TNI bantah bongkar sekolah di NTT untuk diganti jadi KDMP

TNI Bantah Rencana Bongkar Sekolah di NTT untuk Diganti KDMP

TNI bantah bongkar sekolah di NTT – Jakarta, Antara – Dalam jumpa pers di Markas Besar TNI (Mabes TNI), Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigjen TNI Muhamad Nas, membantah adanya rencana untuk menghancurkan bangunan sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menegaskan bahwa TNI tidak pernah memiliki niat untuk melakukan pembongkaran tersebut, apalagi menggantikannya dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pernyataan ini diberikan dalam respons atas video viral di media sosial yang menunjukkan aktivitas TNI yang tampaknya menggusur struktur sekolah.

Penjelasan tentang Operasi Perluasan Jalur

Nas menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh TNI hanya terkait dengan perluasan jalur. Tujuannya adalah memudahkan akses alat berat untuk membangun KDMP yang berlokasi tepat di belakang SD Negeri Wolomoni. Menurutnya, saat alat berat melakukan manuver, tiang sekolah di sudut bangunan justru menghambat proses pekerjaan. “Ketika alat berat mencoba masuk, tiang sekolah yang berada di pojok menimbulkan hambatan,” kata Nas. Untuk mengatasi ini, Dandim dan Babinsa melakukan koordinasi dengan pihak sekolah serta pemerintah daerah setempat.

“Ketika alat berat mau masuk, kena tiang sekolah yang pojok. Dandim dan Babinsa berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah,” ujar Nas.

Menurut Nas, keputusan untuk memindahkan tiang sekolah tersebut sudah mendapat persetujuan dari kepala desa dan lurah. “Mereka bilang, ‘Pak lurah, kepala desa, boleh nggak ini kita geser sebentar, Pak, tiang ini?’ Mereka lalu jawab, ‘Boleh, silakan,’ seperti itu,” jelasnya. Ia menekankan bahwa proses ini dilakukan secara bertahap dan dengan persetujuan lingkungan sekitar, bukan tanpa koordinasi.

Kemungkinan Perpecahan Akibat Misinformasi

Nas mengkritik masyarakat yang cenderung langsung mempercayai informasi tanpa mencari fakta secara mendalam. Menurutnya, banyaknya reaksi di media sosial terhadap video tersebut bisa menyebabkan kegaduhan dan situasi keamanan yang tidak stabil. “Kondisi ini bisa ditumpangi atau dimanfaatkan sehingga muncul perpecahan. Rugi siapa? Kita yang pasti, negara kita yang pasti,” lanjut Nas.

Ia menyoroti bahwa persetujuan dari pihak desa dan pemerintah daerah sangat penting dalam menjamin transparansi. “Kalau masyarakat tidak mau tahu, informasi yang menyebarkan kesan TNI menggusur sekolah bisa menyebar cepat dan mengakibatkan kesalahpahaman,” imbuhnya. Nas mengungkapkan bahwa KDMP yang dibangun di belakang SD Wolomoni justru memiliki manfaat bagi masyarakat setempat, seperti memperkuat ekonomi desa melalui kegiatan koperasi.

Upaya Pusat Penerangan TNI untuk Menjelaskan Fakta

Dalam rangka mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat, Kapuspen Mabes TNI berupaya menyampaikan fakta sebenarnya ke publik. Nas menyatakan bahwa media memiliki peran penting dalam memperjelas situasi ini. “Kami sedang mencari fakta yang jelas, lalu sampaikan ke masyarakat agar tidak sesat informasi,” tuturnya. Ia berharap dengan penjelasan ini, masyarakat dapat lebih memahami bahwa pembongkaran tiang sekolah bukanlah tindakan menggusur bangunan.

Nas juga menyoroti pentingnya media sebagai penyalur informasi yang akurat. Ia berharap pers tidak hanya menyebar berita yang belum terkonfirmasi, tetapi juga melakukan investigasi lebih lanjut sebelum membagikan berita tersebut. “Jika media sudah memverifikasi, masyarakat bisa lebih yakin dengan informasi yang diberikan,” katanya. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas TNI di tengah publik, terutama dalam situasi yang bisa menimbulkan kesan negatif.

Aspek Kebutuhan Infrastruktur dan Manfaat KDMP

Sebagai bagian dari upaya membangun infrastruktur, KDMP dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nas menjelaskan bahwa proyek ini dirancang untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal, termasuk memfasilitasi akses ke pasar dan meningkatkan distribusi hasil pertanian. “KDMP ini justru membantu masyarakat, karena bisa menjadi pusat distribusi dan penjualan,” katanya.

“Kondisi ini bisa ditumpangi atau mungkin dimanfaatkan sehingga terjadilah perpecahan. Rugi siapa? Kita yang pasti, negara kita yang pasti,” jelas Nas.

Menurut Nas, keberadaan KDMP tidak berarti sekolah harus ditutup atau dihancurkan. Proses perluasan jalur hanya mengganti bagian tiang sekolah yang menghalangi. “Kami tidak ingin menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, jadi kami berusaha menjelaskan secara detail,” ujarnya. Ia berharap masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan gambar yang disampaikan secara instan.

Penyebaran Informasi dan Tanggung Jawab Publik

Nas menambahkan bahwa masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam mengecek fakta sebelum menyebarluaskan informasi. “Jika semua orang berpikir kritis, mungkin tidak ada kesalahpahaman ini,” katanya. Ia mengingatkan bahwa media sosial memang menjadi sarana yang cepat, tetapi bisa juga menyebarkan berita yang tidak benar jika tidak disertai verifikasi.

Sebagai contoh, video viral yang menunjukkan TNI menggusur sekolah bisa menimbulkan persepsi bahwa seluruh bangunan sekolah akan dibongkar. Padahal, rencana itu hanya terkait dengan pindahnya beberapa tiang sebagai bagian dari pekerjaan infrastruktur. Nas menegaskan bahwa keputusan untuk melanjutkan pembangunan KDMP telah diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan desa dan keterlibatan pihak terkait.

Dalam rangka menjaga hubungan baik dengan masyarakat, TNI terus berupaya memperjelas rencana tersebut. Kapuspen Mabes TNI akan memberikan laporan lengkap dalam waktu dekat, termasuk data tentang koordinasi dengan pemerintah daerah dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. “Kami ingin transparansi total, agar masyarakat merasa dihargai,” tambah Nas.

Penjelasan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan manfaat KDMP kepada publik. Nas menyatakan bahwa koperasi ini akan memberikan dampak positif, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi desa. “KDMP adalah bagian dari upaya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya. Dengan demikian, TNI berharap masyarakat dapat melihat pro