Kebijakan Baru: WFH ASN Setiap Jumat Resmi Berlaku Mulai Hari Ini, DPR Minta Evaluasi Berkala
WFH ASN Setiap Jumat Resmi Berlaku Mulai Hari Ini, DPR Minta Evaluasi Berkala
Penetapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat resmi dijalankan sejak 1 April 2026. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ini secara berkala untuk memastikan hasil yang diharapkan.
Kebijakan Dianalisis untuk Efisiensi BBM dan Pelayanan Publik
Evaluasi kebijakan WFH ini bertujuan mengukur keberhasilan pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta memastikan kinerja ASN tetap optimal dalam memberikan layanan publik. Khozin menekankan bahwa pengawasan ketat harus dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk pemerintah daerah, agar kebijakan tidak menurunkan produktivitas.
“Kami menginginkan WFH setiap hari Jumat diawasi secara konsisten dan dinilai secara rutin. Pastikan penghematan BBM tercapai, tetapi layanan publik tetap berjalan lancar,” jelas Khozin dalam pernyataannya, Selasa (31/3), seperti dilansir ANTARA.
Potensi Dampak dan Rekomendasi Sistem Transportasi
Khozin memperingatkan adanya risiko kebijakan ini dianggap sebagai “long weekend,” yang bisa mengurangi fokus pekerja. Ia menyarankan bahwa penerapan WFH juga bisa menjadi kesempatan untuk mendorong perbaikan sistem transportasi umum dan mengurangi polusi udara di berbagai kawasan.
Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan pengawasan ketat dan kerja sama lintas sektor agar kebijakan tidak mengganggu kinerja ASN. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan evaluasi akan dilakukan setelah dua bulan penerapan. Namun, sektor tertentu seperti kesehatan, keamanan, dan energi tetap diberi keistimewaan.
Pendidikan Tetap Tatap Muka, Kebijakan Swasta Beragam
Kebijakan WFH juga diterapkan di sektor swasta, tetapi aktivitas belajar-mengajar untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah masih dilakukan secara langsung. Sementara itu, institusi perguruan tinggi memiliki kebijakan sendiri dalam menyesuaikan dengan situasi.