Kebijakan Baru: Wamendagri tekankan kepala daerah di Kepri kawal program MBG
Wamendagri Dorong Kepala Daerah di Kepri Perkuat Program MBG
Tanjungpinang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya menegaskan pentingnya kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam wilayahnya. Menurut Bima, kebijakan ini harus diawasi secara ketat oleh pemimpin daerah, termasuk gubernur maupun bupati/wali kota, serta dilaporkan secara berkala setiap tiga bulan.
“Sudah ada Surat Edaran (SE) Mendagri agar kepala daerah ikut mengawal MBG, serta melaporkannya per tiga bulan sekali,” ujarnya saat memberikan sambutan secara daring dari Jakarta dalam acara pembukaan Musrenbang RKPD Pemprov Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin.
Bima juga meminta kepala daerah bekerja sama dengan satuan tugas (Satgas) MBG untuk meningkatkan sistem distribusi bahan pangan. Ia menekankan penggunaan produk lokal sebagai bahan utama, agar tidak tergantung pada pasokan dari daerah lain. Selain itu, ia memperingatkan agar infrastruktur dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak justru menghambat distribusi makanan bergizi.
Lebih lanjut, Bima memberi pesan untuk menjaga tata kelola program MBG agar tidak hanya mencegah risiko keracunan makanan, tetapi juga memastikan pendataan penerima manfaat tepat sasaran. Ia menyoroti kebutuhan akurasi data, termasuk menyasar kelompok pelajar hingga ibu hamil dan menyusui.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Dibangun Sejajar MBG
Dalam kesempatan yang sama, Bima menekankan pentingnya kepala daerah juga mempercepat pengembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), karena kedua inisiatif tersebut akan dipadukan ke depannya. “KDMP akan menjadi jalur distribusi bahan makanan untuk MBG,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengungkapkan pemerintah daerah telah melakukan upaya optimal dalam mewujudkan Program Astacita yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran. Ia menyebutkan saat ini MBG sudah menyerap 9.037 tenaga kerja yang tersebar di 204 dapur SPPG di tujuh kabupaten/kota.
“Realisasi penerima manfaat MBG mencapai 85,34 persen atau 516.149 orang. Tinggal digesa pembangunan SPPG di pulau-pulau terluar,” kata Ansar.
Ansar juga menyampaikan bahwa dari total 407 unit KDMP yang sudah terdaftar, sebanyak 67 koperasi telah beroperasi. Jumlah ini mencakup berbagai aktivitas seperti gerai sembako, toko obat, apotek desa, pergudangan, pertanian, dan industri lainnya. Ia mengapresiasi peran TNI dalam mendukung implementasi program tersebut.
“Koordinasi dan sinergi berbagai pihak sangat diperlukan dalam mengawal program Bapak Presiden ini berjalan aman dan lancar,” tutur Ansar.