New Policy: Poin-poin utama nota kesepahaman AS-Iran menuju perdamaian

Poin-poin utama nota kesepahaman AS-Iran menuju perdamaian

New Policy – Dalam upaya mencapai kesepakatan perdamaian, Iran dan Amerika Serikat mengungkapkan rincian draf nota kesepahaman yang berisi 14 poin utama. Dokumen ini bertujuan mengakhiri konflik dan mendorong proses perundingan untuk menciptakan kesepakatan akhir. Draf tersebut, yang dipublikasikan oleh media Iran pada Senin, menyajikan kerangka kerja yang mencakup berbagai isu krusial, termasuk penghentian perang, pemberian akses ke pasar internasional, serta rekonstruksi ekonomi. Hal ini menandai langkah penting dalam hubungan diplomatik kedua negara yang terus berubah sejak masa perundingan.

Penghentian perang dan komitmen AS

Draf kesepahaman menetapkan komitmen untuk mengakhiri konflik secara langsung di semua front, termasuk wilayah Lebanon. Dalam pernyataan resmi, kantor berita semi-resmi Mehr menyebutkan bahwa rancangan ini menyerukan penghentian konflik secara permanen dan segera. Selain itu, Amerika Serikat diharapkan tidak lagi melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri Iran, sekaligus menghormati kekuasaan Republik Islam sebagai pihak utama negara tersebut.

“Draf ini menuntut penghentian perang segera dan tetap, serta komitmen AS untuk tidak mengintervensi urusan Iran,” kata Mehr.

Komitmen tersebut juga mencakup persyaratan bahwa pasukan AS harus ditarik dari wilayah sekitar Iran dan tidak diperbolehkan menambah jumlah pasukan atau menerapkan sanksi baru selama periode negosiasi. Draf ini menggarisbawahi pentingnya menghindari tindakan yang memicu eskalasi konflik, terutama di daerah-daerah yang rentan.

Pembukaan kembali Selat Hormuz

Draf kesepahaman berisi aturan khusus terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Pernyataan dalam dokumen menyebutkan bahwa blokade militer AS terhadap Iran akan dicabut dalam waktu 30 hari. Selain itu, jalur laut tersebut akan dibuka kembali sesuai pengelolaan oleh Iran sendiri. Untuk memastikan kepatuhan, draf ini menyertakan mekanisme pemantauan yang dianggap penting dalam mengawasi penerapan perjanjian.

“Pembukaan Selat Hormuz akan dituntut dalam 30 hari, dengan Iran menguasai pengelolaannya,” tambah Mehr.

Mechanisme pemantauan ini akan memastikan bahwa keduanya mematuhi kesepakatan yang telah dicapai. Draf ini juga memberikan jaminan bahwa kebebasan navigasi kapal-kapal internasional di wilayah tersebut tidak akan terganggu, sekaligus mengurangi risiko kekacauan yang bisa terjadi di laut.

Pencabutan sanksi dan aset beku

Salah satu poin krusial dalam draf adalah penangguhan sanksi terhadap ekspor produk Iran, seperti minyak, bahan petrokimia, dan turunannya. Dengan demikian, Teheran akan memiliki akses penuh ke sistem keuangan internasional. Draf ini juga menawarkan pelepasan aset Iran yang dibekukan, sebesar 24 miliar dolar AS, dalam periode negosiasi 60 hari.

“Aset Iran sebesar 24 miliar dolar AS akan dilepaskan selama masa negosiasi 60 hari, dengan separuh jumlah tersebut tersedia sebelum pembicaraan akhir dimulai,” jelas Mehr.

Kesepakatan akhir akan mencakup pencabutan seluruh sanksi primer dan sekunder dari AS, serta penghentian resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) terkait kebijakan Iran. Hal ini memberikan ruang bagi Iran untuk kembali ke jalur diplomasi dan memperkuat posisi ekonominya di panggung internasional.

Perundingan nuklir dan batas terakhir

Draf menetapkan periode negosiasi 60 hari untuk fokus pada isu nuklir dan pencabutan sanksi. Pada masa ini, Iran akan mengklaim kembali komitmen berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) untuk tidak memproduksi senjata nuklir. Dalam pernyataan tambahan, Mehr menyebutkan bahwa perundingan akhir akan menyelesaikan masalah materi yang diperkaya dan aktivitas pengayaan nuklir.

“Negosiasi akhir hanya akan mengeksplore nasib bahan bakar nuklir dan kegiatan pengayaannya, serta pencabutan sanksi dan rekonstruksi ekonomi Iran,” terang Mehr.

Sebagai bagian dari kesepakatan, program rudal Iran dan dukungan untuk kelompok perlawanan akan dikeluarkan dari agenda negosiasi. Ini berarti bahwa Iran tidak akan dipaksa untuk menegur kebijakan rudalnya atau bantuan ke organisasi seperti Hezbollah, meskipun pihak AS bisa tetap mengawasi progres program tersebut.

Rencana rekonstruksi dan masa negosiasi akhir

Dalam draf, AS dan sekutunya diwajibkan menyusun rencana rekonstruksi untuk Iran, dengan nilai minimal 300 miliar dolar AS. Rencana ini akan membantu memperbaiki infrastruktur dan ekonomi Iran, terutama di daerah-daerah yang rusak akibat perang. Selain itu, kesepakatan akhir akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberikan legalitas internasional pada pakta tersebut.

“Rekonstruksi Iran akan dibantu dengan dana minimal 300 miliar dolar AS, sekaligus kesepakatan akhir akan dibuat melalui resolusi PBB,” terang Mehr.

Sebelum negosiasi akhir dimulai, draf menetapkan syarat bahwa setengah dari aset Iran yang dibekukan harus dilepaskan, sanksi terhadap minyak Iran ditangguhkan, dan blokade Angkatan Laut AS dicabut. Hal ini memastikan bahwa Iran memiliki dukungan finansial dan politik dalam mencapai penyelesaian konflik.

Perubahan terakhir sebelum penandatanganan

Dalam tahap akhir, beberapa perubahan kritis ditambahkan ke dalam draf. Kantor Berita Tasnim melaporkan bahwa klausul terkait pengelolaan Selat Hormuz dimasukkan secara mendadak. Perubahan ini berdampak signifikan pada kebijakan negara-negara yang ingin memanfaatkan jalur laut tersebut.

“Ketentuan terkait pengelolaan Selat Hormuz ditambahkan secara terpisah, yang memengaruhi keputusan Iran untuk tidak memberi respons terhadap serangan Israel di kawasan utara Beirut,” kata sumber Tasnim.

Perubahan tersebut juga mencakup jaminan terkait kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon. Meski Iran awalnya berencana memberi balasan atas serangan Israel, keputusan ini dianggap sebagai kekacauan yang bisa dicegah melalui penambahan klausul di draf terakhir. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan upaya memperkuat koalisi antara Iran dan AS dalam perundingan perdamaian.

Dengan ini, kesepakatan yang ditandatangani pada Jumat di Jenewa berpotensi mengubah dinamika hubungan antara kedua negara. Trump, presiden AS, menyatakan bahwa negosiasi berjalan lancar dan akan memberikan hasil positif bagi Iran. Namun, pihak Iran juga menekankan pentingnya kebebasan dalam kebijakan nuklir dan keamanan nasional, yang akan terus menjadi isu utama dalam perundingan.