Key Discussion: Kementerian ATR/BPN beri layanan pertanahan 8,4 juta berkas per tahun

Pelayanan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Capai 8,4 Juta Berkas Tahunan

Layanan Pertanahan dalam Skala Besar

Key Discussion – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa setiap tahun, kementerian/badan ini melayani sekitar 8,4 juta berkas pertanahan. Angka ini mencerminkan intensitas aktivitas dalam sektor pertanahan, yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Selama lima tahun terakhir, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari layanan tersebut berada di rentang Rp2,6 triliun, dengan rata-rata 8,4 juta pemberkasan per tahun.

“Berdasarkan gambaran umum berkas (PNBP), rata-rata penerimaan dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran Rp2,6 triliun dengan rata-rata 8,4 juta pemberkasan,” ujar Dalu Agung Darmawan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa tingginya volume layanan pertanahan menunjukkan peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam sistem administrasi dan perekonomian. “Data ini membuktikan bahwa layanan pertanahan tidak hanya administratif, tetapi juga menjadi bagian dari layanan publik yang berdampak langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat,” tambahnya. Dalu Agung menekankan bahwa setiap berkas yang diproses berkontribusi pada efisiensi transaksi tanah, yang merupakan fondasi bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Penurunan dan Peningkatan di Semester Pertama 2026

Dalam periode Januari hingga Juni 2026, jumlah berkas PNBP meningkat dari 3,685,117 berkas di tahun sebelumnya menjadi 3,782,001 berkas. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,24 persen. Seiring dengan itu, PNBP pada semester pertama 2026 mencapai Rp1,423 triliun, yang menjadi indikator kinerja positif. Dalu Agung menyatakan bahwa pertumbuhan ini tidak terlepas dari upaya penyederhanaan proses dan optimalisasi layanan.

Secara kategori, layanan pertanahan masih menjadi penghasil PNBP terbesar, sementara layanan penataan ruang menunjukkan perbaikan dari segi volume dan nilai. “Pelayanan penataan ruang sedang mengalami peningkatan, baik jumlah berkas maupun kontribusi pendapatan,” jelasnya. Meski demikian, layanan pertanahan tetap menjadi pilar utama dalam penerimaan negara, dengan banyak jenis transaksi yang diakui oleh masyarakat.

Ekonomi Dari Layanan Pertanahan

Dalu Agung menyoroti bahwa setiap berkas pertanahan memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. “Layanan pertanahan tidak hanya menghasilkan PNBP, tetapi juga meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan daerah melalui berbagai mekanisme,” tambahnya. Ia mencontohkan bahwa setiap Rp1 triliun PNBP yang diterima, secara langsung berkorelasi dengan Rp4,35 triliun pendapatan pajak (PPh) dan Rp8,24 triliun pendapatan berdasarkan hak tanah (BPHTB). Dengan demikian, nilai ekonomi yang dihasilkan jauh lebih besar daripada pendapatan langsung Kementerian ATR/BPN.

Menurut data yang dipaparkan, selama periode 2020 hingga 2025, total PNBP Kementerian ATR/BPN mencapai Rp15,9 triliun. Angka ini ditambahkan oleh kontribusi pendapatan pajak sebesar Rp69,2 triliun, serta BPHTB mencapai Rp131 triliun. Selain itu, nilai hak tanggungan yang diterima masyarakat mencapai Rp5.368 triliun. Total economic value added (EVA) dari seluruh aktivitas mencapai Rp5.584 triliun, yang menjadi bukti keberhasilan transformasi layanan.

“Setiap layanan pertanahan menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian, baik langsung maupun tidak langsung,” kata Dalu Agung. Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini diakui oleh pertumbuhan efisiensi, kemudahan berusaha, serta peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

Kontributor Utama PNBP

Layanan pertanahan mencakup berbagai transaksi yang penting bagi pendapatan negara. Dalam pelaksanaan pemberkasan, ada beberapa kategori utama yang menjadi kontributor, seperti pendaftaran surat keputusan perpanjangan dan pembaruan hak, transaksi jual beli yang menghasilkan peralihan hak, serta pengecekan sertipikat. Selain itu, layanan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), pemecahan bidang tanah, pewarisan, dan roya juga berperan signifikan.

Pada tahun 2026, PNBP mencapai angka yang mencerminkan perkembangan layanan. “Perkembangan ini menunjukkan bahwa Kementerian ATR/BPN berhasil meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa penyederhanaan proses administrasi menjadi kunci peningkatan volume layanan, yang pada akhirnya memperkuat kontribusi ekonomi. Selain PNBP, layanan ini juga memfasilitasi proses pembayaran pajak, memudahkan transaksi tanah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hak atas tanah.

Potensi Peningkatan di Masa Depan

Dalu Agung berharap peran Kementerian ATR/BPN dapat terus ditingkatkan melalui inovasi. “Dengan layanan pertanahan yang lebih efisien, ekonomi nasional bisa mendapat manfaat lebih besar,” tuturnya