Latest Program: IPS: Strategi ekonomi Prabowo cerminkan amanat Pasal 33 UUD 1945

IPS: Strategi Ekonomi Prabowo Mencerminkan Amanat Pasal 33 UUD 1945

Latest Program – Jakarta – Institute for Policy Studies (IPS) mengapresiasi upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mengimplementasikan amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui pendekatan pembangunan berbasis kebijakan pemerintah. Strategi ekonomi yang digariskan oleh Prabowo, menurut lembaga kajian tersebut, menggabungkan tiga elemen utama: industrialisasi, investasi, dan penguatan kedaulatan ekonomi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka nasional yang lebih seimbang, dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan daya tawar rakyat.

State-Led Growth Sebagai Kerangka Strategis

Pendekatan state-led growth, yang diterapkan oleh pemerintah, dijelaskan IPS sebagai model yang mengintegrasikan peran negara sebagai pengarah utama pembangunan. Dalam model ini, pemerintah tidak hanya melakukan intervensi langsung, tetapi juga mengelola investasi modal dan memperkuat kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penggerak ekonomi. Dr. Indra Kusumawardhana, peneliti IPS, menegaskan bahwa strategi ini tidak menempatkan ketiga aspek tersebut sebagai konsep yang saling bertentangan, melainkan sebagai alat yang saling melengkapi.

“Arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo bukan sekadar untuk memacu pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya membangun kapasitas ekonomi nasional sesuai amanat konstitusi. Tantangannya adalah memastikan bahwa intervensi negara mampu menciptakan hasil yang produktif, termasuk kemajuan industri dan peningkatan daya tawar ekonomi,” ujar Indra.

IPS menekankan bahwa pendekatan ini menekankan peran pemerintah dalam memastikan keseimbangan antara pengarahan negara dan mekanisme pasar. Model state-led growth diwujudkan melalui kebijakan yang menekankan hilirisasi sumber daya, percepatan investasi, serta pengembangan industri nasional. Selain itu, pemerintah juga menjaga kontrol atas sektor-sektor strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dalam analisis terbarunya, IPS mencatat bahwa perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif, terutama pada triwulan pertama 2026. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,61 persen secara tahunan, meningkat dari 4,87 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi investasi nasional juga mencapai Rp498,8 triliun, dengan hilirisasi menjadi kontributor utama sebesar Rp147,5 triliun atau 29,6 persen dari total investasi. Angka ini menggambarkan pergeseran kualitas pertumbuhan menuju sektor yang lebih strategis.

Sementara itu, pertumbuhan industri pengolahan yang mencapai 5,04 persen dianggap sebagai indikator positif. Namun, Indra menambahkan bahwa capaian tersebut masih perlu ditingkatkan menjadi industrial deepening. Hal ini memerlukan upaya lebih dalam, seperti pengembangan manufaktur berbasis teknologi tinggi, transfer pengetahuan ke industri dalam negeri, serta penguatan rantai pasok yang mandiri. Selain itu, pembentukan lapangan kerja berkualitas menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada sektor informal.

Kebijakan yang Terbuka pada Globalisasi

IPS menyoroti bahwa kebijakan ekonomi pemerintah tetap menjaga keterbukaan terhadap investasi dan teknologi global. Meski fokus pada penguatan kedaulatan ekonomi, negara tidak menutup diri dari kolaborasi internasional. Keberhasilan strategi ini, menurut lembaga ini, bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal, kepastian kebijakan, serta stabilitas makroekonomi. Dengan menyeimbangkan tiga elemen tersebut, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan global sambil memperkuat kapasitas domestik.

Pendekatan state-guided market, yang merupakan bagian dari model ini, dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan pasar bebas. Dengan menggabungkan pengarahan negara dan mekanisme pasar, IPS yakin bahwa pemerintah dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih sehat. Kebijakan ini juga memungkinkan akses ke teknologi global tanpa mengorbankan kepentingan nasional, terutama dalam sektor strategis seperti energi, pertanian, dan teknologi informasi.

IPS menekankan bahwa keberhasilan strategi ekonomi Prabowo akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengelola keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas, dan kedaulatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, lembaga tersebut memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, investasi hilirisasi harus diarahkan ke proyek yang menghasilkan dampak ekonomi nyata, seperti pengembangan infrastruktur dan penguatan rantai pasok. Kedua, belanja pemerintah perlu lebih selektif dan berbasis produktivitas, agar sumber daya tidak terbuang begitu saja. Ketiga, strategi kedaulatan ekonomi tetap harus terbuka terhadap investasi luar negeri dan teknologi global, selama kepentingan nasional tetap terjaga.

Dalam konteks yang lebih luas, IPS menyatakan bahwa amanat Pasal 33 UUD 1945 tidak hanya menjadi dasar untuk kebijakan jangka pendek, tetapi juga sebagai panduan jangka panjang. Kebijakan yang mengutamakan peran negara sebagai pengarah pembangunan diharapkan mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kemandirian industri. Dengan menekankan hilirisasi serta pengelolaan sumber daya secara efisien, Indonesia berpotensi menjadi negara yang lebih mandiri secara ekonomi.

Langkah Kunci untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Menurut Indra, kunci keberhasilan strategi ini terletak pada kemampuan pemerintah memastikan bahwa setiap intervensi ekonomi berdampak pada peningkatan produktivitas. Ia mencontohkan bahwa investasi dalam sektor manufaktur dan hilirisasi harus diiringi kebijakan yang mendorong inovasi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, IPS mengingatkan bahwa keterbukaan terhadap teknologi global tidak berarti mengorbankan kepentingan lokal, melainkan menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, IPS merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu memberikan insentif lebih besar bagi sektor hilirisasi, termasuk keringanan pajak dan dukungan kebijakan yang konsisten. Kedua, pengelolaan BUMN harus lebih transparan dan efisien, agar mampu menjadi penggerak utama dalam penguatan kedaulatan ekonomi. Ketiga, kerja sama antar lembaga pemerintah dan sektor swasta harus ditingkatkan untuk memastikan koordinasi yang optimal.

Kebijakan ekonomi Prabowo, menurut IPS, menggambarkan pergeseran dari model pembangunan yang bersifat liberal ke pendekatan yang lebih terpadu. Dengan memadukan kebijakan dalam negeri dan akses global, Indonesia diharapkan mampu mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi, terutama dalam menghadapi krisis global dan perubahan teknologi. Selama pemerintah mampu menjaga kestabilan makroekonomi dan menumbuhkan industri bernilai tambah tinggi, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.