OJK: SNLIK jadi modal “mapping” program edukasi keuangan

SNLIK Jadi Dasar OJK Menyusun Edukasi Keuangan yang Lebih Terarah

Programamal.com – OJK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanfaatkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) sebagai pijakan untuk menentukan arah program edukasi keuangan di berbagai wilayah Indonesia. Data survei yang didukung Badan Pusat Statistik (BPS) dipandang penting untuk melihat kebutuhan masyarakat secara lebih terukur, khususnya di daerah dengan tingkat literasi atau akses keuangan yang masih perlu diperkuat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa survei tersebut membantu OJK memahami posisi masyarakat Indonesia dalam pemahaman dan penggunaan produk serta layanan keuangan. Pemahaman itu diperlukan sebelum lembaga menyusun langkah edukasi yang sesuai dengan kondisi tiap daerah.

“Saya ingin menyampaikan betapa arti hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan itu sangat penting dan bermanfaat buat masyarakat. Dengan adanya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ini kami bisa tahu persis, ke mana kita mengarahkan kapal kita. Kita harus tahu kita berada di titik mana,” kata Friderica di Jakarta, Sabtu.

SNLIK mengukur dua aspek yang saling berkaitan. Literasi keuangan berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat saat mengambil keputusan keuangan. Sementara inklusi keuangan menggambarkan keterjangkauan serta pemanfaatan produk dan jasa keuangan. Dengan mengetahui kedua gambaran tersebut, program edukasi dapat diarahkan kepada kebutuhan yang lebih spesifik.

Program Disesuaikan dengan Kondisi Wilayah

OJK melihat hasil SNLIK sebagai perangkat pemetaan untuk menentukan wilayah yang memerlukan perhatian lebih besar. Daerah yang masih tertinggal dari angka nasional dalam aspek literasi maupun inklusi dapat menjadi prioritas penguatan sosialisasi dan pendidikan keuangan.

“Dan dengan hasil SNLIK ini, kami tahu berapa tingkat literasi masyarakat Indonesia dan berapa tingkat inklusinya. Dengan itu kami mapping berbagai program edukasi yang baik untuk dilakukan untuk setiap wilayah-wilayah yang dirasa masih kurang tingkat literasinya maupun tingkat inklusinya,” imbuhnya.

Pendekatan berbasis data menjadi penting karena kebutuhan edukasi masyarakat tidak selalu sama. Sebagian kelompok mungkin membutuhkan pemahaman dasar tentang pengelolaan keuangan, sementara kelompok lain memerlukan penguatan kemampuan untuk mengenali produk keuangan, memahami risiko, atau memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Bagi masyarakat, literasi keuangan yang memadai dapat membantu dalam mengambil keputusan secara lebih hati-hati, termasuk saat menggunakan layanan keuangan. Edukasi juga memiliki peran dalam perlindungan konsumen, sebab masyarakat yang memahami hak, kewajiban, manfaat, dan risiko suatu layanan akan memiliki dasar yang lebih baik sebelum melakukan transaksi.

Bagian dari Fungsi Perlindungan Konsumen

Friderica menekankan bahwa peran OJK tidak berhenti pada pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Lembaga tersebut juga memiliki mandat perlindungan terhadap masyarakat dalam aktivitas keuangan, termasuk melalui peningkatan literasi dan edukasi.

“OJK by undang-undang, mendapat tugas yang mengatur, mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Namun, ada satu tugas juga, melindungi. Salah satu aspek pelindungan adalah memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat,” ujar dia.

Dalam praktiknya, perlindungan masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pengawasan terhadap pelaku industri. Masyarakat juga perlu memiliki informasi yang cukup agar dapat mempertimbangkan keputusan finansial dengan baik. Karena itu, survei seperti SNLIK dapat membantu penyelenggaraan program publik menjadi lebih tepat sasaran dan relevan dengan kondisi di lapangan.

Hasil survei dapat memberikan gambaran mengenai kesenjangan antarwilayah. Dengan data tersebut, program edukasi tidak hanya disusun secara nasional, tetapi juga dapat mempertimbangkan karakteristik daerah. Langkah ini diharapkan membuat upaya peningkatan pemahaman keuangan lebih efektif bagi masyarakat yang menjadi sasaran.

Peran BPS dan Jangkauan Sampel Survei

OJK turut mengapresiasi BPS sebagai mitra penting dalam pelaksanaan survei literasi dan inklusi keuangan. Kolaborasi tersebut memungkinkan pengumpulan data dalam skala besar, yang kemudian dapat digunakan untuk menilai kondisi sampai tingkat wilayah yang lebih rinci.

Kemitraan ini juga berjalan seiring dengan keterlibatan OJK dalam International Network for Financial Education (INFE) OECD. Indonesia saat ini sedang menjalani proses aksesi menuju keanggotaan OECD, sementara OJK aktif sebagai anggota jaringan edukasi keuangan tersebut.

“Saat ini kita sedang dalam proses aksesi untuk negara OECD, tapi kami secara aktif menjadi member dari INFE-nya, International Network for Financial Education,” kata Friderica.

Ia menyoroti perbedaan skala survei yang dilakukan OECD dan survei bersama BPS. Survei OECD umumnya menggunakan sekitar 1.000 hingga 2.000 sampel. Di Indonesia, pelaksanaan SNLIK bersama BPS pada tahun pertama melibatkan lebih dari 10 ribu sampel, sedangkan survei terakhir mencakup 75 ribu sampel.

“OECD juga punya survei terkait literasi-inklusi di semua negara OECD. Mereka kalau survei sekitar 1.000-2.000 sampel, sedangkan dengan BPS, tahun pertama kita 10 ribu lebih sampelnya, dan terakhir kemarin 75 ribu, jadi luar biasa. Terima kasih untuk seluruh insan statistik Indonesia,” ujarnya.

Jumlah sampel yang lebih besar memberi ruang bagi pembacaan kondisi masyarakat yang lebih luas. Data tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyusunan kebijakan, sekaligus membantu melihat area yang perlu mendapatkan penguatan melalui program literasi dan akses keuangan.

Target Perluasan hingga Kabupaten dan Kota

Ke depan, OJK berharap kerja sama dengan BPS dapat semakin diperkuat agar hasil survei tersedia dengan tingkat ketelitian yang lebih mendalam. Salah satu arah yang diharapkan adalah perluasan pemetaan hingga tingkat kabupaten dan kota.

“Karena ini sangat penting, jadi kita bisa tahu provinsi mana yang masih di bawah angka nasional (literasi dan inklusi keuangan), dan mana yang sudah baik. Insya Allah tahun depan kita mau bekerja sama untuk (memperluas survei) tingkat kabupaten/kota,” ujar Friderica.

Pemetaan hingga kabupaten dan kota dapat membantu penyusunan edukasi keuangan yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, data SNLIK tidak hanya menjadi angka statistik, melainkan modal untuk mengarahkan program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat di sektor keuangan secara lebih terukur.