WNA China ditolak masuk Indonesia diduga curi barang di pesawat

Imigrasi Soekarno-Hatta Tolak Masuk Warga China yang Diduga Terlibat Pencurian di Pesawat

Programamal.com – Seorang warga negara China berinisial HW tidak diizinkan memasuki wilayah Indonesia setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Keputusan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan HW dalam pencurian barang milik penumpang di pesawat Starlux Airlines yang melayani rute Taipei–Jakarta.

HW tiba bersama penerbangan Starlux JX761 dari Taipei pada Sabtu (3/10). Pesawat itu mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 11.20 WIB. Setelah memasuki area kedatangan internasional, ia langsung menjalani pemeriksaan dan proses administrasi oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta.

Pemeriksaan dilakukan setelah Kantor Imigrasi menerima permohonan bantuan yang berkaitan dengan dugaan kejadian pencurian selama penerbangan. Permohonan itu melibatkan Taipei Economic and Trade Office atau KDEI Taipei, sementara komunikasi lanjutan juga dilakukan dengan Atase Polisi Taiwan di Indonesia dan pihak maskapai Starlux.

Pemeriksaan Keimigrasian Tetap Berlaku Meski Visa Masih Aktif

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdhana, menjelaskan bahwa setiap warga asing yang tiba di Indonesia tetap harus melewati penilaian keimigrasian. Kepemilikan visa yang masih berlaku tidak otomatis menjadi jaminan seseorang dapat diterima masuk apabila terdapat pertimbangan keamanan, ketertiban umum, atau informasi resmi dari pihak berwenang.

“Hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang diizinkan masuk, serta keberadaannya tidak boleh membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Untuk itu, setiap orang asing tetap harus melalui pemeriksaan keimigrasian secara menyeluruh,” kata Galih.

Dalam kasus ini, HW tercatat memegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan atau VKBP yang berlaku hingga 27 April 2027. Namun, status visa tersebut tidak menghalangi Imigrasi untuk mengambil keputusan penolakan masuk setelah pemeriksaan dan koordinasi dengan pihak terkait selesai dilakukan.

Penolakan itu dilakukan dengan mempertimbangkan atensi resmi dari otoritas Taiwan. Petugas kemudian menyimpulkan bahwa HW tidak dapat melanjutkan proses masuk ke Indonesia sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku.

“Dalam kasus ini, kami menerima atensi resmi dari pihak berwenang Taiwan dan setelah dilakukan pemeriksaan serta koordinasi dengan pihak terkait, yang bersangkutan diputuskan untuk ditolak masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” paparnya.

Paspor Diberi Cap Denied Entry

Keputusan tersebut merujuk pada Pasal 92 huruf (h) dan Pasal 93 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024. Ketentuan itu menjadi dasar bagi pejabat imigrasi untuk menolak masuk orang asing dalam kondisi yang memenuhi persyaratan penolakan.

Sesudah prosedur pemeriksaan dan administrasi diselesaikan, paspor HW dibubuhi cap denied entry. Cap ini menandakan bahwa ia tidak memperoleh izin untuk memasuki Indonesia pada kedatangan tersebut. Langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan di pintu masuk internasional, khususnya di bandara yang menjadi salah satu jalur utama pergerakan orang lintas negara.

Penolakan masuk bukanlah proses yang sama dengan penanganan pidana di dalam wilayah Indonesia. Dalam peristiwa ini, tindakan Imigrasi berfokus pada kewenangan untuk menentukan apakah seorang warga asing dapat melewati pemeriksaan perbatasan dan diizinkan masuk. Dugaan kejadian di pesawat tetap menjadi bagian dari informasi yang dipertimbangkan dalam koordinasi dengan pihak berwenang dan maskapai.

Dipulangkan ke Taipei dengan Penerbangan Berikutnya

HW kemudian dipulangkan ke titik embarkasi awalnya di Taipei. Pemulangan dilakukan pada kesempatan pertama menggunakan pesawat Starlux JX762 dengan rute Jakarta–Taipei. Dengan demikian, ia tidak melanjutkan perjalanan atau melakukan kegiatan apa pun di Indonesia setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

Peristiwa ini menegaskan peran pemeriksaan imigrasi sebagai lapisan pengamanan di gerbang masuk negara. Petugas tidak hanya memeriksa dokumen perjalanan, melainkan juga menilai kelayakan masuk seseorang melalui informasi yang tersedia, hasil pemeriksaan, serta kerja sama dengan instansi dan pihak terkait.

Bagi penumpang internasional, proses ini memperlihatkan bahwa dokumen perjalanan yang lengkap tetap harus disertai kepatuhan terhadap aturan dan ketertiban selama perjalanan. Maskapai, perwakilan diplomatik, aparat penegak hukum, dan petugas imigrasi dapat berkoordinasi apabila terdapat persoalan yang memerlukan penanganan sebelum seorang penumpang melewati perbatasan suatu negara.

Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu pintu masuk utama Indonesia memiliki fungsi penting dalam pengawasan tersebut. Arus kedatangan dari berbagai negara menuntut pemeriksaan yang cermat, sekaligus koordinasi cepat ketika muncul informasi yang berhubungan dengan keamanan atau dugaan pelanggaran.

“Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan koordinasi dan sinergi lintas instansi, guna memperkuat fungsi pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian di gerbang utama tanah air,” kata Galih.

Kasus HW menjadi contoh bahwa keputusan di titik kedatangan internasional dapat diambil setelah penilaian menyeluruh, meski seorang pelancong memiliki visa yang belum kedaluwarsa. Dalam situasi seperti ini, koordinasi antarlembaga menjadi unsur penting agar pengawasan keimigrasian berjalan sesuai prosedur dan kepentingan keamanan publik tetap terjaga.