RI bawa agenda kapasitas SDM hingga penerbangan berkelanjutan di ICAO

Indonesia Siapkan Agenda Strategis Penerbangan Global Jelang Pemilihan Dewan ICAO 2026

Programamal.com – Setelah dua dekade absen dari kursi pengambil keputusan tertinggi di forum penerbangan sipil dunia, Indonesia kembali melirik posisi strategis dalam struktur Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Langkah ini bukan sekadar manuver diplomatik biasa; ia menandai ambisi Jakarta untuk berbicara langsung—bukan lagi melalui perantara—tentang arah kebijakan penerbangan global. Pemilihan empat anggota tambahan Dewan ICAO dijadwalkan berlangsung dalam Sidang Luar Biasa ke-43 Majelis ICAO pada 19–20 November 2026 di Montreal, Kanada, dan Indonesia telah resmi mencalonkan diri untuk memperebutkan salah satu kursi tersebut.

Terakhir kali Indonesia menduduki posisi anggota Dewan ICAO terjadi pada tahun 2001. Kesenjangan dua puluh lima tahun itu membuat keikutsertaan kembali kali ini membawa bobot politik dan teknis yang jauh lebih besar, terutama di tengah percepatan transformasi industri penerbangan global yang menuntut kehadiran negara-negara berkembang dalam ruang deliberasi tertinggi.

Agenda Kapasitas SDM: Dari Janji Politik ke Aksi Konkret

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F Laisa, menegaskan bahwa salah satu prioritas utama yang akan didorong Indonesia apabila terpilih adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia penerbangan di negara-negara berkembang. Fokusnya mencakup pelatihan teknis, transfer pengetahuan, dan program capacity building yang ditargetkan bagi negara-negara yang masih kekurangan infrastruktur pendidikan penerbangan.

“Yang jelas peningkatan kapasitas, capacity building, karena kami sudah janji di beberapa negara termasuk nanti Asia Pasifik, itu yang harus kita lakukan.”

Pernyataan Lukman ini merujuk pada komitmen bilateral yang telah dibangun Indonesia dengan sejumlah negara mitra. Lebih spesifik, beberapa negara di kawasan Afrika telah secara eksplisit menyampaikan permintaan kepada Jakarta agar berbagi pengalaman operasional dan teknis di bidang penerbangan. Permintaan tersebut mencakup pelatihan kru, manajemen lalu lintas udara, hingga pengembangan kurikulum penerbangan sipil. Bagi Indonesia, respons terhadap permintaan itu bukan sekadar kewajiban moral, melainkan instrumen diplomasi sektoral yang memperkuat posisi negosiasi di forum multilateral.

Penerbangan Berkelanjutan: SAF dan CORSIA sebagai Pilar Agenda

Di samping dimensi sumber daya manusia, Indonesia juga menyiapkan agenda penerbangan berkelanjutan sebagai agenda utama di Dewan ICAO. Dua instrumen teknis menjadi tulang punggung agenda ini: pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) serta implementasi skema Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).

SAF, yang diproduksi dari bahan baku terbarukan seperti minyak jelantah, limbah pertanian, atau gasifikasi biomassa, dipandang sebagai jalur paling realistis untuk menurunkan jejak karbon penerbangan dalam jangka menengah. Sementara itu, CORSIA menyediakan mekanisme kompensasi dan pengurangan emisi karbon lintas negara yang mengikat secara sukarela namun berstruktur. Dengan mendorong kedua instrumen ini ke dalam kerangka kebijakan Dewan, Indonesia berupaya memastikan bahwa negara-negara berkembang tidak tertinggal dalam transisi menuju penerbangan rendah karbon.

Pengalaman Teknologi Drone: Dari Regulasi Domestik ke Kontribusi Global

Dimensi lain yang akan dibawa Indonesia ke forum internasional adalah pengalaman dalam pengembangan dan regulasi teknologi pesawat nirawak (drone). Lukman mengungkapkan bahwa Indonesia telah membimbing dua perusahaan swasta dalam proses pengembangan drone, sekaligus menyusun kerangka regulasi yang mencakup lisensi pilot, registrasi pesawat, prosedur navigasi, hingga struktur organisasi operasional.

Kerangka regulasi tersebut, yang relatif baru namun sudah teruji dalam konteks operasional domestik, dinilai memiliki relevansi bagi negara-negara lain yang sedang membangun ekosistem drone mereka sendiri. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menawarkan pelatihan klasik, tetapi juga berbagi arsitektur kebijakan teknologi yang dapat diadaptasi sesuai kondisi lokal masing-masing negara.

Makna Strategis Kursi Dewan bagi Kedaulatan Penerbangan Nasional

Keberadaan langsung di Dewan ICAO mengubah secara fundamental cara Indonesia menyuarakan kepentingan penerbangan nasional. Selama ini, posisi Jakarta dalam forum tersebut harus disampaikan melalui negara-negara anggota Dewan yang menjadi mitra diplomatik. Keadaan itu membatasi kecepatan, presisi, dan kedalaman intervensi kebijakan yang dapat dilakukan.

“Kalau dulu kita titip negara lain untuk menyampaikan ide kita, inisiatif kita atau intervensi kita, maka dengan duduknya kita sebagai anggota Dewan, otomatis kita sendiri yang menyampaikan.”

Perubahan dari posisi “penumpang” menjadi “pengemudi” di ruang kebijakan ini memiliki implikasi langsung terhadap kemampuan Indonesia melindungi kepentingan maskapai domestik, memengaruhi standar keselamatan yang diterapkan pada rute internasional, serta memastikan bahwa perspektif negara berkembang terwakili dalam setiap pengambilan keputusan teknis dan normatif.

Struktur dan Fungsi Dewan ICAO

ICAO sendiri merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 1944 untuk mengelola Konvensi Chicago (Chicago Convention) serta menetapkan standar dan kebijakan penerbangan sipil internasional. Dalam arsitektur organisasinya, Dewan ICAO memegang peran sentral dalam menentukan arah kebijakan organisasi secara keseluruhan. Anggota Dewan dipilih langsung oleh Majelis ICAO untuk masa jabatan tiga tahun, dan setiap keputusan yang diambil di tingkat Dewan memiliki daya ikat normatif terhadap seluruh negara anggota.

Kehadiran Indonesia di Dewan pada periode 2026–2029 akan menempatkan Jakarta di tengah deliberasi mengenai standar keselamatan, keamanan, navigasi, serta keberlanjutan lingkungan penerbangan global. Dengan agenda yang telah disiapkan—mulai dari capacity building, transisi energi penerbangan, hingga regulasi teknologi baru—Indonesia tidak sekadar hadir sebagai pengamat, melainkan sebagai kontributor aktif yang membawa pengalaman operasional dan kapasitas institusional ke meja perundingan tertinggi penerbangan dunia.