Latest Program: Ekonom: WFH ASN jadi strategi konsolidasi belanja fiskal

Ekonom: WFH ASN jadi strategi konsolidasi belanja fiskal

Latest Program – Di tengah tekanan ekonomi global, kebijakan kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai efektif sebagai strategi konsolidasi belanja fiskal. Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), menyatakan bahwa kebijakan ini tetap masuk akal sebagai bagian dari upaya menekan pengeluaran negara. Menurutnya, pemerintah perlu mengintegrasikan beberapa langkah untuk memastikan efisiensi anggaran tercapai secara optimal.

Kombinasi Kebijakan yang Mampu Memicu Efisiensi Anggaran

Yusuf menjelaskan bahwa kebijakan WFH tidak hanya mampu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memperkuat penggunaan sumber daya secara lebih bijak. Kombinasi WFH dengan merealokasi dana kementerian/lembaga (K/L), implementasi B50, serta penyesuaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari seminggu, kata Yusuf, memberikan peluang untuk menciptakan ruang efisiensi anggaran yang signifikan. Ia menyebutkan, upaya ini diperkirakan mampu menghemat hingga lebih dari Rp200 triliun.

“Di titik itulah ruang fiskal mulai terasa cukup signifikan untuk menjaga defisit tetap berada di koridor 2,9 persen tanpa harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi,” jelas Yusuf.

Pola Kerja Efisien dan Penghematan Biaya BBM

Kebijakan WFH, menurut Yusuf, juga berdampak pada pengurangan konsumsi BBM. Sebab, dengan mengurangi jumlah orang yang bepergian ke kantor, permintaan bahan bakar minyak berkurang. Hal ini memberikan ruang untuk menyesuaikan harga subsidi BBM tanpa harus memberatkan masyarakat secara signifikan. Namun, Yusuf menekankan bahwa kebijakan ini perlu diukur berdasarkan hasil yang nyata, bukan hanya penurunan angka konsumsi Pertalite.

“Ini penting karena ada risiko penurunan kualitas layanan di daerah yang infrastruktur digitalnya belum memadai,” tambahnya. Yusuf memperingatkan, jika kebijakan WFH hanya diukur melalui konsumsi bahan bakar, mungkin saja tidak mencerminkan efisiensi yang sebenarnya. Di daerah dengan akses internet terbatas, misalnya, transisi ke pola kerja jarak jauh bisa menghambat produktivitas atau memicu perubahan perilaku kerja yang tidak optimal.

Dampak pada Sektor Informal dan Perlu Evaluasi yang Lebih Rinci

Yusuf menggarisbawahi bahwa pemerintah harus mempertimbangkan dampak kebijakan WFH terhadap sektor informal. Ia menyebutkan, pedagang kaki lima di sekitar kawasan perkantoran, pengemudi ojek daring, dan penyedia jasa transportasi umum menjadi korban langsung dari pengurangan aktivitas di luar kantor. “Setiap Jumat, sektor-sektor ini kehilangan perputaran ekonomi yang cukup besar,” kata Yusuf.

Menurutnya, penurunan pendapatan di sektor informal ini bisa berdampak pada daya beli masyarakat, terutama di daerah urban. Untuk menghindari hal tersebut, Yusuf menyarankan bahwa pemerintah perlu menghitung lebih lanjut dampak kebijakan WFH terhadap aktivitas ekonomi yang terkait dengan penggunaan jasa transportasi dan kebutuhan harian pekerja informal.

Strategi Konsolidasi yang Tidak Hanya Menjadi Simbolisme

Kebijakan WFH, menurut Yusuf, tidak boleh hanya dianggap sebagai simbolisme atau langkah simbolik. Ia menegaskan bahwa untuk mengubah kebijakan ini menjadi solusi yang berkelanjutan, pemerintah harus mengevaluasi secara lebih mendalam. “Evaluasi pada periode Mei hingga Juli sebaiknya dilakukan dengan metodologi yang lebih granular,” lanjut Yusuf.

Yusuf memberi contoh bahwa pemerintah bisa membandingkan konsumsi BBM di zona perkantoran ASN dengan wilayah kontrol yang tidak terdampak. Dengan pendekatan ini, kenaikan efisiensi anggaran bisa dibuktikan secara objektif. Ia menambahkan, metode evaluasi yang lebih spesifik akan membantu membedakan antara pengurangan belanja yang benar-benar dipicu oleh kebijakan WFH dengan penurunan yang disebabkan oleh faktor eksternal.

Penghematan Anggaran dan Kontribusi untuk Stabilitas Ekonomi

Yusuf menyatakan bahwa penghematan anggaran sebesar Rp200 triliun bisa menjadi fondasi untuk memperkuat stabilitas ekonomi. Kebijakan ini, katanya, membantu pemerintah memenuhi target defisit yang dijaga di koridor 2,9 persen. Dengan cara ini, pemerintah tidak perlu mengandalkan kenaikan harga BBM untuk mencapai efisiensi belanja.

“Kombinasi kebijakan itu diperkirakan mendorong ruang efisiensi anggaran melampaui Rp200 triliun,” jelas Yusuf. Ia berpendapat bahwa angka tersebut bisa menjadi angin segar bagi perekonomian nasional, terutama jika dikelola dengan baik. Yusuf juga menekankan bahwa kebijakan ini membutuhkan pengawasan terus-menerus untuk memastikan tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan publik.

Peluang dan Tantangan Kebijakan WFH

Yusuf menyoroti bahwa kebijakan WFH bukan hanya mengurangi biaya, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat kinerja aparatur. Dengan mengubah pola kerja, pekerjaan bisa lebih fokus pada tugas inti dan mengurangi pemborosan waktu serta sumber daya. Namun, ia juga menyebutkan bahwa kebijakan ini perlu disertai dengan kebijakan pendamping untuk memastikan tidak ada kesenjangan dalam layanan publik.

Yusuf mengatakan, pentingnya indikator keberhasilan berbasis kualitas pelayanan publik bisa dilihat dari ketahanan sistem administrasi di wilayah yang memiliki akses teknologi terbatas. Di sisi lain, ia menilai bahwa efisiensi anggaran ini bisa diimbangi dengan peningkatan produktivitas, selama program kebijakan dikelola secara transparan.

Konsolidasi Belanja Fiskal sebagai Upaya Jangka Panjang

Menurut Yusuf, kebijakan konsolidasi belanja fiskal melalui WFH perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Ia menekankan bahwa penghematan anggaran tidak hanya bisa terjadi pada tahun ini, tetapi juga harus dijaga dalam beberapa tahun ke depan. Yusuf berharap pemerintah mampu mempertahankan kebijakan ini sebagai model efisiensi yang