Kemkomdigi dorong pusat data tumbuh merata hingga Indonesia timur
Pemerataan Pusat Data Jadi Arah Baru Infrastruktur Digital Nasional
Programamal.com – Pemerintah menyiapkan langkah regulatif untuk mendorong pembangunan pusat data di lebih banyak wilayah Indonesia, termasuk kawasan timur yang masih memerlukan penguatan infrastruktur digital. Kebijakan ini diarahkan agar fasilitas penyimpanan dan pengolahan data tidak hanya berkembang di pusat-pusat ekonomi yang telah lebih dulu maju.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan arah tersebut saat Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Kamis. Pemerataan pusat data dipandang sejalan dengan upaya memperluas konektivitas digital yang telah berjalan di berbagai daerah.
“Ya, kita mengarahkannya lewat regulasi. Sama seperti pemerataan konektivitas yang kita bangun,” kata Nezar Patria.
Keberadaan pusat data semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan layanan berbasis internet, komputasi awan, layanan publik digital, hingga pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Fasilitas ini menjadi tempat pengelolaan data dan sistem digital, sehingga lokasi, energi, jaringan, serta kesiapan ekosistem pendukung perlu dipertimbangkan secara menyeluruh.
Pembangunan Tidak Hanya Berpusat di Kawasan Maju
Kemkomdigi ingin pengembangan infrastruktur digital dapat menjangkau berbagai wilayah. Indonesia bagian timur menjadi salah satu kawasan yang membutuhkan perhatian dalam perluasan kapasitas dan layanan digital. Dengan persebaran yang lebih seimbang, pengembangan ekonomi digital dan pemanfaatan teknologi diharapkan tidak hanya terkonsentrasi pada daerah tertentu.
Nezar menjelaskan bahwa prinsip pemerataan telah diterapkan dalam pembangunan konektivitas. Salah satu instrumennya adalah lelang frekuensi, yang disertai kewajiban bagi pemenang untuk membangun jaringan di dua jenis wilayah: daerah yang sudah berkembang serta daerah yang masih memerlukan pengembangan.
Skema tersebut memungkinkan pembangunan jaringan dilakukan secara beriringan, misalnya di Jawa dan Papua. Pendekatan ini dirancang untuk mengurangi kecenderungan investasi infrastruktur hanya bergerak menuju wilayah dengan pasar yang sudah matang.
Prinsip serupa juga hendak diterapkan pada pusat data, terutama fasilitas yang akan mendukung pertumbuhan AI. Nezar menegaskan pembangunan pusat data tidak diarahkan hanya bertumpu di Jawa Tengah dan Batam. Penempatan fasilitas perlu disesuaikan pula dengan kebutuhan sektor industri yang akan menggunakannya.
Target Kapasitas hingga 1,3 Gigawatt
Proyek-proyek pusat data yang sedang dipersiapkan di Indonesia ditargetkan memiliki kapasitas total hingga 1,3 gigawatt atau GW. Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan listrik yang melekat pada pengoperasian pusat data, khususnya ketika pemrosesan data dan pemanfaatan AI tumbuh semakin intensif.
Kapasitas bukan satu-satunya unsur yang menentukan keberhasilan pembangunan fasilitas tersebut. Pusat data memerlukan pasokan energi yang stabil, konektivitas berkecepatan tinggi, akses ke jaringan nasional dan internasional, serta lokasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Karena itu, pembangunan fisik perlu berjalan bersama perencanaan infrastruktur pendukung.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi Wayan Toni Supriyanto menekankan pentingnya perencanaan berbasis kesiapan pasar dan sumber daya di setiap kawasan. Pemerintah perlu menentukan wilayah prioritas dengan memperhatikan kebutuhan pemerintah, industri, pendidikan, dan pelayanan publik.
“Kami perlu memprioritaskan kawasan-kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, pasokan energi dan kesesuaian lokasi juga merupakan hal penting,” kata Wayan Toni Supriyanto.
Pertimbangan tersebut relevan karena pusat data tidak dapat berdiri sendiri. Ketersediaan lahan dan bangunan harus diikuti keandalan energi, jaringan telekomunikasi, jalur kabel, tenaga kerja pendukung, serta kebutuhan pengguna di sekitarnya. Tanpa ekosistem yang memadai, investasi besar pada fasilitas fisik belum tentu menghasilkan layanan yang andal.
Regulasi Kabel Bawah Laut dan Pusat Data Disiapkan
Pemerintah juga sedang menyiapkan aturan yang mencakup kabel bawah laut dan pusat data. Rancangan Peraturan Presiden untuk dua aspek tersebut telah tersedia dan memasuki tahap konsultasi publik. Tahap ini membuka ruang bagi pelaku industri, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta untuk menyampaikan masukan sebelum regulasi disempurnakan.
Kabel bawah laut memiliki kaitan erat dengan kebutuhan pusat data karena berperan dalam jalur pertukaran data antarkawasan dan konektivitas menuju jaringan internasional. Perencanaan keduanya secara terintegrasi dapat membantu memastikan layanan digital memiliki jalur yang memadai, khususnya ketika penggunaan data terus meningkat.
Wayan menyatakan pengembangan pusat data tidak cukup dipandang sebagai proyek investasi dan konstruksi semata. Setiap lokasi perlu memiliki kondisi operasional yang mendukung agar layanan dapat berjalan konsisten dan memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai sektor.
Untuk perizinan pembangunan pusat data, kewenangannya tidak berada sepenuhnya di Kemkomdigi. Proses tersebut melibatkan kementerian yang menangani investasi dan industri. Sementara itu, gagasan untuk menetapkan pembangunan pusat data sebagai Proyek Strategis Nasional masih dibahas.
Apabila pemerataan ini berjalan sesuai arah yang direncanakan, pusat data dapat menjadi bagian penting dari fondasi transformasi digital nasional. Tantangannya bukan hanya menghadirkan fasilitas baru, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan infrastruktur membawa manfaat lebih luas bagi daerah, industri, pendidikan, layanan pemerintah, dan masyarakat di seluruh Indonesia.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kemkomdigi dorong pusat data tumbuh merata?Kemkomdigi dorong pusat data tumbuh merata is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kemkomdigi dorong pusat data tumbuh merata matter?Kemkomdigi dorong pusat data tumbuh merata matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.