New Policy: Menlu Kuba: Menlu AS bohong karena sangkal blokade minyak Kuba

Menlu Kuba: Menlu AS Berbohong karena Sangkal Blokade Minyak Kuba

New Policy – Havana, 20 Juni – Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Parrilla, mengkritik tegas Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, dalam pernyataan terbarunya. Ia menyatakan bahwa Rubio melanggar kebenaran dengan menyangkal keberadaan blokade minyak yang diterapkan AS terhadap Kuba. Menurut Rodriguez, tindakan tersebut bertentangan dengan pernyataan Presiden AS, Donald Trump, yang sebelumnya membenarkan kebijakan pembatasan bahan bakar tersebut.

Kritik terhadap Konsistensi Pernyataan Rubio

Menlu Kuba menekankan bahwa Rubio tidak konsisten dalam menyampaikan informasi tentang situasi ekonomi di Kuba. Ia menilai, pernyataan yang dikeluarkan oleh Rubio terkait kelemahan Kuba justru bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kebijakan AS yang membatasi akses negara kepulauan tersebut pada sumber energi utama. “Rubio seharusnya ditanya mengapa ia terus-menerus membohongi publik dan menentang kebijakan yang diakui oleh Gedung Putih,” tulis Rodriguez dalam akun media sosial X.

“Saat menteri luar negeri AS berbicara tentang inkompetensi di Kuba, dia seharusnya ditanya mengapa dia terus-menerus berbohong dan bertentangan dengan presiden AS serta juru bicaranya dengan menyangkal keberadaan blokade bahan bakar total yang diakui oleh Gedung Putih,”

Rodriguez menyatakan bahwa Rubio menggunakan pernyataannya untuk “menyembunyikan tanggung jawab” dan memperlihatkan dirinya sebagai penyelamat. Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan upaya untuk mengabaikan kebijakan AS yang menghambat perekonomian Kuba. Kritik ini muncul di tengah ketegangan antara dua negara yang terus berlanjut sejak pemerintahan Trump memperkuat sanksi ekonomi terhadap Kuba.

Upaya Pemerintahan AS untuk Menekan Kuba

Menlu Kuba menyoroti rencana pencekikan ekonomi yang dibuat oleh Rubio dan pemerintahan AS. Ia menyebut bahwa kebijakan ini menghalangi perusahaan asing dari menjual suku cadang serta teknologi bagi pembangkit listrik termoelektrik di Kuba. “Ini mengganggu kebutuhan dasar negara kita untuk menghasilkan energi,” tambahnya.

Langkah pemerintah AS juga menargetkan CUPET, perusahaan minyak Kuba yang memiliki infrastruktur dan kapasitas untuk mengelola logistik bahan bakar. Rodriguez menyatakan bahwa perusahaan tersebut menjadi korban sanksi yang diterapkan, sehingga membuat Kuba semakin sulit mendapatkan pasokan minyak. Selain itu, pemerintahan Trump juga mengancam perusahaan nikel, sektor pariwisata, dan pertambangan, serta mencabut hak warga negara asing yang pernah mengunjungi Kuba untuk menggunakan ESTA saat memasuki AS.

Dalam pernyataannya, Menlu Kuba juga menuding Rubio secara terbuka menyerukan subversi terhadap tatanan konstitusional Kuba. Ia menambahkan bahwa Rubio terus-menerus mempromosikan ide intervensi militer AS di Kuba, yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara tersebut.

Pembatasan Minyak dan Dampaknya

Sebagai bagian dari kebijakan blokade, pemerintah AS menandatangani perintah eksekutif pada 29 Januari yang memungkinkan penerapan tarif terhadap negara-negara yang menjual atau menyediakan minyak kepada Kuba. Keputusan ini menjadi alasan utama mengapa Kuba mengalami kesulitan mendapatkan pasokan energi selama beberapa bulan terakhir.

Sebagai respons terhadap pembatasan tersebut, Kuba akhirnya menerima satu pengiriman minyak mentah pada tahun 2026. Jumlahnya mencapai sekitar 100.000 ton, yang diangkut oleh kapal Rusia Anatoly Kolodkin. Kuantitas ini dianggap sebagai pengalihan kecil dari tekanan ekonomi yang dialami negara tersebut. Rodriguez menyoroti bahwa minyak mentah ini sangat penting untuk menjaga operasional pembangkit listrik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, kritik terhadap kebijakan AS terus berkembang. Menlu Kuba mengatakan bahwa blokade minyak tidak hanya membatasi akses bahan bakar, tetapi juga mencegah negara-negara lain untuk berkerjasama dalam pengiriman energi. “Ini adalah upaya untuk mengisolasi Kuba secara ekonomi dan politik,” ujarnya.

Kebijakan AS dan Peran Kuba dalam Hubungan Internasional

Kuba telah lama menjadi tujuan blokade AS, yang dianggap sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang bertujuan menghancurkan perekonomian negara tersebut. Rodriguez menekankan bahwa sanksi ini memperparah krisis yang ditimbulkan oleh pengaruh globalisasi dan ketergantungan Kuba pada impor. “Kuba tetap berdiri dengan kebijakan yang konsisten, meski harus menghadapi tekanan dari pihak luar,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintahan Trump dan Rubio dianggap berupaya untuk memperkuat dominasi AS dalam perpolitikan kawasan Karibia. Rodriguez menyatakan bahwa tindakan mengabaikan blokade minyak ini adalah bagian dari strategi untuk memperlihatkan keberhasilan mereka dalam menekan Kuba. “Ini adalah bentuk kebohongan yang terus-menerus, sekaligus upaya untuk mengontrol alur informasi internasional,” ujarnya.

Analisis dan Tantangan di Depan

Para analis mengatakan bahwa tindakan kritik Menlu Kuba ini menggambarkan ketegangan yang semakin memuncak antara kedua negara. Meski AS telah memberikan sedikit relaksasi dengan pengiriman minyak Rusia, ini belum cukup untuk menyelamatkan ekonomi Kuba dari tekanan. Rodriguez menilai bahwa kebijakan blokade minyak AS adalah salah satu dari serangkaian tindakan yang bertujuan menghancurkan kemandirian Kuba.

Sementara itu, pihak internasional mengambil kebijakan AS sebagai alasan untuk terus menjalin kerjasama dengan Kuba. Misalnya, negara-negara seperti Rusia dan China masih berkomitmen untuk memasok bahan bakar ke Kuba meski terus-menerus dijatuhkan sanksi. Menlu Kuba memandang bahwa hal ini membuktikan bahwa blokade AS tidak sepenuhnya efektif dalam mengisolasi negara tersebut.

Seiring dengan itu, kritik terhadap Rubio juga mencerminkan ketidakpuasan Kuba terhadap sikap pemerintahan AS yang dinilai tidak konsisten. Rodriguez mengingatkan bahwa kebijakan blokade minyak adalah bagian dari upaya menyeluruh untuk memperkuat kontrol AS atas Kuba, termasuk dalam bidang kesehatan dan pendidikan. “Ini bukan hanya tentang minyak, tapi juga tentang keseluruhan strategi yang bertujuan memperkuat dominasi ekonomi AS,” tutur Menlu Kuba.

Di tengah tantangan tersebut, Kuba tetap berusaha memperbaiki kondisi ekonominya melalui kerja sama dengan negara-negara lain. Namun, Menlu Kuba menegaskan bahwa kebijakan AS terus menjadi hambatan utama. “Kita harus terus bersikap tegas dalam menyampaikan fakta, karena kebohongan dari pihak luar menjadi ancaman terhadap kebijakan nasional kita,” pungkasnya.