Menhub sebut Perpres ojol atur potongan antaran makanan dan barang

Perpres Ojol Akan Fokus pada Potongan Biaya Layanan Pengantaran Makanan dan Barang

Programamal.com – Industri pengantaran digital di Indonesia memasuki fase baru dalam kerangka regulasi. Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus yang mengatur mekanisme potongan biaya layanan untuk layanan pengantaran makanan dan barang melalui platform ojek online. Aturan ini diharapkan menutup celah hukum yang selama ini membuat jutaan pengantar makanan dan kurir barang beroperasi tanpa payung regulasi yang jelas mengenai besaran komisi yang dipotong dari setiap transaksi.

Keputusan untuk menerbitkan regulasi terpisah bagi sektor pengantaran barang dan makanan bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, jutaan pengemudi di Indonesia mengandalkan layanan pesan-antar makanan dan pengiriman paket sebagai sumber penghasilan utama. Namun, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur bagaimana platform digital memotong biaya layanan dari setiap pesanan yang mereka selesaikan. Ketidakjelasan ini kerap memicu ketegangan antara pengemudi dan perusahaan platform, terutama terkait transparansi besaran komisi dan perlindungan hak pekerja digital.

Pengangkutan Orang Tetap Mengikuti Aturan Lama

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa Perpres yang sedang difinalisasi sama sekali tidak menyentuh ketentuan potongan biaya layanan untuk angkutan orang. Besaran komisi sebesar 8 persen yang berlaku bagi layanan transportasi penumpang melalui aplikasi ojek online telah ditetapkan sebelumnya dalam regulasi yang sudah berjalan, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan ulang.

Pernyataan ini disampaikan Dudy seusai mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta pada Selasa. Ia menjelaskan bahwa fokus utama aturan baru adalah sektor yang selama ini berada di luar jangkauan regulasi spesifik, yakni pengantaran makanan dan pengiriman barang.

“Oh, enggak (bukan untuk potongan angkutan orang). Kalau yang untuk angkutan orang kan sudah ditentukan bahwa 8 persen potongannya. Nah, ini (Perpres ojol yang akan terbit) itu untuk pengaturan antaran makanan dan antaran barang yang selama ini kan tidak diatur.”

Dudy menambahkan bahwa pengaturan baru akan mencakup mekanisme biaya layanan secara menyeluruh untuk kedua kategori tersebut, sehingga ke depan setiap transaksi pengantaran makanan maupun pengiriman barang akan memiliki dasar hukum yang jelas mengenai besaran komisi yang boleh dipotong oleh platform.

“Nah, ini (layanan pengantaran makanan dan barang) yang dicoba diatur sedemikian rupa.”

Proses Finalisasi Bersama Beberapa Kementerian

Pembahasan draf Perpres tersebut tidak dilakukan oleh satu kementerian saja. Dudy mengungkapkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) turut terlibat dalam proses penyusunan aturan. Saat ini, dokumen regulasi berada pada tahap finalisasi sebelum resmi diterbitkan dan berlaku.

“Sudah (dibahas bersama Kemensetneg dan Kemkomdigi). Makanya ini sedang difinalkan.”

Keterlibatan Kemkomdigi dalam proses ini bukan kebetulan. Sebagai kementerian yang mengawasi ekosistem digital dan komunikasi, Kemkomdigi memiliki mandat untuk memastikan bahwa regulasi yang lahir mampu mengakomodasi dinamika teknologi sekaligus melindungi kepentingan para pelaku usaha digital, termasuk pengemudi mitra.

Proteksi Pengemudi sebagai Prioritas Pemerintahan Prabowo

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menempatkan perlindungan pengemudi sebagai salah satu prioritas dalam merancang kebijakan ekonomi digital. Pendekatan ini berangkat dari pengakuan bahwa jutaan pengemudi mitra pengantaran barang dan makanan merupakan tulang punggung ekonomi informal yang kini bertransformasi menjadi bagian dari ekonomi digital. Tanpa perlindungan yang memadai, para pengemudi rentan terhadap eksploitasi komisi yang tidak transparan dan kondisi kerja yang tidak manusiawi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan komitmen tersebut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Rabu (19/8). Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang akan diterbitkan harus berpihak pada kepentingan pengemudi dan memberikan mereka akses terhadap hak-hak yang layak.

“Sesuai Perpres dan pesan Presiden Prabowo, kita harus melindungi dan memberikan yang terbaik untuk pengemudi.”

Nezar juga menjelaskan bahwa regulasi khusus bagi pengemudi mitra pengantaran barang di era digital akan menjadi kewenangan Kemkomdigi. Pembagian peran ini dimaksudkan agar pengawasan terhadap ekosistem digital tetap berada di tangan lembaga yang memiliki kompetensi teknis dan pemahaman mendalam tentang operasional platform berbasis aplikasi.

Implikasi bagi Ekosistem Pengantaran Digital

Penerbitan Perpres ini berpotensi mengubah lanskap bisnis pengantaran makanan dan barang di Indonesia secara signifikan. Bagi platform digital, aturan yang jelas mengenai besaran komisi akan menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa dengan pengemudi. Bagi pengemudi sendiri, transparansi mekanisme potongan biaya layanan berarti mereka dapat memperkirakan penghasilan bersih per pesanan tanpa harus menebak-nebak besaran komisi yang dipotong secara sepihak oleh perusahaan.

Di sisi lain, regulasi ini juga membuka ruang bagi pemerintah untuk menetapkan standar minimum perlindungan kerja bagi pengemudi digital, termasuk ketentuan mengenai jam kerja, jaminan keselamatan, dan mekanisme penyelesaian keluhan. Dengan demikian, Perpres yang sedang difinalisasi ini bukan sekadar instrumen pengaturan tarif, melainkan juga langkah awal menuju pengakuan formal terhadap status pengemudi mitra dalam kerangka hukum ketenagakerjaan digital Indonesia.

Proses finalisasi yang sedang berlangsung menandakan bahwa aturan tersebut diperkirakan akan segera diterbitkan dalam waktu dekat. Publik dan pelaku industri kini menanti bagaimana bentuk final regulasi ini akan menyeimbangkan kepentingan platform, pengemudi, dan konsumen dalam satu kerangka yang adil dan berkelanjutan.