New Policy: Politik sepekan, pelantikan pimpinan BGN hingga bantahan TNI

Politik dalam Satu Minggu, Pelantikan Pimpinan BGN hingga Bantahan TNI

New Policy – Dalam satu minggu terakhir, berbagai kejadian politik tercatat dalam laporan berita ANTARA dari Jakarta. Peristiwa-peristiwa tersebut mencakup penunjukan sejumlah pejabat penting, diskusi terkait kebijakan luar negeri, serta klarifikasi dari pihak TNI terhadap isu yang mencuat. Berikut rangkuman lima berita terkini yang menarik untuk dibaca.

Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala BGN

Pada hari Senin, Presiden Prabowo Subianto melakukan upacara pelantikan untuk mengisi posisi kepala dan wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Nanik S. Deyang dianugerahi jabatan kepala BGN, sementara Agustina Arumsari dan Mayjen TNI (Purn) Trenggono menjadi wakil kepala. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026, yang juga mencabut jabatan wakil kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Peristiwa ini menunjukkan upaya pemerintahan untuk mengisi struktur lembaga strategis di sektor pangan dan kesehatan.

Penunjukan Penasihat Khusus Bidang Ketenagakerjaan

Dalam pengumuman yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus di bidang ketenagakerjaan. Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), diangkat melalui Keputusan Presiden Nomor 58/P Tahun 2026. Pelantikan ini dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dan menandai peran aktif lembaga buruh dalam kebijakan pemerintahan. Said Iqbal diberikan wewenang untuk mengkoordinasi kebijakan terkait upah, pekerjaan, dan kondisi sosial pekerja.

Kunjungan Luar Negeri dan Kebijakan Politik

Presiden Prabowo menjelaskan tujuan dari kunjungan luar negeri yang dilakukannya dalam pidato di Musyawarah Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Rabu lalu. Ia menyatakan bahwa perjalanan tersebut bertujuan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat, serta memperlihatkan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengkritik pemberitaan yang sering menyebutkan bahwa dirinya dan Presiden Joko Widodo selalu dianggap terlibat dalam upaya memperkuat dominasi politik secara global.

Bantahan TNI Terkait Demolisi Sekolah di NTT

Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan TNI membongkar bagian SD Negeri Wolomoni di Ende, NTT, memicu spekulasi bahwa rencana penggantian bangunan sekolah dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sedang dijalankan. Kapuspen Mabes TNI, Brigjen Muhamad Nas, langsung memberikan penjelasan untuk menyangkal tudingan tersebut. “TNI tidak pernah berniat membangun KDMP di tempat sekolah, apalagi membongkar bangunan,” ujarnya dalam siaran pers. Ia menegaskan bahwa kegiatan yang dianggap sebagai demolisi sekolah hanya bagian dari proyek revitalisasi yang dilakukan secara terencana, bukan aksi pencopotan secara mendadak.

“Saya jamin itu bukan perbuatan TNI. Tidak ada penculikan seperti yang ramai diberitakan,” kata Mayjen Frits Wilem Rizard Pelamonia, Panglima Komando XXIV/Mandala Trikora, dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis. Ia menambahkan bahwa penjelasan ini diberikan untuk merespons berita yang menyebut TNI terlibat dalam kasus penculikan Mama Sinta, Yasinta Moiwend, yang sempat menjadi sorotan media.

Klarifikasi TNI terhadap Isu Penculikan Mama Sinta

Dalam rangkaian pernyataan, Mayjen Frits juga menanggapi isu penculikan Yasinta Moiwend atau dikenal sebagai Mama Sinta. Menurutnya, TNI tidak terlibat dalam kasus tersebut. Ia menjelaskan bahwa informasi yang beredar di media sering kali disalahpahami, dan pihak TNI sedang memeriksa fakta-fakta terkait. “TNI bersih dari tudingan ini, dan kami akan mengungkap kebenarannya,” tegas Frits. Pernyataan ini bertujuan untuk menenangkan masyarakat yang khawatir akan tindakan pemerintahan di bidang keamanan.

Beberapa hari sebelumnya, TNI juga menghadapi pertanyaan terkait rencana pembangunan KDMP. Meski ada dugaan bahwa sekolah di NTT akan dialihfungsikan, Nas menegaskan bahwa rencana ini adalah bagian dari program peningkatan kesejahteraan desa melalui pendekatan ekonomi. “KDMP tidak berarti menggantikan pendidikan, tapi justru menjadi pelengkap dalam membangun ekosistem sosial yang lebih kuat,” tambahnya. Dengan demikian, TNI berharap masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat keberlanjutan pengembangan daerah.

Konteks Politik dan Isu Publik

Keputusan pemerintahan selama satu minggu ini tidak hanya mengubah struktur lembaga, tetapi juga mencerminkan respons terhadap isu-isu publik yang sering muncul. Pelantikan BGN dan penasihat ketenagakerjaan dianggap sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah dengan lembaga pemerintah non-kepartai, sementara bantahan TNI menunjukkan upaya menjaga reputasi institusi di tengah tantangan kritis. Prabowo, dalam pidatonya, menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah selalu didasarkan pada kebutuhan rakyat dan kepentingan nasional.

Sementara itu, isu tentang kemungkinan penggantian fungsi sekolah dengan KDMP memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Beberapa pihak menyambut baik inisiatif tersebut sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah, sementara yang lain khawatir akan dampak negatif terhadap pendidikan dasar. Nas menegaskan bahwa TNI akan terus memberikan penjelasan secara transparan guna menghindari kesalahpahaman.

Penjelasan dari TNI terhadap dua isu berbeda ini menunjukkan kemampuan mereka untuk merespons berbagai keluhan publik. Sementara pelantikan BGN dan Said Iqbal memperlihatkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pangan. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan politik selama satu minggu ini menjadi bagian dari upaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebutuhan masyarakat.