Pemkab Bogor: Rekonstruksi jalan Citeureup-Sukamakmur tuntas tahun ini

Rekonstruksi Jalan Tajur–Sukamakmur Ditargetkan Rampung Akhir 2026

Programamal.com – Warga di koridor timur Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan segera merasakan dampak langsung dari proyek rekonstruksi ruas jalan yang menghubungkan Desa Tajur di Kecamatan Citeureup hingga wilayah Kecamatan Sukamakmur. Melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD), pemerintah daerah bersama pemerintah pusat memastikan pengerjaan yang dimulai pada 2025 akan dilanjutkan dan diselesaikan pada 2026. Langkah ini menjawab tuntutan lama masyarakat timur yang selama bertahun-tahun mendesak perbaikan akses jalan menuju Sukamakmur, kawasan yang selama ini terisolasi secara relatif akibat kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.

Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Program IJD

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa penanganan ruas tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, melainkan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Program IJD sendiri merupakan instrumen kebijakan nasional yang mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan daerah yang belum tersentuh program reguler. Dengan memanfaatkan skema ini, Pemkab Bogor mampu mempercepat penyelesaian ruas yang secara geografis dan ekonomis sangat dibutuhkan oleh ribuan warga di sisi timur kabupaten.

“Timur itu yang dikehendaki masyarakat dari dulu adalah perbaikan jalan dari mulai Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, hingga Sukamakmur.”

Pernyataan tersebut disampaikan Rudy di Cibinong pada Selasa, merujuk pada aspirasi yang telah lama mengemuka dalam berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa prioritas konektivitas bukan pilihan politik semata, melainkan kebutuhan struktural untuk mendorong pemerataan pembangunan yang selama ini terkonsentrasi di sisi barat dan tengah Kabupaten Bogor.

“Maka jalan tersebut kita berkolaborasi dengan pemerintah central melalui Inpres Jalan Daerah. Dibangunlah di tahun 2025, dilanjutkan di tahun 2026, rekonstruksi jalan dari mulai Tajur hingga Sukamakmur.”

Fondasi Konektivitas sebagai Pengungkit Ekonomi

Bagi Rudy, jaringan jalan yang memadai merupakan prasyarat mutlak bagi setiap upaya pemerataan pembangunan. Akses jalan yang layak tidak hanya memperlancar mobilitas harian masyarakat—seperti perjalanan ke pasar, sekolah, atau fasilitas kesehatan—tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Petani, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro di kawasan timur selama ini menghadapi biaya logistik yang tinggi serta waktu tempuh yang tidak efisien akibat kondisi jalan yang buruk. Rekonstruksi ruas Tajur–Sukamakmur diharapkan memangkas hambatan tersebut secara signifikan.

Dalam kerangka yang lebih luas, pembangunan ruas ini menjadi bagian integral dari strategi penataan wilayah timur yang dirancang Pemkab Bogor sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Konsep pusat pertumbuhan ini bertujuan menciptakan kutub ekonomi kedua di luar kawasan barat yang selama ini mendominasi aktivitas ekonomi kabupaten, sehingga distribusi manfaat pembangunan dapat lebih merata.

Infrastruktur Pendukung: Lahan dan Jalan Baru di Sukaresmi

Sebagai langkah konkret dalam menyiapkan pusat pertumbuhan tersebut, pemerintah daerah telah menyelesaikan penyediaan lahan seluas 64,5 hektare di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, pada 2025. Lahan ini akan menjadi basis pengembangan kawasan ekonomi baru yang mencakup fasilitas pendukung kegiatan produktif masyarakat setempat.

Selain itu, Pemkab Bogor juga membuka jalan baru sepanjang sekitar 10 kilometer yang menghubungkan Jalan Transyogi menuju Desa Sukaresmi. Pengerjaan ruas tambahan ini dimulai pada 2025 dan ditargetkan rampung pada 2026, sejalan dengan jadwal penyelesaian rekonstruksi Tajur–Sukamakmur. Dengan berfungsinya kedua ruas secara simultan, konektivitas internal wilayah timur akan meningkat secara drastis dan mengurangi ketergantungan tunggal pada satu koridor jalan.

Dimensi Politik: Aspirasi Pemekaran Bogor Timur

Di balik agenda infrastruktur, terdapat dimensi politik yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat di kawasan timur Kabupaten Bogor telah lama menyuarakan aspirasi pembentukan daerah otonomi baru yang kerap disebut Bogor Timur. Meskipun kewenangan formal atas pembentukan daerah otonomi baru tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten—melainkan melibatkan proses di tingkat provinsi dan pusat—Rudy memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki Pemkab Bogor untuk mempersiapkan wilayah secara administratif dan infrastruktur tetap dijalankan secara konsisten.

“Supaya harapan masyarakat tersebut dapat tercapai, lalu pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor, kita menyebutnya pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat, wilayah timur.”

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur di timur bukan hanya soal aspal dan beton, melainkan juga instrumen untuk menjawab tuntutan keadilan spasial. Dengan menyiapkan fondasi fisik—jalan, lahan, dan konektivitas—pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa ketika proses pemekaran atau redistribusi kewenangan terjadi di kemudian hari, wilayah timur sudah memiliki kapasitas infrastruktur yang memadai untuk berdiri sendiri secara ekonomi dan administratif.

Implikasi bagi Masyarakat

Bagi warga Desa Tajur, Sukaresmi, dan seluruh pemukiman di sepanjang koridor Citeureup–Sukamakmur, penyelesaian proyek ini pada akhir 2026 akan mengubah secara fundamental pola mobilitas harian. Waktu tempuh menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan akan memendek, biaya transportasi barang dan jasa akan menurun, dan akses ke layanan publik menjadi lebih realistis. Dalam jangka menengah, peningkatan konektivitas ini juga diharapkan menarik investasi swasta ke kawasan timur, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara sisi barat dan timur Kabupaten Bogor yang selama ini mencapai proporsi signifikan.