Latest Program: BPKP siap dorong daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah

Dorong Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah

Latest Program – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah berupaya untuk mendukung daerah-daerah yang hingga kini masih mengalami ketergantungan terhadap pendapatan dari pusat. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP, Setya Nugraha, menegaskan komitmen lembaga tersebut untuk membantu wilayah-wilayah tersebut menemukan sumber pendapatan baru tanpa menambah beban masyarakat. Pernyataan ini disampaikan saat Setya menghadiri acara pengukuhan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, yang diumumkan melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu. Pada kesempatan itu, ia menekankan pentingnya peran aktif Kedeputian PPKD dalam mendampingi pemerintah daerah menghadapi tantangan tata kelola keuangan yang semakin rumit, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program pembangunan di tingkat lokal.

Peran BPKP dalam Penguatan Sektor Pendapatan

Kedeputian PPKD BPKP memprioritaskan pengawasan peningkatan sektor pendapatan daerah, khususnya melalui program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD). Program ini bertujuan untuk menggali potensi sumber keuangan lokal, seperti pajak dan retribusi, agar dapat memperkuat kemandirian fiskal. Selain itu, BPKP juga terlibat dalam pengawasan tata kelola pendidikan, terutama melalui pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana tersebut menjadi alat penting untuk mendukung operasional sekolah di berbagai daerah, dan BPKP bertugas memastikan penggunaannya efektif serta tidak disalahgunakan.

“BPKP siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah untuk menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat,” ujar Setya Nugraha dalam acara tersebut.

Di sisi lain, BPKP turut berperan dalam pengawasan lintas sektor, seperti Satuan Tugas (Satgas) yang mengawasi kawasan hutan sawit dan tambang. Tujuan dari hal ini adalah memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam serta menghindari penyimpangan dalam penggunaan dana dari sektor-sektor tersebut. Dalam rangka memperkuat pengawasan, BPKP juga memfokuskan perhatian pada kesiapan pelaksanaan program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), di tingkat regional. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pangan yang lebih merata.

Isu-Isu Penting dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan manajemen aset daerah yang rawan sengketa juga menjadi salah satu prioritas BPKP. Setya menjelaskan bahwa hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko konflik kepentingan serta memastikan penggunaan aset sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, BPKP aktif dalam mitigasi risiko pada proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), termasuk dalam mengawasi kejelasan prosedur dan pengelolaan dana dalam setiap pengadaan. Pemberdayaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sulawesi Selatan juga menjadi fokus utama, dengan BPKP berkomitmen meningkatkan kapabilitas lembaga pengawasan tersebut melalui pendampingan probity audit yang sinergis dengan Inspektorat setempat.

“Guna mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini, BPKP berkomitmen penuh untuk meningkatkan kapabilitas APIP di Sulawesi Selatan,” tambah Setya Nugraha.

Pelaksanaan OPAD, misalnya, didorong agar daerah dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor-sektor lokal, seperti retribusi daerah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dan lainnya. Dalam hal ini, BPKP berperan sebagai mitra strategis dalam memberikan arahan dan evaluasi terhadap penerapan program tersebut. Kedeputian PPKD BPKP juga menyasar peningkatan kualitas pengelolaan anggaran belanja, terutama dalam upaya mempercepat penurunan prevalensi stunting. Stunting, atau kekurangan pertumbuhan pada anak, menjadi isu kritis yang perlu diatasi melalui pendekatan keuangan yang tepat.

Respon Positif dari Pemerintah Daerah

Komitmen BPKP dalam mendukung pengembangan kemandirian fiskal daerah mendapat respons yang baik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi peran BPKP dalam meningkatkan capaian PBBKB di provinsi tersebut. “Kami mengapresiasi dukungan BPKP yang selama ini telah terbukti berhasil meningkatkan capaian PBBKB di Sulawesi Selatan,” ujar Andi dalam pernyataannya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan BPKP sangat krusial dalam menciptakan inovasi untuk menemukan sumber pendapatan baru, yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program MBG, yang menjadi salah satu proyek strategis nasional, juga diharapkan dapat menjadi contoh keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, BPKP berupaya memastikan program ini tidak hanya efektif, tetapi juga transparan dalam pelaksanaannya. Selain itu, lembaga ini aktif dalam mendorong pengawasan keuangan di daerah-daerah lain, termasuk melalui peningkatan keterlibatan pihak-pihak terkait seperti kepala daerah, legislator, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang lebih kuat, mengurangi kemungkinan penyimpangan, dan memastikan keuangan daerah dapat berjalan secara mandiri.

Untuk mencapai hal tersebut, BPKP mengupayakan pendekatan berbasis probity audit. Probity audit, atau audit probity, adalah metode pengawasan yang memprioritaskan pencegahan masalah keuangan sejak awal, dengan menekankan pada transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Setya menjelaskan bahwa pendampingan ini dilakukan bersamaan dengan inspektorat daerah, sehingga membentuk sinergi yang kuat dalam mengawasi keuangan. Dengan metode ini, daerah tidak hanya mampu mengelola dana secara lebih baik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kehadiran BPKP di Sulawesi Selatan juga diharapkan menjadi wadah pertukaran informasi dan pengalaman antara pusat dan daerah. Mardiyanto Arif Rakhmadi, sebagai Kepala Perwakilan BPKP, ditempatkan untuk memastikan program-program pengawasan dapat diimplementasikan secara efektif di wilayah tersebut. “Kita perlu membangun kerja sama yang lebih erat antara BPKP dan pemerintah daerah, agar program keuangan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang di