dari 2