Special Plan: Menteri PU: Anggaran Kementerian PU harus beri manfaat bagi rakyat

Menteri PU: Anggaran Kementerian PU harus beri manfaat bagi rakyat

Special Plan – Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa seluruh dana yang dikelola oleh kementeriannya harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara di Jakarta, Rabu, di mana ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh penduduk Indonesia.

“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar Dody.

Menurut Dody, dari total pagu indikatif anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun, sebagian besar diperuntukkan untuk sektor Prasarana Strategis. Angka tersebut mencapai Rp31,53 triliun, yang bertujuan mendukung program-program prioritas nasional seperti pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta penanganan prasarana umum di wilayah yang terdampak bencana di Sumatera.

Dalam sektor Bina Marga, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp29,24 triliun digunakan untuk memperkuat infrastruktur transportasi. Ini mencakup pembangunan serta perbaikan jalan, jembatan, flyover, underpass, jembatan gantung, dan preservasi jalan serta jembatan yang ada. Peningkatan kapasitas infrastruktur ini diharapkan dapat mempercepat aksesibilitas di berbagai daerah.

Sementara itu, sektor Sumber Daya Air mendapatkan alokasi anggaran Rp25,44 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, serta program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Program-program ini bertujuan memastikan kebutuhan air untuk pertanian, industri, dan konsumsi masyarakat terpenuhi secara optimal.

Pada bidang Cipta Karya, anggaran sebesar Rp11,07 triliun dialokasikan untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan sampah, serta perluasan kawasan strategis nasional. Selain itu, dana juga digunakan untuk memperbaiki infrastruktur layanan dasar di wilayah pasca bencana. Peningkatan infrastruktur di sini bertujuan memastikan layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi tersedia di seluruh pelosok negeri.

Kementerian PU juga menyetorkan dana untuk Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, BPIW, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp1,19 triliun. Alokasi ini diharapkan dapat mendukung operasional dan pengawasan internal kementerian agar semua proyek dapat berjalan secara transparan dan terukur.

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui pagu indikatif anggaran Kementerian PU Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun. Persetujuan ini didasarkan pada Surat Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan terkait pagu belanja kementerian/lembaga TA 2027. Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp291 triliun, sedangkan pagu indikatif yang disetujui hanya sebesar Rp98,47 triliun.

Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI, menambahkan bahwa lembaganya akan terus berupaya meningkatkan anggaran untuk mendukung program-program nasional yang penting. “Selanjutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan,” kata Lasarus.

Menurut Lasarus, anggaran yang disetujui masih bisa ditingkatkan agar kebutuhan pembangunan infrastruktur dapat terpenuhi secara lebih maksimal. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, lembaga legislatif akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan program-program yang dirancang dapat berjalan efisien dan efektif.

Program-program yang dirancang meliputi pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, serta transportasi. Dalam konteks pembangunan jalan, misalnya, anggaran yang dialokasikan diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan daerah-daerah yang masih terisolasi. Selain itu, peningkatan jembatan dan flyover akan membantu mengurangi kemacetan di kota-kota besar, serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat pedesaan.

Dalam bidang irigasi, anggaran yang diterima diharapkan bisa mendorong pengembangan sistem irigasi yang lebih efisien. Ini penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan. Sementara itu, program IBM dan P3-TGAI juga berperan besar dalam memastikan distribusi air secara merata, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus selalu dipantau agar tidak ada penyalahgunaan dana. Ia menambahkan bahwa lembaga seperti BPIW dan BPSDM juga diberikan anggaran untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek besar. “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang masuk ke kementerian dapat diubah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Lasarus.

Dengan total anggaran yang disetujui, Dody dan timnya berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan dana tersebut. Ia berharap, selama periode lima tahun, kementerian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan bangsa. “Tujuan utama kami adalah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat melayani masyarakat secara seimbang,” kata Dody.