Hasil Pertemuan: Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran

Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran

Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran yang mengakibatkan kematian Ayatollah Ali Khamenei memicu diskusi kembali mengenai peran Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif internasional yang dipimpin AS untuk mendinginkan ketegangan di Timur Tengah. Beberapa kelompok sipil mulai meragukan partisipasi Indonesia dalam forum tersebut, termasuk Majelis Ulama Indonesia, akademisi, serta organisasi masyarakat. Aliansi mahasiswa Universitas Indonesia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kembali keanggotaan negara ini dalam BoP.

BoP diberi tugas menggiatkan gencatan senjata, menyalurkan bantuan kemanusiaan, serta membantu pemulihan dan stabilitas wilayah Gaza setelah konflik melalui keberadaan pasukan stabilisasi internasional. Namun, setelah serangan terhadap Iran, relevansi forum ini mulai dipertanyakan. Terlebih, AS dan Israel yang terlibat langsung dalam serangan tersebut juga termasuk dalam inisiatif BoP ini.

“Semua pembicaraan mengenai BoP ditunda sementara, sementara perhatian pemerintah fokus pada perkembangan konflik di Iran,” jelas Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia menambahkan, “Kita masih berkomunikasi dengan kedua belah pihak, pihak AS dan Iran. Kita menunggu beberapa hari dan minggu ke depan situasinya.”

Langkah Indonesia Tidak Tegas, Pertimbangan Geopolitik

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang mempertimbangkan ulang posisi Indonesia dalam BoP. “Dengan perang di Iran ini, potensi BoP untuk berhasil bisa jadi menurun,” kata Hassan, sambil menambahkan, “Presiden mengatakan kita akan menilai sejauh mana BoP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar.”

Kemudian, analis kebijakan Lina Alexandra menyebut sikap pemerintah Indonesia yang hati-hati mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik, terutama dalam hubungan dengan AS. “Mungkin pemerintah khawatir bahwa jika tidak menerima tawaran bergabung dalam BoP, Indonesia akan menghadapi tekanan lebih besar dalam negosiasi tarif dengan AS,” ujarnya. Namun, menurutnya, alasan ini seharusnya tidak lagi menjadi hambatan utama bagi Indonesia.

“Intinya adalah kita tidak ingin membuat Trump marah,” kata Lina. Ia menekankan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya menjadi dasar kekhawatiran kini berubah menjadi tidak pasti setelah AS sendiri membatalkan sebagian keputusan itu. “Apakah itu masih menjadi pertimbangan? Karena kita juga tidak tahu sekarang agreement itu masih berlaku atau tidak,” tanya Lina.

Kemudian, dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia, Hadza Min Fadhli Robby, memandang bahwa partisipasi Indonesia di BoP tidak secara langsung berdampak besar pada perubahan dinamika konflik di kawasan Timur Tengah. “Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak otomatis memberi pengaruh diplomatik yang signifikan,” tambahnya.

Sementara itu, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan keputusan tegas terkait keluarnya dari BoP. Hal ini terjadi meski respons resmi terhadap serangan yang membunuh pemimpin tertinggi Iran masih tergolong minim. Meski selama ini Indonesia konsisten menolak tindakan militer yang melanggar kedaulatan negara lain, seperti Palestina, kekhawatiran itu belum sepenuhnya diubah menjadi keputusan.