Special Plan: Kedaulatan dinilai berpotensi jadi tantangan adopsi AI di ASEAN

Kedaulatan AI dan Tantangan Adopsi di Kawasan ASEAN

Special Plan – Jakarta, Rabu – Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura, Josephine Teo, menyoroti bahwa konsep kedaulatan dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) bisa menjadi penghalang utama bagi penerapan teknologi ini di kawasan ASEAN. Dalam acara Asia Economis Summit 2026 yang berlangsung di ibu kota Indonesia, Teo menyatakan bahwa kebutuhan negara-negara untuk memastikan kendali atas rantai teknologi AI sering kali dianggap sebagai pertarungan atas kepemilikan dan dominasi teknologi, padahal pandangan ini mungkin terlalu sempit.

Perbedaan Perspektif dalam Kedaulatan Teknologi

Kedaulatan AI, menurut Teo, bukan hanya soal kontrol atas data atau perangkat keras, tetapi juga mencakup aspek regulasi, inovasi, dan manfaat bagi masyarakat. Meskipun wajar jika negara-negara ingin memastikan keberhasilan dalam pengembangan teknologi, perspektif ini bisa membuat beberapa negara kesulitan dalam mengadopsi AI secara cepat. “Fokus hanya pada kepemilikan dan perlombaan untuk membangun seluruh proses teknologi AI, dari chip hingga aplikasi, memang bisa dipahami. Namun, pendekatan ini terlalu idealis dan mungkin kurang mendukung pengembangan bersama,” ujarnya.

“Persoalan kepemilikan dan perlombaan untuk membangun atau menguasai seluruh rantai teknologi AI, mulai dari chip, model, data, hingga aplikasi. Pandangan ini dapat dipahami, tetapi cukup tidak realistis dan mungkin tidak membantu banyak negara,” tutur Teo.

Dalam konteks ASEAN, Teo menekankan bahwa kekuatan kawasan ini tidak berasal dari keseragaman, melainkan kemampuan untuk bekerja sama meskipun memiliki perbedaan. Setiap negara harus mampu mengatur AI sesuai kebutuhan sendiri, tetapi membangun kapasitas teknologi secara mandiri membutuhkan biaya besar. Rantai pasok global AI sangat kompleks, sehingga hanya sedikit negara yang bisa menguasainya. Selain itu, banyak negara di kawasan ini masih fokus pada prioritas anggaran lain, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, atau pemanasan global.

Strategi Kolaboratif dalam Pengembangan AI

Teo mengusulkan tiga strategi utama untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, negara-negara harus memastikan kemampuan untuk memanfaatkan AI demi kepentingan bersama, termasuk meningkatkan akses masyarakat luas terhadap teknologi. Kedua, otonomi dalam memilih mitra, sumber teknologi, dan bentuk kerja sama yang sesuai menjadi kunci untuk menghindari ketergantungan berlebihan. Ketiga, penguatan ekosistem AI perlu didukung oleh institusi riset, komunitas pengembang, pelaku usaha, dan pembinaan talenta digital.

“Ketiga tujuan ini akan membutuhkan upaya yang cukup besar untuk dicapai. Tetapi itu cara yang membantu kita melindungi warga negara dan kepentingan strategis kita. Itu harus menjadi prioritas kita,” imbuh dia.

Dalam penjelasannya, Teo mengingatkan bahwa keberhasilan adopsi AI di ASEAN bergantung pada kolaborasi antar negara. Tantangan utama adalah biaya pengembangan teknologi yang tinggi, yang memaksa beberapa negara menempatkan AI sebagai prioritas sekunder. Namun, dengan keterlibatan aktif pemerintah, pengusaha, dan lembaga pendidikan, potensi AI untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi bisa tercapai. Ia menyoroti bahwa banyak perusahaan di kawasan ini mulai mengintegrasikan AI ke dalam operasional bisnis mereka, menunjukkan bahwa adopsi teknologi semakin cepat.

Potensi Khusus di Asia Tenggara

Teo juga memaparkan peluang unik yang dimiliki Asia Tenggara dalam mengadopsi AI. Pasar yang dinamis, populasi muda, dan keterhubungan digital yang tinggi menjadi keuntungan besar. Pemerintah beberapa negara bahkan aktif mendorong pendidikan AI untuk pelajar, serta membangun kerja sama dengan perusahaan teknologi global. “Dengan menggabungkan kekuatan lokal dan sumber daya internasional, ASEAN bisa mempercepat proses transformasi digital,” kata dia.

“Kekuatan ASEAN tidak pernah berasal dari keseragaman. Kekuatan ASEAN selalu berasal dari kemampuan kita untuk bekerja sama meskipun memiliki perbedaan. Selama ASEAN terus bergerak maju bersama, kita dapat mencapai jauh lebih banyak,” kata Teo.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur, terutama pusat data, sedang berjalan pesat. Kapasitas penyimpanan data di kawasan ASEAN diperkirakan meningkat lebih dari tiga kali lipat antara 2025 dan 2030, menurut laporan Teo. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat fondasi teknologi. Namun, keberhasilan ini juga bergantung pada kesinambungan kebijakan dan dukungan regulasi yang terpadu.

Menurut Teo, kemajuan dalam penggunaan AI di ASEAN bisa dipacu dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Generasi muda yang terbiasa dengan teknologi digital berperan penting dalam adaptasi cepat terhadap perubahan. Pemerintah pun terus mendorong pelatihan keterampilan AI, termasuk di lembaga pendidikan tinggi. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekosistem AI secara menyeluruh.

Keseimbangan antara Kedaulatan dan Kolaborasi

Dalam wawancara di Jakarta, Teo menekankan bahwa kedaulatan dalam AI bukanlah hal yang mutlak harus diutamakan, tetapi perlu dicari keseimbangan antara kontrol dan kerja sama. Ia mencontohkan bahwa negara-negara ASEAN bisa saling membagi keahlian, sumber daya, dan infrastruktur untuk mengurangi risiko ketergantungan. “Kedaulatan adalah hal yang sah, dan wajar jika negara ingin memastikan kepentingannya sendiri. Namun, dengan kerja sama yang baik, kita bisa membangun kekuatan bersama,” jelasnya.

Teo memprediksi bahwa peran ASEAN dalam dunia AI akan semakin signifikan jika setiap negara berusaha menciptakan jaringan yang kuat. Dia menyoroti bahwa meskipun beberapa negara mungkin belum siap membangun sistem sendiri, kolaborasi regional bisa membantu mengatasi kesenjangan. “Dengan menggabungkan kekuatan masing-masing, ASEAN bisa menjadi pelaku utama dalam pengembangan AI global,” t