Topics Covered: Mendukbangga kunjungi masyarakat adat Baduy untuk edukasi tentang KB
Mendukbangga kunjungi masyarakat adat Baduy untuk edukasi tentang KB
Topics Covered – Jakarta – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji melakukan kunjungan ke masyarakat adat Baduy di daerah Banten. Tujuan utamanya adalah memberikan edukasi terkait Program Keluarga Berencana (KB), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas populasi nasional menuju target Indonesia Emas 2045. Dalam kunjungan ini, pemerintah mencoba memperluas cakupan layanan KB, termasuk kepada komunitas yang memiliki tradisi dan kehidupan sosial khas.
Kehadiran Wihaji menandai langkah strategis dalam mengintegrasikan program KB dengan budaya lokal. Menurutnya, pendekatan yang berbasis adat sangat efektif untuk memahami kebutuhan masyarakat secara mendalam. “Kami terus menerapkan pendekatan berbasis adat dalam program ‘Sapa Budaya’ sebagai sarana edukasi KB kepada masyarakat,” kata Wihaji pada hari Kamis. Ia menekankan bahwa komunitas Baduy memiliki peran penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya pengaturan keluarga.
“Pendekatan secara adat dalam kegiatan ‘Sapa Budaya’ untuk mengedukasi masyarakat tentang KB ini terus kami lakukan agar kita lebih mengetahui kebutuhan masyarakat seperti apa,” ujar Wihaji.
Sebagai bagian dari peningkatan layanan KB, BKKBN juga bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam memberikan pelayanan kontrasepsi yang lebih efektif. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan pemerintah. “Kemitraan dengan IBI menjadi kunci untuk memperluas akses KB secara merata,” tambahnya.
Program KB nasional ini diluncurkan secara bersamaan di berbagai daerah, dengan Lebak sebagai lokasi awal dalam rangka memperingati ulang tahun ke-75 Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Kunjungan Wihaji ke Desa Kanekes, Lebak, juga menjadi momen untuk meninjau langsung implementasi program di tingkat masyarakat. Ia mengakui bahwa penyaluran informasi KB harus disesuaikan dengan konteks budaya setempat agar lebih efektif dan diterima.
Dalam kesempatan tersebut, Wihaji berdialog langsung dengan warga Baduy Luar dan Baduy Dalam. Ia menjelaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap kesetaraan gender terus dijalankan melalui program KB pria, atau vasektomi. “Kami tetap menjalankan program tersebut setiap tahun. Syaratnya cukup ketat, yakni usia minimal 35 tahun, memiliki minimal dua anak, dan dalam kondisi sehat. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan,” ujar dia.
“Pemerintah tetap menjalankan program tersebut setiap tahun. Syaratnya cukup ketat, yakni usia minimal 35 tahun, memiliki minimal dua anak, dan dalam kondisi sehat. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan,” tuturnya.
Kunjungan Wihaji juga diisi dengan observasi terhadap edukasi yang diberikan oleh Tim Pendamping Keluarga dan bidan kepada warga Desa Kanekes. Edukasi ini menggunakan Bahasa Sunda sebagai media komunikasi yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Menurut Wihaji, pendekatan oleh para tenaga kesehatan lokal, terutama bidan, sangat berperan dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap KB.
Kehadiran bidan dalam pelayanan KB menunjukkan bahwa mereka tidak hanya sebagai penyedia kontrasepsi, tetapi juga sebagai pembawa informasi dan penyeimbang antara tradisi serta kebutuhan modern. “Pendekatan oleh masyarakat lokal, utamanya para bidan yang lebih memahami medan, menjadi penting untuk perluasan program KB,” katanya. Pendekatan ini diharapkan bisa membangun hubungan saling percaya antara pemerintah dan komunitas adat.
Dalam menjalankan program KB, BKKBN menekankan pentingnya pendekatan holistik. Selain memberikan layanan kesehatan reproduksi, program ini juga mencakup edukasi tentang peran orang tua, tanggung jawab bersama dalam pembentukan keluarga, serta manfaat KB bagi kesejahteraan keluarga. Wihaji menuturkan bahwa masyarakat adat Baduy memiliki potensi besar dalam menjadi model keberhasilan program KB di wilayah lain.
Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas kependudukan terus dijalankan melalui berbagai inisiatif. Selain edukasi dan pelayanan, BKKBN juga melakukan pemantauan terhadap efektivitas program di setiap wilayah. “Kami mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait KB,” jelas Wihaji. Ia berharap kolaborasi dengan masyarakat adat bisa mempercepat pencapaian target program nasional.
Sebagai langkah lanjutan, BKKBN berencana mengembangkan strategi pemasaran KB yang lebih kreatif. Ia menyebut bahwa media lokal seperti pertunjukan seni, cerita rakyat, atau upacara adat bisa menjadi alat edukasi yang efektif. “Kami ingin membuat program KB lebih menyenangkan dan mudah dipahami oleh masyarakat,” ujarnya. Pendekatan ini diharapkan bisa membangun kesadaran akan pentingnya pengaturan keluarga, tanpa mengurangi nilai-nilai budaya yang ada.
Kehadiran Wihaji di Banten juga menegaskan bahwa program KB tidak hanya terbatas pada aspek medis, tetapi juga sosial dan budaya. Dengan memahami konteks kehidupan masyarakat adat, pemerintah bisa merancang kebijakan yang lebih relevan dan berkelanjutan. “Kita harus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kependudukan, BKKBN juga fokus pada penguatan kapasitas petugas lapangan. Ia menuturkan bahwa para bidan dan anggota Tim Pendamping Keluarga perlu terus dilatih untuk memberikan layanan yang bermutu dan berbasis kebutuhan. “Pelatihan rutin menjadi jaminan bahwa layanan KB bisa disampaikan secara tepat dan sesuai dengan kondisi setempat,” kata Wihaji.
Program KB yang dijalankan pemerintah diharapkan bisa menjadi fondasi pembangunan keluarga yang sehat dan berkualitas. Dengan melibatkan masyarakat adat, pemerintah memastikan bahwa setiap anggota masyarakat, termasuk generasi muda, memiliki akses yang sama terhadap informasi dan layanan reproduksi. “Ini adalah langkah penting untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan keluarga,” pungkasnya.
